Ibu Kota Negara
Pilihan Calon Pemimpin Ibu Kota Negara, Pengamat Ini Sebut Banyak Orang Lebih Pantas Dibanding Ahok
Kali ini ramai perbincangan mengenai calon pimpinan Ibu Kota Negara Indonesia yang baru di Kalimantan Timur. Ada nama Ahok dan Bambang Brodjonegoro.
lihat foto
TRIBUNKALTIM.CO, PENAJAM - Kali ini ramai perbincangan mengenai calon pimpinan Ibu Kota Negara Indonesia yang baru di Kalimantan Timur.
Daerah ibu kota baru akan dibangun di Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara, masuk wilayah Kalimantan Timur.
Terdapat pandangan dari pengamat politik, soal pemilihan pimpinan Ibu Kota Negara yang nama-nama calonnya sudah beredar di publik.
Pengamat Politik, Ujang Komarudin menyoroti langkah Presiden Joko Widodo ( Jokowi ) yang mengumumkan kandidat calon pemimpin Ibu Kota Negara (IKN) Baru.
Mengingat peraturan presiden (Perpres), yang akan menjadi payung hukum pembentukan lembaga otorita hingga saat ini masih digodok.
Sebelumnya, pengumuman terkait nama calon pemimpin tersebut disampaikan oleh Presiden Joko Widodo ( Jokowi ) di Istana Negara, Senin (2/3/2020).
BACA JUGA:
• Reaksi 6 Tokoh saat Ahok BTP Dicalonkan Jokowi jadi Bos Ibu Kota Negara di Kalimantan Timur
• Rekam Jejak Ahok BTP, Komisaris Utama Pertamina yang Kini Calon Kuat Bos Ibu Kota Negara di Kaltim
• Tatap Ibu Kota Baru, Borneo Bay City Plaza Balikpapan Bakal Bangun Taman Besar, Target Rampung 2021
Adapun empat nama yang disebut yakni Menteri Riset dan Teknologi, Bambang Brodjonegoro, Komisaris Utama PT Pertamina Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.
Menanggapi hal tersebut Ujang melihat Kepala Negara kini tengah ingin melihat respon masyarakat terkait empat nama calon tersebut.
Pernyataan ini Ujang sampaikan dalam program Dua Arah yang dikutip dari YouTube Kompas tv, Selasa (10/3/2020).
"Kalau kita bicara objektivitas, saya melihat Pak Jokowi sedang melempar wacana dulu," ujarnya.
"Kita tahu legalitas, Perpres dan undang-undangnya belum ada," imbuhnya.
"Dan memang tidak salah, jadi saya melihatnya presiden ingin cek ombak. Artinya ingin melihat respon publik terhadap empat kandidat ini," jelasnya.
Sehingga, lanjut Ujang masyarakat dapat mengukur kemampuan masing-masing dari kandidat.
Di sisi lain, Ujang menyebut kalaupun Jokowi tidak ingin melakukan cek ombak, seharusnya dapat menunjuk langsung tanpa harus melemparkan ke publik.
