Kodam VI Mulawarman
Operasi Gaktib dan Yustisi Digelar Mulai Hari Ini, Prajurit TNI Diminta Kurangi Pelanggaran
Pada tahun 2020 yang menjadi perhatian Pimpinan Kodam adalah pemilihan Kepala Daerah secara serentak, sehingga salah satu tugas Polisi Militer adalah
lihat foto
TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN - Jajaran Polisi Militer TNI secara serentak akan mulai mengelar Operasi Penegakan Ketertiban dan Operasi Yustisi TA 2020.
Gelaran Operasi Gaktib dan Yustisi dibuka oleh Panglima Kodam VI/Mulawarman Mayjen TNI Subiyanto di lapangan Kodam VI/Mulawarman, Balikpapan, Jumat (14/2/2020).
Pembukaan ditandai penyematan pita kepada perwakilan POM TNI AD, POM TNI AL dan POM TNI AU oleh Pangdam VI/Mulawarman.
Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, S.I.P. dalam sambutannya yang dibacakan oleh Pangdam, menyerukan sebelum menegakkan disiplin, agar seluruh personel POM TNI terlebih dahulu harus menguasai tugas dan tanggung jawabnya serta berdisiplin tinggi.
Menurut Panglima TNI, personel POM TNI tidak boleh bersikap arogan di lapangan, namun harus tegas dan tidak ragu-ragu serta mengedepankan profesionalitas dengan sasaran tercapainya budaya disiplin dan ketaatan pada aturan di lingkungan TNI yang terus meningkat.
Dalam wawancara dengan awak media, Pangdam VI/Mulawarman menegaskan bahwa operasi gaktib akan menegakkan hukum dan tata tertib bagi personel TNI dan PNS TNI sepanjang tahun.
Pada tahun 2020 yang menjadi perhatian Pimpinan Kodam adalah pemilihan Kepala Daerah secara serentak, sehingga salah satu tugas Polisi Militer adalah menjamin bahwa TNI harus netral selama pelaksanaaan Pilkada.
"Dalam Pilkada serentak ini salah satu tugas Polisi Militer adalah untuk melihat situasi yang berkembang, yang berkaitan dengan anggota TNI khususnya dalam penegakan hukum. Jika ada yang tidak netral urusannya dengan Polisi Militer," kata Pangdam.
Dikatakan oleh Pangdam, pelanggaran secara umum yang ada di Kodam VI/Mlw yang dilakukan oleh prajurit dalam setiap tahun mengalami penurunan.
Namun demikian masih saja ada prajurit yang melanggar walaupun sudah diadakan penegakan disiplin sepanjang tahun.
Mengenai pelanggaran netralitas oleh prajurit TNI, Pangdam menegaskan untuk sementara ini sesuai laporan dari para Dansat tidak ditemukan.
Namun bila ada anggota yang tidak netral, ada sanksi tegas dari pimpinan TNI.
• Yudhistira Mambrasar Tampil Apik di Laga Uji Coba Pertama, Penentu Kemenangan Persiba Balikpapan
• Ini 6 Tempat Wisata di Sekitar Gunung Merapi yang Bisa Dikunjungi Salah Satunya Kalikuning Park
• Pastikan Pelaksanaan Tes CPNS di Berau, Wakil Bupati Tinjau Langsung Lokasi Tes di Hari Pertama
• Kisah Sedih Jurnalis China Dikabarkan Hilang, Kerap Laporkan Kondisi Pasien Virus Corona di Wuhan
Orang nomor satu di Kodam VI/Mlw mengimbau kepada masyarakat bila ada anggota TNI yang tidak netral untuk melaporkan kepada Polisi Militer, Dansat atau langsung kepada Pangdam.
"Sekalipun pasangan calon dari lingkungan TNI, kita harus tetap netral," kata Pangdam.
Menurut Pangdam, Polisi Militer dituntut untuk dapat mengikuti dan menguasai perkembangan termasuk memantau akun-akun medsos menjelang Pilkada Serentak.
"Tentunya Polisi Militer harus mempunyai wawasan IT yang bagus untuk memantau akun-akun medsos tersebut," tegas Pangdam. (*)
