Lampu Kuning Alvara untuk Jokowi, Kepuasan Publik Turun, BPJS, Korupsi, Pembatasan Internet Disorot
Untuk pertama kalinya sejak 2018, tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Jokowi berada di bawah 70 persen.
lihat foto
• Jadi Polemik Antara Indonesia dan China Ternyata Natuna Menyimpan Harta Karun yang Luar Biasa
• Daftar Harta Kekayaan Dirut Baru PLN, Zulkifli Zaini dari Laporan KPK 6 Tahun Lalu Capai Rp 100 M
“Kesehatan, telekomunikasi dan internet, dan kebebasan berpendapat adalah aspek yang mengalami penurunan terbesar bila dibanding tingkat kepuasan pada aspek yang memiliki kepuasan tertinggi pada pengukuran Agustus 2019," kata dia.
Dari hasil survei, naiknya iuran BPJS dan pembatasan akses internet beberapa waktu lalu juga berpengaruh terhadap penurunan tingkat kepuasan publik.
Sementara itu, tujuh aspek lainnya yang memiliki tingkat kepuasan publik terendah pada Januari 2020 antara lain, peningkatan ekonomi keluarga 64,7 persen, penegakan hukum 63,6 persen, kesejahteraan tenaga kerja 62,2 persen, dan pemberantasan Korupsi 61,5 persen.
Kemudian, kemudahan lapangan kerja 60,8 persen, stabilitas harga bahan pokok 56,2 persen, dan pengentasan kemiskinan 51,9 persen.
"Dari aspek dengan tingkat kepuasan publik yang paling rendah Januari 2020 ini, pemberantasan Korupsi, penegakan hukum, dan pengentasan kemiskinan merupakan aspek yang mengalami penurunan cukup besar dibandingkan Agustus 2019," kata dia.
Ia mencontohkan aspek pemberantasan Korupsi.
Berdasarkan survei tersebut, soal revisi UU KPK, hanya diketahui 46,8 persen responden dan sebagian besar atau 61,3 persen menjawab tak setuju atas revisi itu.
• Harta Istri Pendiri Gudang Garam Lenyap Rp 36,4 Triliun, Ini Penyebabnya
• Polisi Tak Bisa Narsis di Media Sosial dan Pamer Harta Kekayaan, Ini Sanksi Berat Kapolri Idham Aziz
Revisi UU KPK menjadi salah satu penyebab merosotnya kepuasan publik terhadap pemberantasan Korupsi pada 100 hari periode kedua pemerintahan Jokowi.
"Sehingga Jokowi perlu melakukan langkah strategis memperkuat eksistensi KPK agar usaha pemberantasan Korupsi tidak makin terperosok di mata publik," ucap dia.
Inilah 2 Menteri Jokowi Terburuk dan Tergaduh Versi Indonesia Political Opinion (IPO)
Direktur Eksekutif IPO Dedi Kurnia Syah dalam paparan diskusi bertajuk '100 Hari Kabinet Jokowi Ma'ruf Amin' di Gondangdia, Jakarta Pusat, Sabtu (8/2/2020) mengatakan, Kementerian Agama (Kemenag) dan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) tercatat memiliki kinerja terburuk selama 100 hari pertama kabinet Joko Widodo-Ma'ruf Amin.
