Anak Buah Prabowo Subianto di Gerindra Dukung Anies Baswedan dan Ridwan Kamil, Minta Luhut Stop KRL

"Ketentuan pak Anies malah akan mengkenakan sanksi bagi yang tidak.

Lalu penumpukan penumpang kemungkinan tetap terjadi, itu yang musti diawasi oleh petugas, diawasi aja oleh petugas," ucap Taufik.

Sebelumnya, lima kepala daerah di Bogor, Depok, dan Bekasi (Bodebek) mengusulkan kepada PT Kereta Commuter Indonesia dan PT Kereta Api Indonesia (PT KCI dan PT KAI) untuk menghentikan sementara operasional KRL commuter line.

Operasional KRL diminta dihentikan selama 14 hari penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Bogor, Depok, dan Bekasi (Bodebek).

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengaku telah melaksanakan rapat dengan PT Kereta Commuterline Indonesia (KCI) dan uji coba penyetopan KRL itu direncanakan pada Sabtu (18/4).

• Ketimbang PSBB, Risma Ngotot Pakai Cara Ini ke Warga Meski Kasus Virus Corona di Surabaya Meningkat

• Blak-blakan, Erick Thohir Lihat Fakta Dunia Kesehatan Indonesia, Bos BUMN Beber Ada Praktik Kotor

• Bukan Mei, Pemerintah Jokowi Beber Virus Corona Bersih dari Indonesia Desember 2020, Ada Syaratnya

Sementara Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengaku telah meminta Menteri Perhubungan Ad interim Luhut Binsar Pandjaitan untuk menghentikan operasi kereta rel listrik (KRL) di Jabodetabek selama kebijakan PSBB diterapkan.

"Saya dua hari yang lalu mengusulkan kepada Menteri Perhubungan agar operasi kereta komuter dihentikan dulu selama PSBB berlangsung," katanya dalam rapat bersama Timwas Penanggulangan covid-19 DPR RI di Jakarta, Kamis (16/4).

PSBB Jakarta Diperpanjang

Pembatasan sosial berskala besar ( PSBB) di DKI Jakarta dipastikan akan diperpanjang.

• Dicecar Jaksa KPK, Hasto Kristiyanto Akhirnya Bongkar Alasan PDIP Prioritaskan Harun Masiku ke DPR

• Kabar Gembira, Usai Daya 450 VA dan 900 VA, Pemerintah Jokowi Buka Peluang Diskon Listrik 1.300 VA

• Ridwan Kamil dan Anies Baswedan Kompak Minta KRL Distop, Begini Jawaban Jajaran Luhut Pandjaitan

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, penanganan dan pengendalian covid-19 tidak mungkin selesai dalam 14 hari.

Menurut Anies Baswedan, pelaksanaan PSBB selama 14 hari seperti yang diatur dalam Permenkes Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman PSBB tidak cukup.

"Dalam kenyataannya wabah seperti ini tidak bisa selesai dalam 14 hari.

Karena itu hampir pasti PSBB harus diperpanjang," kata Anies Baswedan dalam rapat bersama Tim Pengawas Penanganan covid-19 DPR, Kamis (16/4/2020).

Ia mengatakan lebih baik pemerintah, dalam hal ini Pemprov DKI Jakarta, berasumsi bahwa penanganan covid-19 memakan waktu lama.