KPK Sambangi Kanwil DJP Kaltimtara, Bahas Pajak Pertambangan dan Minta Izin IUP Tertuang Reklamasi

TRIBUNKALTIM.CO,BALIKPAPAN - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyambangi kantor Direktorat Jendral Pajak (DJP) Kalimantan Timur - Utara (Kaltimtara), Kamis (12/3/2020).

Kegiatan ini merupakan bentuk dari giat pencegahan dari KPK dengan melakukan koordinasi dan supervisi (korsup).

Hadir dalam pertemuan diantaranya Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango, Kepala Korwil KPK Nana Mulyana, Kepala Kanwil DJP Kaltimtara Samon Jaya, Kepala Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur Rusman Hadi,

Kepala KSOP Dwiyanto, Kepala Perwakilan Ombudsman Kaltim Kusharyanto serta Kabid Minerba Dinas ESDM Kaltim Azwar Busra.

Pertemuan ini bersifat tertutup. Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango usai giat menuturkan, aksi yang lakukan ini merupakan bentuk korsup, dimana dalam kegiatan ini terbagi atas dua bagian, yakni pencegahan dan penindakan.

Baca Juga

Pangdam Buka Rapim Kodam VI/Mulawarman Tahun 2020, Wakil Ketua KPK Hadir sebagai Narasumber

Agenda Pemkab Kukar 11 Maret, Edukasi KPK di Kodam VI Mulawarman Sampai Kunjungi Penajam Paser Utara

Eks Menpora Imam Nahrawi Update Story WhatsApp di Dalam Rutan, KPK Kecolongan? Ini Respon Ali FIkri

"Mereka yang hadir menunjukkan kepada kami bahwa di daerah telah terbentuk semacam upaya optimalisasi pendapatan daerah, mulai dari pajak, ESDM, perizinan usaha hingga ombudsman ," ujar Nawawi dalam press conference bersama awak media.

"Kolaborasi ini yang diharapkan mereka bekerja. hari ini kita dengarkan secara langsung apa yang telah dilakukan dan saya sangat mengapresiasi," sambungnya.

Nawawi menyinggung soal pajak pertambangan, yang menyumbang 30 persen penerimaan pajak daerah.

Adalah kontribusi yang cukup besar untuk penerimaan daerah dan negara. Tapi tidak diikuti unsur positif di masyarakat.

Ketika mendengar kata tambang di Benua Etam, korban-korban lubang bekas galian tambang selalu mengikuti.

Diketahui, sebanyak 35 orang meregang nyawa di lubang bekas galian tambang.