Kepada Refly Harun, Haris Azhar Bongkar Alasan Enggan Gabung Pemerintah, Sindir Jokowi Cuma Janji
Di Channel YouTube Refly Harun, aktivis Hukum dan HAM Haris Azhar bongkar alasan enggan gabung Pemerintah, sindir Jokowi cuma janji
lihat foto
TRIBUNKALTIM.CO - Di Channel YouTube Refly Harun, aktivis Hukum dan HAM Haris Azhar bongkar alasan enggan gabung Pemerintah, sindir Jokowi cuma janji.
Sosok Haris Azhar yang diketahui merupakan aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) ini kerap mengkritik Pemerintah Jokowi.
Baru-baru ini Haris Azhar terang-terangan tak akan mau masuk ke Pemerintah, andai Presiden Jokowi memintanya untuk membantu negara dalam mengatasi persoalan Hukum dan HAM.
Pengakuan ini diungkapkan Haris Azhar kepada Pakar Tata Hukum Negara, Refly Harun dalam tayangan YouTube Kamis (23/4/2020).
Menurut Haris Azhar, ada alasan kuat bagi dirinya untuk menolak gabung ke Pemerintah Jokowi.
Ia menyinggung soal kecakapan Presiden Jokowi dalam mengurusi persoalan Hukum dan HAM di Indonesia.
• Refly Harun Bongkar Hal yang Bisa Hambat Anies atau Ahok BTP Maju Pilpres 2024, Putusan MK Disorot
• Rocky Gerung Belum Kunjung Menikah, Ungkap Alasannya pada Refly Harun, Singgung Hak Konstitusi
• Blak-blakan, Refly Harun Bongkar Hal yang Bisa Hambat Anies Baswedan atau Ahok BTP Maju Pilpres 2024
Bahkan Haris Azhar berani menyindir Presiden Jokowi yang dianggap cuma pandai dalam statemen dan janji soal Hukum dan HAM, ketimbang mewujudkannya.
Haris Azhar menilai bahwa Jokowi beruntung menjadi presiden di negara yang menganut sistem konstitusi.
"Menurut Anda mana hal yang baik dari Pemerintahan Jokowi ini yang merupakan prestasi Pemerintahan Jokowi dalam penegakan hukum atau HAM," tanya Refly Harun.
"Soal postitif dari Jokowi, sebenarnya dia diuntungkan menjadi presiden di negara yang kita punya konsititusi satu," jawab Haris Azhar.
Suatu kebijakan yang berkaitan Hukum dan HAM atau mengatasi masalah pelanggaran HAM disebut Haris Azhar akan lebih mudah dilakukan di negara yang menganut sistem konstitusi.
"Yang kedua dalam konstitusi itu dia harusnya jadi pijakan guidance soal Hak Asasi."
"Jadi secara kenegaraan given dia dapat konstitusi yang baik sudah, tidak sempurna tapi sudah berubah sudah lebih jelas dia untuk melihat Hak Asasi Manusia," kata Haris Azhar.
Lalu, Haris Azhar juga menyebut Jokowi cakap dalam memberikan janji - janji terkait penyelesaian masalah Hukum dan HAM.
"Dia positif pada periode pertama waktu pemilihan dia membuat nawacita yang saya pikir dalam nawacita itu banyak janji-janjinya.
