Virus Corona
Imbas Jokowi Melarang Mudik, Anies Baswedan Bantu Ganjar Pranowo Lakukan Ini ke Warga Jawa Tengah
Imbas Presiden Jokowi melarang mudik, Anies Baswedan bantu Ganjar Pranowo lakukan ini ke Warga Jawa Tengah yang masih di Jakarta
lihat foto
TRIBUNKALTIM.CO - Imbas Presiden Jokowi melarang mudik, Anies Baswedan bantu Ganjar Pranowo lakukan ini ke warga Jawa Tengah yang masih di Jakarta.
Menjelang bulan puasa Ramadan, warga perantuan harus gigit jari mengubur mimpinya pulang kampung alias mudik pada lebaran kakli ini.
Sebab Presiden Jokowi sudah tegas melarang masyarakat mudik di tengah pandemi Virus Corona.
Imbas larangan mudik tersebut, warga perantauan asal Jawa Tengah masih banyak yang berada di Jakarta lantaran tak bisa pulang kampung.
Namun tak perlu khawatir, sebabg Gubernur DKI Anies Baswedan siap membantu warga Jawa Tengah yang masih berada di Jakarta.
• Di Wilayah Anies Baswedan, Polisi Anak Buah Idham Azis Kerjasama dengan Napi Asimilasi Selama PSBB
• Refly Harun Ingin Lihat Ahok vs Anies Baswedan Rebutan Kursi Jokowi, Juga Ridwan Kamil dan Khofifah
• Bos ILC Karni Ilyas Terang-terangan Tak Sepakat PSBB, Anies Baswedan Lebih Dulu Terapkan
Hal ini sesuai dengan permintaan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo yang meminta Anies Baswedan membantu warganya akibat tak bisa mudik.
Sebelumnya, Pemerintah pusat memutuskan melarang warga untuk mudik ke kampung halaman selama bulan puasa hingga Lebaran.
Presiden Jokowi beralasan masih banyak masyarakat perantauan yang bersikeras untuk mudik.
Dari data Kementerian Perhubungan, sebanyak 24 persen masyarakat memutuskan tetap mudik.
Hal ini dikhawatirkan akan menjadi medium penularan covid-19 di desa-desa sebab para perantau dianggap merupakan orang yang tinggal di episentrum virus corona di Indonesia.
"Artinya masih ada angka yang sangat besar yaitu 24 persen tadi," ujar Jokowi.
Adapun sebanyak 68 persen masyarakat memutuskan tidak mudik dan 7-8 persen sudah mudik ke kampung halaman.
Sebelumnya, Jokowi telah memutuskan melarang para ASN, pegawai BUMN, dan personel TNI-Polri mudik ke kampung halaman di masa Lebaran.
Kebijakan tersebut diambil untuk meminimalisasi pergerakan orang dari wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi atau Jabodetabek yang menjadi episentrum covid-19 di Indonesia ke daerah.
• Usai Jokowi Putuskan Larangan Mudik, Luhut Binsar Pandjaitan Jelaskan Bagaimana Praktik di Lapangan
Anies Baswedan bantu Ganjar Pranowo
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan disebut telah menyepakati permintaan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo untuk memberikan bantuan bagi para perantau ber-KTP Jawa Tengah yang tak bisa mudik di tengah pandemi covid-19.
"Sudah (sepakat). Kemarin juga sudah telepon juga, diwakili oleh asisten (gubernur) ekbang (perekonomian dan pembangunan) dari DKI menyatakan siap membantu," jelas Kepala Subdirektorat Anjungan Badan Penghubung Jawa Tengah, Turino ketika dihubungi Kompas.com, Rabu (22/4/2020) siang.
"Karena warga Jawa Tengah banyak yang tidak mudik.
Untuk itu Gubernur Jawa Tengah berkoordinasi dengan Gubernur DKI untuk membantu warga Jawa Tengah yang ada di Jakarta," papar dia.
Pemberian bantuan ini diawali dengan pengumpulan data para perantau ber-KTP Jawa Tengah di Jakarta.
Proses pendataan sudah berlangsung sejak 18 April 2020, melalui paguyuban-paguyuban warga Jawa Tengah di Jakarta.
Per Selasa (21/4/2020), pendataan diperluas dengan pendaftaran mandiri via website.
• Pengelola Terminal di Jakarta Pilih Tunggu Anies Baswedan, Meski Jokowi Melarang Masyarakat Mudik
Turino berujar, hingga hari ini sudah terdata sekitar 52.000 warga Jawa Tengah perantauan di Jakarta.
Data tersebut akan dihimpun dan diverifikasi di Pemprov Jawa Tengah, baru kemudian diserahkan ke Pemprov DKI Jakarta Kamis (23/4/2020), sebagai acuan distribusi bantuan.
"Karena memang prosedurnya, yang membagikan adalah domisili masing-masing orang yang tinggal di wilayah itu, dalam hal ini Jakarta.
Jadi, untuk mengantisipasi penumpukan data, kami tampung dulu, setelah itu kami akan serahkan ke DKI," ujar Turino.
"Sebetulnya yang lebih mudah memang (para perantau) langsung (mendaftarkan diri) ke RT/RW setempat, tapi kan di sana belum sepenuhnya siap," tambah dia.
Sebagai informasi, pendaftaran mandiri bagi warga ber-KTP Jawa Tengah, utamanya para pekerja sektor informal dan tak bisa mudik, dapat dilakukan dengan cara:
1. Buka alamat website s.id/tidakmudik atau siagacovid19.penghubung.jatengprov.go.id
2. Isi data secara mandiri dengan benar dan lengkap, karena data yang tidak lengkap tifak dapat diproses.
3. Unggah (upload) foto KTP Jawa Tengah ke website (ukuran foto tidak boleh lebih dari 1 MB). Turino mengonfirmasi, jika perantau tak punya KTP, dapat menggantinya dengan SIM atau bukti identitas lain.
4. Satu NIK hanya bisa mendaftar sekali. 5. Jika pendaftaran berhasil, pendaftar akan menerima notifikasi bahwa sudah berhasil mendaftarkan diri.
Apabila ada pertanyaan mengenai pendataan ini, warga ber-KTP Jawa Tengah dapat menghubungi nomor: 0812-9588-0747 (WhatsApp), 0813-9867-6185.
• Beda dengan Jokowi, Luhut Sebut Larangan Mudik Khusus di Wilayah Anies Baswedan dan Daerah PSBB
Ganjar Pranowo dukung Larangan mudik
Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, melalui keterangan tertulis mendukung keputusan Presiden Jokowi melarang mudik selama pandemi covid-19.
Menurutnya, larangan mudik sangat tepat untuk mengantisipasi penyebaran covid-19 semakin meluas.
"Saya sangat setuju dan mendukung keputusan ini, karena pasti dilakukan dengan evaluasi yang tepat dan akurat.
Saya kira, pak Presiden telah melakukan evaluasi selama ini, sebab faktanya, meskipun diimbau untuk tidak mudik, tetap saja masyarakat nekat," kata Ganjar Pranowo, Selasa (21/4/2020) mengutip Tribun Jateng.
Harapannya, larangan itu membuat masyarakat yang ada di zona merah seperti Jabodetabek, rela hati untuk tidak mudik.
Gubernur pun berharap masyarakat perantauan yang tidak mudik dijamin pemerintah.
"Apa yang sudah kami rintis dengan pemerintah Jabar, DKI dan Banten dapat dilaksanakan dengan baik.
Mereka yang tidak pulang, harus benar-benar di-rescue, sehingga mendapat jaminan dari pemerintah," tandasnya.
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo juga meminta agar pendaftaran penerima bantuan sosial di Jakarta yang ditutup pada tanggal 23 April ini diperpanjang.
Sebab, masih banyak warganya yang belum terdaftar dan belum mendapatkan bantuan apa-apa.
"Tadi saya duduk selama tiga jam saja, mendapat keluhan banyak warga saya tentang itu.
Bagaimana mereka tidak bisa daftar di RW, katanya suruh nunggu dan lainnya. Maka kami minta, persoalan ini menjadi perhatian," katanya.
• Jokowi Larang Mudik, Ini Sanksi Bagi yang Nekat Pulang Kampung, Menteri Agama Sorot Waktu Pengumuman
Masyarakat Jawa Tengah yang ada di Jakarta, diminta untuk bergotong royong memberikan bantuan.
Mereka yang mampu, diharapkan dapat membantu warga yang tidak mampu.
"Saya yakin nilai-nilai itu masih ada. Maka saya dorong seluruh lapisan masyarakat, swasta, filantropi dan lainnya untuk bergerak memberikan bantuan," imbuhnya.
Sementara, sampai saat ini sudah ada sekitar 600.000 warga Jateng yang sudah pulang kampung dari Jabodetabek.
Meski begitu, jumlah itu masih sangat kecil dibanding total warga Jateng di perantauan yakni sekitar tujuh juta.
Politikus PDIP itu menuturkan akan melaksanakan perintah sesuai petunjuk pusat. Dirinya berharap, aparat penegak hukum segera menindaklanjuti kebijakan itu.
"Pasti akan ada penjagaan aparat penegak hukum di pintu-pintu keluar atau masuk. Kalau itu dilakukan, kami pasti terbantu.
Prinsipnya sudah betul, mereka yang di zona merah tidak usah keluar dulu," jelasnya.
(*)
Ikuti >>> Update Virus Corona
![[FULL] Meski Koordinator Aksi Damai & Demo Jilid II Batal, Pakar: Sulit Warga Maafkan Bupati Pati](https://img.youtube.com/vi/0qdqol4f7aU/mqdefault.jpg)
