Pemprov Kalimantan Utara Dorong Sertifikasi Lahan Tambak, Begini Keuntungannya

TRIBUNKALTIM.CO, TARAKAN - Murahnya harga beli udang dari petambak disinyalir lantaran adanya prantara dalam hal ini pos pembelian.

Sementara harga bisa jauh lebih tinggi jika petambak menjual langsung ke pengusaha Cold Storage.

Namun petambak memiliki ketergantungan dengan pos pembelian yang sering disebut sebagai jaminan.

Misalnya pinjaman modal dan untuk kebutuhan lainnya para petambak bergantung kepada pemilik pos pembelian.

Ini dikarenakan minimnya modal usaha yang dimiliki para petambak.

Sebagai bentuk solusi atas permasalahan ini, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara mendorong para petambak mensertifikasi lahan tambaknya.

Baca Juga:

• Menara Sutet di Pesona Bukit Batuah Balikpapan Hampir Roboh, Diduga Tanah Tidak Kuat Mengikat

• 22 Paket Sabu Gagal Edar di Bontang, Polisi Tangkap Pengedar di Loktuan Kalimantan Timur

• Eks Bupati Bulungan Anang Dachlan Batal Bertarung Pilgub Kaltara di Jalur Perseorangan Alasannya Ini

• BREAKING NEWS Tertimpa Pohon, Ruang Belajar SMPN 1 Sangkulirang Kutim Kalimantan Timur Ini Hancur

"Pemprov juga mengupayakan tambak-tambak ini disertifikasi supaya masyarakat mempunyai jaminan untuk meminjam di pihak perbankan supaya tidak melalui pihak ketiga lagi kalau sudah memiliki modal sendiri kan," ucap Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kaltara, Amir Bakri, Jumat (21/2/2020).

Pemprov Kaltara pun telah bekerjasama dengan Unhas untuk melakukan pemetaan dan pengukuran lahan tambak.

Amir berharap nantinya pasca pengukuran para pemilik tambak segera mengurus sertifikatnya.

Sebab saat ini dari 400an petambak di Kaltara hanay kisaran 300an yang telah memiliki sertifikat lahan.

Baca Juga:

• Bos Fintech Greensill dan Eks Perdana Menteri Tony Blair Disebut akan Investasi di Ibu Kota Baru

• Ramalan Zodiak Hari Ini Kamis 20 Februari 2020, Virgo Dapat Banyak Pujian, Pisces Korbankan Perasaan

• Tangis Aming Pecah Ingat Bisikan BCL tentang Ashraf Sinclair di Rumah Duka, Ibunda Noah Minta Dijaga

• Agenda di Plaza Balikpapan Akhir Februari 2020, Konser Alzera Geny Netriana Sampai Kelas Memasak

"Kami cuma memfasilitasi pemetaan lewat citra satelit bekerjasama dengan Unhas datanya sudah ada semua," paparnya.

Hanya saja pasca pengurusan sertifikat ini Amir berharap para pengusaha tambak untuk memenuhi kewajibannya membayar pajak.

"Tinggal petambak ini kalau sudah terbit sertifikat kan ada kewajiban di daerah seperti di Bulungan, KTT, Nunukan itu kan harus bayar PBB ini yang kita tahun kemarin petambak itu kurang pro aktif padahal kan kita sudah beri peluang gratis," tutupnya.

Baca Juga:

• Usai Menjalankan Misi Ini, 3 Pesawat Tempur F-16 Tinggalkan Kota Balikpapan Kalimantan Timur

• Agenda Plaza Balikpapan Jumat 21 Februari, Choco and Dessert Market, Lezatnya Kuliner Coklat Dessert

• Balikpapan Penyangga Ibu Kota Negara, Pengusaha Malaysia Mulai Lirik Investasi Pertanian Perikanan

• Menara di Belakang Perumahan Jokowi Pesona Bukit Batuah Balikpapan Nyaris Ambruk, Warga Khawatir

Targetkan Selama Empat Tahun Tercapai

Berita sebelumnya. 

Sertifikasi lahan tambak adalah pekerjaan rumah yang digenjot pemerintah untuk dilegalkan.

Di Kalimantan Utara masih ada puluhan ribu hektare tambak yang perlu legalisasi.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kalimantan Utara,  Amir Bakri menjelaskan, dalam waktu dekat instansinya akan turun mendata petambak termasuk areal tambaknya secara by nama by adress.

Instansinya kemudian membagi daerah tambak menjadi dua, yakni tambak yang berada dalam Area Penggunaan Lain (APL) dan tambak yang berapa di area Hutan Produksi.

Baca Juga:

• Wagub Kaltim Beberkan Ibu Kota Negara Tidak akan Bermanfaat Jika Warganya Tidak Dibekali Hal Ini

• Ibu Kota Indonesia di Kaltim, Viral Apartemen Borneo Bay City, Begini Tanggapan Kementerian ATR

• Tatap Ibu Kota Baru, Borneo Bay City Plaza Balikpapan Bakal Bangun Taman Besar, Target Rampung 2021

"Tambak yang berada di wilayah APL itu yang kita prioritaskan dulu untuk disertifikasi," kata Amir kepada Tribun, Jumat (26/1/2018).

Luas area tambak dalam kawasan APL sebanyak 78.592 hektare. Lalu tambak di areal Hutan Produksi (HP) seluas 70.707 hektare. Ditambah 659 hektare di areal Hutan Produksi Konversi (HPK).

Baca: Polda Metro Klaim Punya Sertifikat di Lahan Kapuk Poglar yang Akan Digusur

"Tambak yang berada di area APL itu bisa segera disertifikatkan. Akan kita serahkan datanya kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) selaku lembaga penerbit sertifikat," katanya.

Terhadap tambak yang berada di area HP dan HPK diusul agar di-enclave oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Hal ini sebut Amir sudah juga disampaikan Gubernur Irianto Lambrie kepada Presiden Joko Widodo.

Meng-enclave HP dan HPK yang digunakan sebagai tambak masyarakat kata Amir memang perlu dilakukan. Mengingat masyarakat sudah turun-temurun melakukan budidaya perikanan di tambak yang masuk HP dan HPK.

Diharapkan setelah enclave disetujui pemerintah, lahan tambak punya kepastian hukum dan fungsi. Dan petambak kata Amir, bisa melakukan budidayakan perikanan dengan baik.

"Ujung-ujungnya untuk masyarakat juga. Masyarakat punya jaminan ketika ingin menambah modal usaha pertambakannya," ujarnya.

Baca Juga:

• 23 Februari Konser Youtuber Alzera Geny Netriana di Plaza Balikpapan, Nikmati Lantunan Musik Merdu

• Bekas Teroris Bisa Ikut Komcad, Juru Bicara Menteri Pertahanan Prabowo Subianto Beri Klarifikasi

• Ramalan Zodiak Hari Ini Jumat 21 Februari 2020, Taurus Ekspresikan Perasaan, Cancer Tenggelam Emosi

Sertifikasi lahan tambak di Kalimantan Utara diharapkan bisa rampung dalam kurun waktu 3 (tiga) sampai 4 (empat) tahun ke depan. Ia meminta BPN di daerah bisa bekerjasama menyukseskan program pemerintah ini.

Dinas Kelautan dan Perikanan Kalimantan Utara mencatat luas areal tambak keseluruhan mencapai 149.958 hektare, dengan jumlah petambak mencapai 9.604 orang. 

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Kaltara Targetkan Dalam Empat Tahun Lahan Tambak Tersertifikasi 100 Persen, Prioritas APL, https://www.tribunnews.com/regional/2018/01/26/kaltara-targetkan-dalam-empat-tahun-lahan-tambak-tersertifikasi-100-persen-prioritas-apl.

Baca Juga:

• Sesumbar Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor Bakal Stop Pembangunan Ibu Kota Negara Jika Ini yang Terjadi

• Gubernur Isran Noor Stop Proyek IKN Jika Rusak Hutan, Luas Ibu Kota Baru Vs Perkebunan Sawit Kalimantan Timur

• Isran Noor Berani Ancam Proyek Ibu Kota Baru jika Hutan Rusak, Inilah Profil Gubernur Kalimantan Timur

(Tribunkaltim.co/Alfian)