Pemkot Bontang Siapkan 2 Lokasi Strategis Bangun Kilang Minyak, Luas 450 Ha dan 1.000 Ha Pilih Mana?

TRIBUNKALTIM.CO, BONTANG - Kepala Bapelitbang Kota Bontang, Amiruddin Syam mengatakan permintaan akan penyediaan lahan untuk pembangunan kilang minyak baru grass root refinery (NGRR) di Bontang sudah tuntas.

Sesuai dengan permintaan Pertamina sebagai penanggung jawab proyek pembangunan kilang minyak tersebut.

"Pertamina minta sediakan ruang, kawasan dan lokasi. Sudah kita (Bontang) penuhi," katanya.

Ada 2 lokasi yang disiapkan pemerintah Kota Bontang, pertama lahan milik Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN), yang sekarang digunakan PT Badak LNG.

• Bontang Lokasi Ideal Bangun Kilang Minyak Baru, Sudah Ada Perpres, Aman dan Strategis

Apabila menggunakan lahan PT Badak LNG, maka lahan beserta pelabuhan dan bandara khusus tidak perlu merogoh anggaran lagi. Dari informasi yang dihimpun, luas lahan tersebut sekira 450 hektare.

"Kalau menggunakan lahan PT BadakLNG, infrastruktur sudah siap, mulai dari sarana prasarana hingga pelabuhan, sudah gak ada masalah. Lahan clean and clear. Itu keuntungan utama di Bontang. Tak lagi mulai dari 0," bebernya.

Sementara pilihan kedua bila membutuhkan lahan lebih dari 450 hektare, pemerintah kota Bontang juga menyiapkan lahan di Bontang Lestari.

Informasi yang didapat mampu mencukupi kebutuhan luasan lahan hingga seribu hektare.

Status lahan di sana sudah tuntas, hanya saja ada 60 hektare masih harus dilakukan pelepasan aset pemerintah kota, yakni eks Lapangan Terbang Layang.

• Wali Kota Bontang Sebut Pembangunan Kilang Minyak Ditawarkan di Area Aset Kementerian Keuangan

Pemerintah harus berkoordinasi dengan DPRD Bontang untuk pelepasan aset tersebut.

Sekadar informasi beberapa perusahaan di kawasan tersebut, seperti PLTU Teluk Kadere dan pabrik crude palm oil (CPO) sedang menyiapkan infrasruktur pelabuhan.

"Kita ada 2 lokasi, pertama PT Badak LNG, lahan milik LMAN 450 hektare, kemudian Bontang Lestari seribu hektare. Itu sudah oke, tinggal nunggu investornya. Kita serahkan ke Pertamina," ungkapnya.

Saat ini pemerintah kota Bontang telah membentuk Tim Percepatan Pembangunan Kilang untuk lebih pro aktif melakukan lobi-lobi ke pemerintah pusat dan pihak-pihak terkait lainnya.

"Pro aktif ke pusat, menyampaikan bahwa kami (Bontang) siap segala-galanya," tuturnya.

• Sebut Ketemu Presiden Jokowi 2 Kali, Neni Sebut Pembangunan Kilang Minyak Tetap di Bontang

Bontang Lokasi Ideal Bangun Kilang Minyak Baru, Sudah Ada Perpres, Aman dan Strategis

Pemindahan proyek pembangunan kilang baru New Grass Root Refinery ( NGRR ) jadi isu hangat belakangan ini. Bontang yang digadang-gadang jadi tempat pembangunan kilang minyak harus menghadapi ancaman kegagalan.

Lantaran munculnya opsi pemindahan proyek dengan investasi Rp 197,58 Triliun ke Kuala Tanjung Sumatera Utara dan Arun Aceh oleh Pertamina.

Padahal Desember 2019 lalu, Kementerian ATR telah menerbitkan persetujuan substansi revisi RTRW Kota Bontang.

• Wacana Pemerintah Pindahkan Kilang Minyak Bontang ke Sumatera, Begini Respon Legislator Kota Taman

Pun pembangunan kilang minyak di Bontang sudah tertuang dalam Perpres 56/2018 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.

Melihat situasi tersebut Pemerintah Kota Bontang merespon cepat. Tim Percepatan Pembangunan Kilang secara khusus dibentuk, dikomandoi langsung Walikota Bontang Neni Moerniaeni.

"Sebenarnya tugas pemerintah kota Bontang dalam hal menyediakan ruang untuk kawasan industri selesai. Dengan terbitnya Perda RTRW Nomor 6 tahun 2019," kata Kepala Bapelitbang Kota Bontang, Amiruddin Syam.

Kepada Tribunkaltim.co, mantan kepala ULP Bontang ini menyatakan masih yakin pembangunan kilang minyak tetap di Bontang, Kalimantan Timur.

• Persiapan Proyek Kilang Minyak di Bontang, Dinas Tenaga Kerja Siapkan Keterampilan Tenaga Kerja

Namun ia sadar, bahwa pembangunan kilang minyak selain pertimbangan ekonomi, juga dipengaruhi keputusan politis. Baginya selama Perpres nomor 56 tahun 2018 belum dicabut, maka pembangunan kilang minyak tak akan kemana-mana.

"Kecuali Perpres nanti dicabut, itu bukan kewenangan kami. Oleh karena itu, Walikota membentuk tim percepatan untuk melakukan pendekatan dengan pemerintah pusat bersama dengan DPRD," ungkapnya.

Melihat kondusifitas kota Bontang, Amiruddin mengatakan Bontang masih lebih layak dibandingkan dengan 2 lokasi lainnya. Investasi di Bontang cukup sehat, lantaran situasi pembangunan yang aman dan nyaman.

"Itu nilai plus dibandingkan di Arun (Aceh). Meski Arun juga punya lahan LMAN, luasnya 1000 hektare. Namun kondisi Aceh, kan, tidak kondusif. Sehingga investor mikir-mikir 2 sampai 3 kali," ucapnya. .

Pemberitaan sebelumnya, Walikota Bontang, Neni Moerniaeni getol berusaha agar pemerintah pusat tetap membangun kilang di Kota Taman (Sebutan Bontang).

Mulai dari menemui presiden hingga membentuk tim percepatan pasca munculnya wacana pemindahan pembangunan kilang minyak di Bontang.

"Kita sudah punya pelabuhan. Kalau kilang dibangun di Bontang, maka titik start tidak dari nol. Mungkin sudah 30 persen. Infranstruktur dan fasilitas menunjang," katanya dalam Musrenbang tingkat kota, Selasa (10/3/2020) di Pendopo Rujab Walikota.

Lebih lanjut, sebut Neni, dengan dibangunnya kilang pemerintah jauh lebih efisien, lantaran salah satu lokasi yang ditawarkan merupakan aset Kementerian Keuangan di Bontang.

Lahan tersebut milik Lembaga Manajemen Aset Negara ( LMAN ), sekarang digunakan PT Badak LNG.

Apabila menggunakan lahan PT Badak, maka lahan beserta pelabuhan dan bandara khusus tidak perlu merogoh anggaran lagi. Dari informasi yang dihimpun, luas lahan tersebut sekira 450 hektare.

"Aset milik menteri keuangan, saat ini LMAN yang mengelola. Kalau kilang dibangun di Bontang aset yang ada di sini bisa menunjang," tuturnya.

Proyek pembangunan kilang minyak disebut Neni wajar jadi rebutan daerah. Namun, melihat dari segi kesiapan infranstruktur Bontang tetap jadi pilihan nomor wahid, menurutnya.

"Karena daerah lain pun pasti ingin dibangun kilang. Kita (pemkot Bontang) sudah bentuk tim percepatan pembangunan kilang, kita akan roadshow bertemu dengan pihak-pihak terkait," ungkapnya. (*)