Bukan Via Jalur Tikus, WNI eks ISIS Bisa ke Indonesia Pakai Cara Ini, Mahfud MD Khawatir Soal Paspor

"Saya enggak setuju secara tapi kemudian ada nilai-nilai kemanusiaan," kata Sofyan.

"Saya kan juga masih menyangka masih beranggapan bisa jadi mereka juga adalah korban atau hoaks dari kebohongan yang dilemparkan oleh ISIS," sambung dia.

Namun, Sofyan Tsauri mengatakan lagi bahwa pemulangan WNI eks ISIS itu tidak terlalu mendesak.

"Saya tidak melihat ada urgensinya," katanya.

Penjelasan Mahfud MD

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan atau Menkopolhukam Mahfud MD mengatakan, pemerintah mengambil keputusan menolak pemulangan 689 WNI eks ISIS.

Diketahui 689 WNI eks ISIS tersebut tersebar di beberapa daerah di antaranya Suriah, Turki, dan dibeberapa negara terlibat Petempur Teroris Asing (Foreign Terrorist Fighter/FTF).

Keputusan tersebut disampaikan Mahfud MD usai menggelar rapat yang di pimpin Presiden Joko Widodo ( Jokowi) di Kompleks Istana Kepresidenan, Bogor, Selasa (11/2/2020).

"Pemerintah tidak ada rencana memulangkan terorisme, bahkan tidak akan memulangkan FTF atau Petempur Teroris Asing ke Indonesia," kata Mahfud MD.

Ia menjelaskan, keputusan itu diambil karena pemerintah dan negara wajib memberikan rasa aman dari ancaman terorisme dan virus-virus baru termasuk teroris terhadap 267 juta rakyat Indonesia.

• Penghina Anies Baswedan Bebas, Sudjiwo Tedjo: Tak Ada Keadilan, Rocky Gerung Sebut Risma Suka Bully

• Ini Nasib Anak WNI eks ISIS Usai Pemerintah Jokowi Tolak Teroris Masuk, Dieksekusi Mati di Suriah?

• Duet Jokowi - Maruf Amin Tak Bisa Baca Kebutuhan Warga, Iuran BPJS dan Deretan Program Ini Buktinya

• Faisal Basri Sebut Rezim Makin Busuk, Rocky Gerung Sorot Orang Tak Baik di Istana, Bak Virus Corona 

"Kalau FTF ini pulang itu bisa menjadi virus baru yang membuat rakyat 267 juta itu merasa tidak aman," katanya.

Mahfud MD menyebut, pemerintah akan memastikan data valid jumlah dan identitas orang-orang yang terlibat terorisme, termasuk bergabung dengan ISIS.

"Bersama dengan itu akan di data yang valid tentang jumlah dan identitas orang-orang itu," jelasnya. (*)