Di Mata Najwa, Jokowi Dengar Desakan Copot Terawan dari Menkes, Pramono Anung Ungkap Sikap Presiden

TRIBUNKALTIM.CO - Di Mata Najwa, Jokowi dengar desakan copot Terawan Agus Putranto dari Menkes, Pramono Anung ungkap sikap Presiden.

Penyebaran Virus Corona yang kian massif jadi topik perbincangan acara Mata Najwa yang dipandu presenter Najwa Shihab.

Dalam acara tersebut disinggung pula desakan agar Presiden Joko Widodo atau Jokowi memecat Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto.

Terawan Agus Putranto dinilai tak serius mengatasi wabah covid-19.

Sekretaris Kabinet, Pramono Anung menyampaikan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mendengar desakan agar Terawan Agus Putranto mundur dari jabatan Menteri Kesehatan.

Desakan tersebut muncul karena Terawan dianggap kurang cepat dan tak menganggap serius adanya Virus Corona di Indonesia.

• Menteri Arab Saudi Bersurat ke Fachrul Razi, Ibadah Haji 2020 Dibatalkan? Ini Penjelasan Kemenag

• BREAKING NEWS Pasca Kaltim KLB, Pemkot Cari Jejak Pasien Positif Virus Corona Selama di Bontang

Dalam acara Mata Najwa, Najwa Shihab menyebut, Terawan dianggap kurang peka soal adanya Virus Corona di Indonesia.

"Koalisi Masyarakat Sipil menyoroti Menteri Kesehatan yang dipandang sejak awal kerap menganggap enteng penyebaran virus ini, dianggap tidak tanggap tidak peka."

"Di saat negara kampanye soal social distancing, Menkes malah menggelar acara publik dan acara seremonial, adakah tanggapan Istana?" tanya Najwa Shihab, dikutip dari YouTube Najwa Shihab, Kamis (19/3/2020).

Mendengar hal tersebut, Pramono Anung menyebut, kritikan adalah hal yang positif bagi pemerintah.

"Pemerintah tidak boleh enggak dikritik, karena kritik itu tempat yang paling mujarab," jawab Pramono.

Menurutnya, semua masyarakat boleh memberi kritikan kepada pemerintah.

Ia mengungkapkan, Presiden Jokowi telah mendengar desakan dari Koalisi Masyarakat Sipil tersebut.

"Apa yang disampaikan Koalisi Masyarakat Sipil tentang Menteri Kesehatan, tentunya sudah disampaikan dan didengar langsung oleh Bapak Presiden," ungkapnya.

Meski sudah ada desakan untuk mengganti Terawan dari posisi Menkes, tapi keputusan tetap ada di tangan Jokowi.

"Tentunya desakan itu juga kami dengar, tapi kan kewenangan untuk melakukan reshuffle itu kewenangan sepenuhnya Bapak Presiden," jelas Pramono.

Ia meminta, masyarakat tak saling menyalahkan, karena Virus Corona bukan sebuah persoalan yang mudah untuk ditangani.

"Yang tentunya kita tidak boleh dalam kondisi seperti ini saling menyalahkan, ini juga menjadi persoalan dunia," katanya.

Pramono Anung berujar, saat ini Jokowi dan para menteri terus berupaya untuk menangani penyebaran virus corona.

"Kerja keras, kebersamaan itu menjadi penting maka kenapa dalam kondisi yang seperti ini Presiden masih bekerja secara normal."

"Kabinet juga bekerja normal, bahkan besok kita akan ada dua ratas, salah satunya adalah laporan dan evaluasi gugus tugas covid-19 karena presiden memberikan perhatian yang sangat serius dalam hal itu," jelas Pramono.

Perintah Jokowi tes massal

Presiden Joko Widodo memerintahkan untuk melaksanakan rapid test covid-19 massal dibanding kebijakan lockdown Indonesia.

Apa itu tes massal Virus Corona dan bagaimana caranya? Ini penjelasannya. 

Pemerintah Indonesia belum mau mengambil kebijakan untuk lockdown atau penguncian.

• Masa Tanggap Darurat Virus Corona, Segini Dana yang Disediakan Pemkab Berau

• Lakukan Uji Klinis, China Sebut Obat Flu Asal Jepang Efektif Atasi Virus Corona

• Cegah Virus Corona, Begini Reaksi Dinas Perhubungan Kalimantan Utara

• Penularan Virus Corona Berpotensi Lewat Udara, Tak Hanya Lewat Batuk dan Bersin, Ini Peringatan WHO

Namun Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginstruksikan untuk segera dilaksanakan rapid test Virus Corona ( covid-19) massal di Indonesia.

Langkah ini guna mendeteksi secara dini yang yang terpapar covid-19.

"Segera lakukan rapid test dengan cakupan lebih besar," ujar Presiden Jokowi dalam rapat terbatas melalui telekonferensi video dari Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (19/3/2020) seperti dikutip dari Kompas.com.

"Agar deteksi dini indikasi awal seseorang terpapar covid-19 bisa dilakukan," lanjut dia.

Presiden Jokowi turut meminta Kementerian Kesehatan segera memperbanyak alat tes sekaligus tempat tes.

Hal ini guna kelancaran rapid tes covid-19.

Tidak hanya Kemenkes, Jokowi juga meminta pelibatan sejumlah unsur, mulai dari rumah sakit Pemerintah, BUMN, TNI-Polri, hingga swasta demi kelancaran rapid test massal itu.

Bahkan, Presiden Jokowi juga membuka peluang bagi lembaga riset dan perguruan tinggi untuk juga bisa terlibat.

• Terlacak Pasien Pertama Terjangkit Virus Corona, Punya Peran Penting Telusuri Awal Mula Covid-19

• Begini Penampakan Virus Corona Dilhat dari Mikroskop, Covid-19 Mirip Bentuk Paku dan Mahkota

"Lembaga riset dan pendidikan tinggi yang mendapatkan rekomendasi dari Kemenkes," kata dia.

Seiring dengan akan berjalannya rapid test covid-19, Presiden Jokowi sekaligus meminta jajarannya menyiapkan protokol kesehatan yang jelas dan mudah dipahami masyarakat.

"Ini penting sekali terkait dengan hasil rapid test ini, apakah dengan karantina mandiri, self isolation, ataupun memerlukan layanan RS," kata dia.

Sebelumnya, juru bicara Pemerintah untuk penanganan Virus Corona Achmad Yurianto mengatakan Pemerintah sedang melakukan pengkajian terhadap pelaksanaan rapid test untuk memastikan status positif covid-19 pada pasien.

"Kami tadi juga rapat di pagi hari bersama Menteri Kesehatan dan seluruh jajaran untuk mulai melakukan kajian untuk rapid test seperti apa yang dilaksanakan di negara lain," ujar Yuri dalam konferensi pers di Graha BNPB Rabu (18/3/2020).

Yurianto mengatakan, metode rapid test untuk memeriksa status tertular Virus Corona serupa dengan tes massal.

"Rapid test dengan tes massal itu saudara kembar," ujar Yuri.

• Update Terbaru Sebaran Virus Corona, 1 Pasien Positif covid-19 di Kalimantan Timur, Total 227 Kasus

• Daftar Negara yang Sudah Tetapkan Status Lockdown Imbas Virus Corona, Tak Ada Indonesia

Ketika disinggung lebih lanjut apakah hal tersebut berarti Indonesia akan menjalankan saran WHO untuk melakukan tes massal covid-19, Yuri hanya memastikan usulan badan kesehatan dunia itu diterima.

"Usul WHO diterima. Masalah dijalankan atau tidak itu kan nanti dulu.

Sebab ada syarat ketentuan berlaku kalau mau menjalankan," lanjut Yuri.

Yuri lalu menjelaskan, rapid test ini merupakan mekanisme yang berbeda dengan tes yang selama ini digunakan oleh Pemerintah untuk menentukan status positif covid-19 pada pasien.

"Karena rapid test ini menggunakan spesimen darah dan bukan tenggorokan atau kerongkongan.

Tetapi menggunakan serum darah yang diambil dari darah (pasien)," ungkap Yuri.

Metode ini, kata dia, punya keunggulan.

• Virus Corona Kian Meluas, SBY Singgung Soal Lockdown Kelangsungan Hidup Manusia di Atas Segalanya

• Jumlah Pasien Positif Virus Corona di Indonesia Sudah 227 Orang, Banyak Kasus Belum Terdeteksi?

• Daftar Negara yang Sudah Tetapkan Status Lockdown Imbas Virus Corona, Tak Ada Indonesia

• Cegah Virus Corona Hari Ini Pemkab Kutai Kartanegara Semprot Desinfektan di Wilayah Perkantoran

Salah satunya, tidak membutuhkan sarana pemeriksaan laboratorium pada bio security level II.

"Artinya tes ini bisa dilaksanakan di hampir seluruh RS di Indonesia," tegasnya.

Namun, tes semacam ini juga masih memiliki kendala tersendiri.

Karena rapid test menggunakan imunoglobin, maka dibutuhkan imunoglobin dari pasien covid-19 lainnya.

"Maka kita membutuhkan reaksi dari imunoglobulin seseorang yang terinfeksi paling tidak seminggu.

Kalau belum terinfeksi atau terinfeksi kurang dari seminggu, kemungkinan bacaan imunoglobulinnya akan negatif," papar Yuri

IKUTI >> Update Virus Corona

(*)

Artikel ini telah tayang di Tribunwow.com dengan judul Menkes Didesak Mundur karena Dinilai Anggap Enteng Corona, Seskab: Sudah Disampaikan ke Pak Presiden, https://wow.tribunnews.com/2020/03/19/menkes-didesak-mundur-karena-dinilai-anggap-enteng-corona-seskab-sudah-disampaikan-ke-pak-presiden?page=all.