Refleksi Memperingati Hari Kartini, Emansipasi bukan Perjuangan Melawan Laki-laki

Perempuan yang memiliki kemampuan dan kemauan masuk Lembaga tersebut jumlahnya terbatas. Alhasil, parpol mengambil sembarang nama yang penting kuota 30% terpenuhi.

Persoalan tidak hanya berhenti pada proses pencalonan. Ketika perempuan sudah masuk di lembaga legislatif, seberapa besar mereka berkontribusi terhadap produk-produk yang dihasilkan lembaga ini untuk kemajuan kaum perempuan.

Bekal pengetahuan dan pengalaman yang tidak memadai bisa menempatkan perempuan hanya sebagai pemenuh kuota di legislatif. Kita tidak menutup mata bahwa ada beberapa politisi perempuan yang cukup berperan di Dewan.

Namun jumlah mereka belumsebanding dengan jumlah perempuan yang notabenenya sebagai pemilih mayoritas. Tidak hanya di dunia politik. Di industri pertambangan misalnya, tidak ada pembatasan apalagi pelarangan bagi perempuan untuk masuk dunia tersebut.

Realitanya, industri ini masih sangat didominasi oleh laki-laki. Bahkan untuk pekerjaan yang ekstrim seperti operator armada tambang, sejumlah perusahaan tambang memberi kesempatan luas bagi perempuan untuk bergabung di dalamnya.

Sebuah perusahaan tambang besar di Sangatta, Kalimantan Timur menjadi contoh nyata. Jumlah operator perempuan hanya kisaran 6 persen, padahal proses perekrutan terbuka untuk semua jenis kelamin. Bahkan jika dilihat dari keseluruhan jumlah karyawan, jumlah perempuan tidak sampai angka 5 persen.

Selain tidak membekali diri dengan kemampuan memadai, perempuan lebih suka berada pada jalur aman dan nyaman, dibanding harus bergelut dengan sebuah tantangan.

Linda Babcock dan Sara Lasever pernah melakukan penelitian terkait hal ini. Dalam bukunya yang berjudul Woman don’t Ask; Negotiation and the Gender Devide dipaparkan “perempuan dalam hidupnya enggan bernegosiasi, mereka lebih suka menerima sesuatu dibanding harus bertanya sesuatu”.

Perempuan dinilai lebih suka mengambil jalan kolaboratif dibanding konfrontatif. Akibatnya, perempuan kurang mau memperjuangkan hak-haknya meski sebenarnya hak tersebut masih bisa diperjuangkannya.

Dalam sebuah organisasi misalnya, baik organisasi politik maupun sosial yang notabenenya terbuka untuk semua jenis kelamin, perempuan umumnya hanya menjadi pelengkap bukan berada pada posisi kunci.

Perempuan dipastikan akan menjadi pemimpin ketika berada di organisasi perempuan. Lebih disayangkan lagi jika keterlibatan perempuan tidak didasari tujuan yang jelas. Dengan kata lain, masuk sebuah organisasi hanya untuk mengisi waktu kosong dan mengejar citra eksistensi diri.

Sekilas perempuan terlihat penuh kesibukan, namun belum tentu ada pembelajaran yang dihasilkan. Dengan bahasa lugas bisa dikatakan, perempuan menjadi penggembira dalam berbagai komunitas.

Berkaca dari itu semua, sekarang saatnya perempuan lebih arif memaknai perjuangan emansipasi Kartini. Perjuangan panjang Kartini akan bermakna jika perempuan Indonesia menyiapkan diri dengan kemampuan dan pengetahuan agar bisa eksis di setiap lini kehidupan. Selamat Hari Kartini. (*)

Oleh: Zulfatun Mahmudah, SPd, MI.Kom, CSRS