Pemerintah Jokowi Tak Pulangkan WNI eks ISIS, Mantan Teroris Ini Minta Pertimbangan Kemanusiaan

Untuk itu, Polri dan BNPT harus menaruh perhatian khusus.

Di awal, kata dia, perlu mendata secara komperhensif seberapa banyak WNI yang bergabung dengan ISIS.

Selama ini, dia melihat, data masih simpang siur.

Ada yang mengatakan 500 hingga 600 orang di Suriah dan ada yang mengatakan 500 orang lainnya masih tersebar di luar Suriah.

"Adapun pelanggaran hukum yang dilakukan tetap harus diproses aparat penegak hukum di Indonesia.

Polri tentu punya data-data lengkap tentang semua itu," kata dia.

• Soal Virus Corona, Menteri Kesehatan Merasa Dihina Peneliti Harvard Amerika, Tantang WHO Datang

• Resmi, Pemerintah Jokowi Tolak Kepulangan WNI eks ISIS, Mahfud MD Beberkan Alasan Utamanya

• Langkah Gibran Rakabuming Putra Jokowi Kian Mulus di Pilkada Solo, Golkar Susul Gerindra - Demokrat

• Mahfud MD Bocorkan Hasil Rapat Pemulangan WNI eks ISIS, Singgung Din Syamsuddin dan Komnas HAM

Selain melakukan pendataan, menurut dia, Polri perlu menyiapkan strategi untuk melokalisir gerakan mereka agar aksi-aksi teror tidak terjadi sepulangnya mereka ke tanah air.

Dia menambahkan, Presiden Jokowi dan BNPT bersama Polri perlu membuat program baru deradikalisasi.

"Bangsa Indonesia sebenarnya punya kemampuan untuk melakukan program deradikalisasi tersebut," tambahnya. (*)