Untuk Penanggulangan Covid-19, Porsi Anggaran Pilkada Bontang Ikut Dicomot
Untuk Penanggulangan Covid-19, Porsi Anggaran Pilkada Bontang Ikut Dicomot
Penulis: Muhammad Fachri Ramadhani |
lihat foto
TRIBUNKALTIM.CO, BONTANG- Tak hanya mengambil pos anggaran penyediaan barang dan jasa di APBD 2020, Pemerintah Kota Bontang dan DPRD sepakat menarik anggaran penyelenggaraan Pilkada 2020 Kota Bontang untuk dialokasikan penanggulangan Virus Corona.
Sekadar diketahui, Mendagri Tito Karnavian melakukan rapat bersama Komisi II DPR RI membahas penundaan Pilkada serentak 2020 akibat pandemi covid-19 yang turut menyerang Indonesia sejak beberapa waktu lalu.
"Mendagri sudah bilang bahwa anggaran Pilkada bisa ditarik ke penanggulangan covid-19 di daerah," kata Ketua DPRD Bontang Andi Faisal Sofyan Hasdam.
Kendati demikian anggaran utama yang diambil untuk penanganan covid-19 tetap di pos bagian penyediaan barang dan jasa APBD 2020, sementara anggaran pelaksanaan Pilkada serentak hanya sebagai tambahan.
Saat disinggung nilainya, politisi partai Golkar ini belum bisa membeberkan secara pasti.
"Nggak semua. Artinya anggaran KPU bisa kita tarik ke situ (penanganan covid-19 ). Yang jelas pos utama itu di APBD, pos anggaran penyediaan barang dan jasa," jelasnya.
Diberitakan sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bontang baru menerima Rp 900 juta hasil dari pencairan anggaran Pilkada Serentak tahap pertama pada 2019.
Seperti diketahui, pemerintah Bontang mengucurkan dana Rp 20 miliar kepada KPU untuk menyelenggarakan Pilkada Bontang 2020 mendatang.
Saat ditemui, Ketua KPU Bontang, Erwin ST mengatakan tahapan Pilkada telah berjalan sejak 30 Oktober 2019 lalu.
Pada tahap pencairan pertama pihaknya telah menerima gelontoran uang sebesar Rp 900 juta dari Pemkot Bontang.
• Setelah Serangan Virus Corona di Indonesia Usai, Jokowi akan Beri Libur dan Fasilitas Mudik ke Warga
• 4 Warga Nunukan Positif Virus Corona, Ikut Ijtima Dunia Jamaah Tabliq di Gowa Sulawesi Selatan
Bila dipersentase, maka anggaran baru cair sekitar 5 persen.
"Yang pasti namanya tahapan tak menunggu anggaran, anggaran yang mengikuti tahapan berjalan. Ini baru cair Rp 900 juta sekian," kata Ketua KPU Bontang.
Erwin menerangkan, ada 3 tahapan pencairan anggaran penyelenggara Pemilu sesuai dengan SK Kemendagri, yakni tahap I (50 persen), tahap II (40 persen) dan tahap III (10 persen). (*)
IKUTI >> Update Virus Corona
IKUTI >> Update Virus Corona di Bontang
