Virus Corona
PSBB Jakarta Tersisa 3 Hari, Anak Buah Luhut Soroti Hal Ini di Wilayah Anies Baswedan Belum Efektif
PSBB di Jakarta tersisa 3 hari lagi, anak buah Luhut Binsar Pandjaitan di Kemenhub menyoroti hal ini di Wilayah Anies Baswedan
lihat foto
TRIBUNKALTIM.CO - Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar ( PSBB ) di Jakarta tersisa 3 hari lagi, anak buah Luhut Binsar Pandjaitan di Kemenhub serta Forum Komunikasi Warga Kota Jakarta (FAKTA) menyoroti hal ini di Wilayah Anies Baswedan.
Penerapan PSBB di Jakarta sejak 10 April - 23 April 2020, artinya tersisa 3 hari lagi Pembatasan Sosial Berskala Besar diterapkan di wilayah Anies Baswedan.
Kendati demikian, penerapan PSBB demi mencegah Virus Corona, belum berjalan baik di Jakarta.
Pasalnya wilayah Anies Baswedan masih terdapat kasus baru Virus Corona hingga Minggu (19/4/2020).
DKI Jakarta masih mencatat sebagai provinsi dengan penambahan kasus baru tertinggi yakni 108 pasien, sehingga total terdapat 3.032 pasien positif di wilayah Anies Baswedan.
Hal itu membuat PSBB di Jakarta mendapat sorotan dari berbagai pihak.
• Khofifah Setuju PSBB di Surabaya, Susul Anies Baswedan dan Ridwan Kamil, Risma Pilih Bungkam
• Sudah PSBB, Kasus Baru di Wilayah Anies Baswedan dan Ridwan Kamil Tertinggi di Indonesia Total 6.575
• Anies Baswedan Terapkan PSBB di DKI, Warga Jakarta Malah Tawuran di Manggarai, Gegara Hal Sepele
Anak buah Luhut Binsar Pandjaitan di Kementerian Perhubungan (Kemenhub ) turut menyoroti pemberlakuan PSBB di Jakarta.
Kemenhub meminta Pemprov DKI Jakarta untuk menutup kantor di luar regulasi yang masih beroperasi selama PSBB.
Kemenhub menilai saat ini pergerakan masyarakat di Jakarta masih terpantau cukup tinggi, meski PSBB sudah diterapkan sejak pekan lalu.
Hal ini diungkapkan Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub Budi Setiyadi.
"Kantor di luar regulasi harus tutup, itu harus tutup. Kalau masih dibuka, denda saja."
"Saya kira bagaimana supaya PSBB lebih efektif lagi, menurut saya pemerintah DKI bisa bersifat tegas," ujar Budi dalam video conference, Jumat (17/4/2020) dilansir Kompas.com.
• Akhirnya Risma Tiru Cara Anies Baswedan Cegah Virus Corona? Bahas PSBB Surabaya Bareng Khofifah
Menurutnya, aktivitas perkantoran yang masih cukup tinggi mengakibatkan pemerintah perlu mengoperasikan moda transportasi umum.
Dengan hal tersebut pembatasan moda transportasi umum belum bisa diterapkan secara maksimal.
"Kalau dari hilir masih ada kegiatan, supply harus ada. Kalau enggak ada, malah terjadi penumpukan," kata Budi.
Meski begitu, Budi memastikan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi sekaligus Menteri Perhubungan Ad Interim Luhut Binsar Pandjaitan telah mengizinkan pemerintah daerah yang ingin menghentikan operasional moda transportasi umum.
"Saya dapat petunjuk dan arahan Menko Maritim untuk penumpang oke (dilarang) silakan, tapi untuk logistik jangan sampai terhambat," ucapnya.
• Kabar Gembira, Wakil Anies Baswedan Buka Opsi Bagi Uang Tunai Bagi Warga Jakarta Terdampak covid-19
Catatan FAKTA terkait PSBB di Jakarta
Ketua FAKTA, Azas Tigor Nainggolan menyebut pekan pertama pelaksanaan PSBB di Jakarta tidak berjalan dengan baik.
Antara lain masih adanya penumpukan dan kerumunan warga di fasilitas umum yang menghubungkan Jakarta dengan kota serta kabupaten di sekitarnya.
"Terbukti PSBB di Jakarta tidak berjalan baik, pada 15 dan 16 April 2020 kemarin masih terjadi penumpukan penumpang di stasiun dan kereta listrik (KRL) dari Bogor, Depok dan Bekasi menuju ke Jakarta," ungkap Tigor kepada Tribunnews melalui keterangan tertulis, Sabtu (17/4/2020).
"Padahal sejak 15 April hingga 2 pekan ke depan Bogor, Depok dan Bekasi mulai menerapkan PSBB," imbuhnya.
Tigor menilai, penumpukan itu menjadi bukti masih banyak perkantoran dan usaha yang beroperasi dan pegawainya masih diwajibkan masuk kerja.
"Melihat ini perlu kiranya dilakukan evaluasi terhadap penerapan PSBB di Jakarta setelah sepekan berjalan," ujarnya.
Tigor mengungkapkan perlu adanya evaluasi kinerja Pemprov Jakarta dalam menjalan PSBB di Jakarta.
"Hingga hari ini banyak informasi yang menunjukkan, masih terjadi pelanggaran PSBB yakni aktivitas berkerumun di kampung-kampung di Jakarta," ungkapnya.
• Indonesia Tertinggi Jumlah Kasus dan Kematian Virus Corona Asean, Anies Baswedan Yakin Lebih Banyak
Kondisi berkerumum ini, menurut Tigor, disebabkan kurangnya sosialisasi dan pengawasan dari aparatur Pemprov di lapangan.
"Sehingga masyarakat masih melakukan kegiatan yang membahayakan dirinya serta orang lain berupa penyebaran covid-19," ungkapnya.
Catatan kedua FAKTA yakni masih terjadinya penumpukan penumpang KRL.
"Ini menunjukkan penegakan dan pengawasan terhadap kantor atau perusahaan di luar 8 sektor yang diperbolehkan oleh aturan PSBB bisa jadi masih banyak yang beroperasi," ujarnya.
Tigor menyebut, lemahnya pengawasan aparatur Pemprov yang menjadi penyebabnya hingga masih banyak pekerja berangkat kerja ke Jakarta.
Ketiga, Tigor menyebut Pemprov Jakarta perlu juga melakukan pendataan terhadap potensi pekerja yang masih bekerja ke Jakarta dari kota sekitarnya.
"Data ini diperlukan agar dapat bekerja sama pengelola transportasi publik seperti KRL Jabodetabek untuk mengatur pelayanan agar tidak terjadi penumpukan penumpang kembali," ungkapnya.
Selain tiga poin tersebut, Tigor juga menyoroti jaringan pegaman sosial untuk warga miskin.
"Distribusi bantuan sosial wabah covid-19 bagi warga miskin pun masih berantakan," ungkap Tigor.
Tigor menyebut, masih adanya kesimpangsiuran data warga yang berhak menerima bantuan.
"Banyak terjadi bantuan justru diberikan kepada warga yang tidak berhak menerima."
"Sementara warga berhak menerima justru tidak mendapatkan bantuan," ujar Tigor.
Begitu pula jenis bantuan tidak jelas asalnya.
"Kondisi di lapangan ada bantuan yang tidak jelas seharga Rp 600 ribu seperti disampaikan oleh pemerintah pusat."
"Besarnya bantuan hanya seharga Rp 150 ribu tapi informasi itu dibantah karena bantuan itu berasal dari dinas sosial pemprov Jakarta bukan dari pemerintah pusat," ungkapnya.
• Lampu Hijau Luhut Pandjaitan ke Anies Baswedan dan Ridwan Kamil Beri Sanksi ke Perusahaan Saat PSBB
Tigor mengungkapkan, empat catatan tersebut cukup menjadi dasar pelaksanaan PSBB di Jakarta harus diperbaiki hingga dapat memotong penyebaran covid-19.
"Pelaksanaan secara baik PSBB Jakarta memiliki dampak bagi PSBB atau warga dari kota lain yang bekerja di Jakarta," katanya.
"Jika mereka keluar masuk Jakarta dengan transportasi publik yang padat tentu terancam tertular covid-19," imbuh Tigor.
Lebih lanjut, Tigor menyampaikan kunci dari keberhasilan dari pelaksanaan PSBB di sebuah daerah sangat tergantung dari kemampuan dan kualitas kinerja kepala daerahnya.
"Jika kepala daerah memiliki komitmen baik dan bekerja baik maka warga akan ikut berperilaku baik."
"Jika warganya berperilaku baik maka pelaksanaan PSBB di daerah itu dapat berjalan baik," ungkap Tigor.
(Tribunnews.com/Wahyu G Putranto) (Kompas.com/Rully R. Ramli)
(*)
IKUTI >> Update Virus Corona
![[FULL] Kesaksian Warga Lubang Buaya saat G30S/PKI: Sumur Berisi Mayat 6 Jenderal Milik Seorang Guru](https://img.youtube.com/vi/FVVk2wuyxiU/mqdefault.jpg)
