Pemerintah Jokowi Tak Pulangkan WNI eks ISIS, Mantan Teroris Ini Minta Pertimbangan Kemanusiaan

TRIBUNKALTIM.CO - Pemerintah Jokowi tak pulangkan WNI eks ISIS, mantan teroris ini minta pertimbangan kemanusiaan.

Rapat terbatas yang dipimpin Presiden Joko Widodo atau Jokowi, bersama para Menteri sepakat tak akan memulangkan WNI eks ISIS.

Sebelumnya, wacana pemulangan WNI eks ISIS dari Suriah, Irak dan Turki, menuai pro dan kontra di masyarakat.

Menkopolhukam Mahfud MD akhirnya mengumumkan secara resmi Pemerintah menolak kepulangan WNI eks ISIS.

Mantan Teroris, Sofyan Tsauri mengungkap bahwa WNI eks ISIS juga bisa jadi merupakan korban hoaks.

Sofyan Tsauri mulanya mengatakan bahwa jaringan teroris ISIS tidak jarang menggunakan anak-anak dan wanita sebagai alat operasi.

• Soal Virus Corona, Menteri Kesehatan Merasa Dihina Peneliti Harvard Amerika, Tantang WHO Datang

• Resmi, Pemerintah Jokowi Tolak Kepulangan WNI eks ISIS, Mahfud MD Beberkan Alasan Utamanya

• Langkah Gibran Rakabuming Putra Jokowi Kian Mulus di Pilkada Solo, Golkar Susul Gerindra - Demokrat

• Mahfud MD Bocorkan Hasil Rapat Pemulangan WNI eks ISIS, Singgung Din Syamsuddin dan Komnas HAM

"Problemnya adalah ISIS itu menjadikan anak-anak dan wanita sebagai media operasi mereka," kata Sofyan Tsauri seperti dikutip dari Kompas TV pada Selasa (11/2/2020).

Lantas ia mencontohkan bagaimana pengeboman di sebuah Gereja di Surabaya beberapa waktu lalu dilakukan oleh sebuah keluarga yang juga terdiri dari seorang ibu dan anak-anaknya.

"Contoh di Surabayajuga melibatkan wanita dan anak-anak dan ini memakai anak-anak dan perempuan di istana kemaren Novi yang tertangkap Densus 88. Itu menjadikan wanita," katanya.

Meski tidak setuju ratusan WNI eks ISIS dipulangkan, Sofyan merasa nilai-nilai kemanusiaan juga perlu dipetimbangkan.

Ia menduga, WNI eks ISIS itu bisa jadi korban propaganda jaringan terorisme tersebut.

"Saya enggak setuju secara tapi kemudian ada nilai-nilai kemanusiaan," kata Sofyan.

"Saya kan juga masih menyangka masih beranggapan bisa jadi mereka juga adalah korban atau hoaks dari kebohongan yang dilemparkan oleh ISIS," sambung dia.

Namun, Sofyan Tsauri mengatakan lagi bahwa pemulangan WNI eks ISIS itu tidak terlalu mendesak.

"Saya tidak melihat ada urgensinya," katanya.

Penjelasan Mahfud MD

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan atau Menkopolhukam Mahfud MD mengatakan, pemerintah mengambil keputusan menolak pemulangan 689 WNI eks ISIS.

Diketahui 689 WNI eks ISIS tersebut tersebar di beberapa daerah di antaranya Suriah, Turki, dan dibeberapa negara terlibat Petempur Teroris Asing (Foreign Terrorist Fighter/FTF).

Keputusan tersebut disampaikan Mahfud MD usai menggelar rapat yang di pimpin Presiden Joko Widodo ( Jokowi) di Kompleks Istana Kepresidenan, Bogor, Selasa (11/2/2020).

"Pemerintah tidak ada rencana memulangkan terorisme, bahkan tidak akan memulangkan FTF atau Petempur Teroris Asing ke Indonesia," kata Mahfud MD.

Ia menjelaskan, keputusan itu diambil karena pemerintah dan negara wajib memberikan rasa aman dari ancaman terorisme dan virus-virus baru termasuk teroris terhadap 267 juta rakyat Indonesia.

"Kalau FTF ini pulang itu bisa menjadi virus baru yang membuat rakyat 267 juta itu merasa tidak aman," katanya.

Mahfud MD menyebut, pemerintah akan memastikan data valid jumlah dan identitas orang-orang yang terlibat terorisme, termasuk bergabung dengan ISIS.

"Bersama dengan itu akan di data yang valid tentang jumlah dan identitas orang-orang itu," jelasnya.

Akan repotkan aparat keamanan

Ketua Presidium Indonesia Police Watch Neta S Pane mengatakan aparat keamanan terutama Polri akan dibuat repot apabila pemerintah memutuskan memulangkan Warga Negara Indonesia yang pernah bergabung di Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS).

Namun, kata dia, pemerintah wajib mengembalikan mereka ke tanah air daripada dibiarkan terlantar di negara lain.

"Memang, kembalinya eks Kombatan ISIS itu akan membawa persoalan baru bagi bangsa Indonesia.

Terutama dalam hal ancaman keamanan dimana Indonesia pernah bertubi-tubi mendapat serangan teror," kata Neta, dalam keterangannya, Selasa (11/2/2020).

Dia menilai keberadaan eks ISIS itu menjadi ancaman tersendiri bagi keamanan apalagi dalam waktu dekat Bangsa Indonesia akan melangsungkan Pilkada Serentak di sejumlah daerah.

Untuk itu, Polri dan BNPT harus menaruh perhatian khusus.

Di awal, kata dia, perlu mendata secara komperhensif seberapa banyak WNI yang bergabung dengan ISIS.

Selama ini, dia melihat, data masih simpang siur.

Ada yang mengatakan 500 hingga 600 orang di Suriah dan ada yang mengatakan 500 orang lainnya masih tersebar di luar Suriah.

"Adapun pelanggaran hukum yang dilakukan tetap harus diproses aparat penegak hukum di Indonesia.

Polri tentu punya data-data lengkap tentang semua itu," kata dia.

• Soal Virus Corona, Menteri Kesehatan Merasa Dihina Peneliti Harvard Amerika, Tantang WHO Datang

• Resmi, Pemerintah Jokowi Tolak Kepulangan WNI eks ISIS, Mahfud MD Beberkan Alasan Utamanya

• Langkah Gibran Rakabuming Putra Jokowi Kian Mulus di Pilkada Solo, Golkar Susul Gerindra - Demokrat

• Mahfud MD Bocorkan Hasil Rapat Pemulangan WNI eks ISIS, Singgung Din Syamsuddin dan Komnas HAM

Selain melakukan pendataan, menurut dia, Polri perlu menyiapkan strategi untuk melokalisir gerakan mereka agar aksi-aksi teror tidak terjadi sepulangnya mereka ke tanah air.

Dia menambahkan, Presiden Jokowi dan BNPT bersama Polri perlu membuat program baru deradikalisasi.

"Bangsa Indonesia sebenarnya punya kemampuan untuk melakukan program deradikalisasi tersebut," tambahnya. (*)