Virus Corona di Kaltim

Bagaimana Pola Pendataan Warga Terdampak Pandemi Corona?Ini Penjelasan Ketua DPRD Kaltim Makmur HAPK

Nanti warga terkena dampak kebijakan physical distancing untuk memutus mata rantai virus corona akan mendapatkan bantuan dari Pemprov Kaltim

Tribunkaltim.co/Sapri Maulana
Ketua DPRD Kaltim Makmur HAPK. 

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Proses realokasi anggaran sedang digodok DPRD dan Pemprov Kaltim. Nanti warga terkena dampak kebijakan physical distancing untuk memutus mata rantai virus corona akan mendapatkan bantuan dari Pemprov.

Bagaimana proses pendataannya? Ketua DPRD Kaltim Makmur HAPK mengungkapkan hal tersebut.

Ada tiga Organisasi Perangkat Daerah ( OPD ) Pemprov Kaltim yang akan melakukan pendataan. Yakni Dinkes Kaltim, Dinsos, dan Disperindagkop.   Dinkes Kaltim berwenang mendata seluruh sumber daya medis dan peralatan beserta obat-obatan.

Sedangkan biaya penanganan dampak ekonomi masyarakat turut dibahas dan selanjutnya dikoordinasikan Dinas Sosial Pemprov Kaltim.

"Untuk biaya stimulus perekonomian ke UMKM dan Industri kecil, dilaksanakan Desperindagkop Kaltim," ujar Makmur, saat dihubungi via WhatsApp, Selasa (7/4/2020).

Lebih lanjut, beberapa simulasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah-Perubahan (APBD- P) 2020 yang direncanakan Pemprov Kaltim di antaranya yakni, terjadi penurunan total pendapatan sebesar Rp 3,03 triliun atau sebesar 25 persen.

Selama Pandemi Covid-19, Pembelian Kebutuhan Pokok di Tarakan Dibatasi

Dinkes Kutai Kartanegara Sosialisasi Pencegahan Penularan Covid-19 ke Pedagang Pasar Mangkurawang

Tak Ada Razia Selama Wabah Covid-19, Satlantas Polresta Samarinda Tetap Tindak Tegas Balap Liar

Gandeng Alfamidi, Lazismu Salurkan Donasi Konsumen untuk Penanggulangan Covid-19 di 12 Provinsi

Penurunan Pendapatan Asli Daerah ( PAD ) sebesar Rp 1,69 triliun atau lebih kurang 25 persen.  "Skema penanganan kesehatan, Jaring Pengaman Sosial ( JPS ), dan suntikan dana ke UMKM juga kami sudah membahasnya," kata Makmur.

Selain itu, penurunan Dana Perimbangan sebesar Rp 1,28 triliun atau sekitar 25,61 persen, penurunan belanja sebesar 25 persen dari anggaran semula belanja yang menurun diantaranya adalah belanja langsung OPD sebesar Rp 1,28 triliun atau sekitar 25 persen.

Penurunan juga diikuti Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten dan Kota sebesar Rp 417 miliar atau sekitar 25 persen.

RDP Gubernur Kaltim Isran Noor dan jajarannya bersama DPRD Kaltim selanjutnya dibahas Badan Musyawarah (Banmus) dengan mempelajari usulan dan mempertimbangkan, termasuk pansus percepatan penanganan virus korona. "Besok Rabu (8/4/2020) kita akan bahas usulan Pemprov Kaltim," terangnya. (m08)

IKUTI >> Update Virus Corona

IKUTI >> Update Virus Corona di Kaltim 

(Tribunkaltim.co/Sapri Maulana)

Penulis: Sapri Maulana
Editor: Mathias Masan Ola
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved