Rekan Ali Ngabalin di KSP Bocorkan Presiden Jokowi Bisa Tempuh Karantina Wilayah, PSBB Bisa Diubah

TRIBUNKALTIM.CO - Rekan Ali Mochtar Ngabalin di KSP bocorkan Presiden Jokowi bisa tempuh karantina wilayah, PSBB bisa diubah.

Sekadar informasi, saat ini Presiden Joko Widodo atau Jokowi memilih opsi Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB demi mencegah meluaskan Virus Corona atau covid-19.

Meski demikian, salah seorang Tenaga Ahli Utama di Kantor Staf Presiden atau KSP mengatakan kebijakan itu bisa berubah.

Saat ini, Jokowi juga sudah menerapkan larangan mudik lebaran.

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden ( KSP) Brian Sriprahastuti menyebutkan bahwa tidak menutup kemungkinan kebijakan Presiden Joko Widodo terkait upaya pemutusan rantai covid-19 akan berubah.

• Kabar Gembira, Yayasan Ini dan PLN Beri Diskon Tarif Listrik 900 VA dan 1.300 VA, Siapkan Syarat Ini

• Antisipasi Kim Jong Un Meninggal, Donald Trump dan China Punya Rencana Besar Soal Krisis Kemanusiaan

• Kabar Mengejutkan, WHO Beber Virus Corona Bisa Menginfeksi Seseorang Berulang Kali, Simak Analisanya

Brian menuturkan, saat ini bingkai yang digunakan dalam menangani covid-19 adalah persoalan kesehatan masyarakat yang sudah dinyatakan sebagai bencana nasional nonalam, maka evaluasi dilakukan setiap hari.

"Segala keputusan itu mungkin terjadi, perubahan keputusan mungkin diambil, tergantung dari apa yang terjadi dan evaluasi," kata Brian dalam acara streaming Crosscheck bertema Resah Daerah Tangkal Wabah, Minggu (26/4/2020).

Brian menjelaskan, meski ada kemungkinan perubahan keputusan tetapi hingga saat ini, keputusan pemerintah dalam menangani covid-19 tetap pada penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

Dengan demikian, kata dia, belum ada arahan perubahan keputusan yang mengarah pada kekarantinaan yang cakupannya lebih ketat dari PSBB, misalnya mengkarantina wilayah.

"Sampai hari ini belum sampai ke sana.

Tetapi tidak menutup kemungkinan itu terjadi, tergantung dari situasi perkembangan yang akan terjadi," kata dia.

Presiden Jokowi, kata dia, dalam arahannya selalu mempertimbangkan banyak hal tetapi tetap menomorsatukan kesehatan masyarakat.

"Karena ini adalah masalah kesehatan masyarakat tetapi kami juga mempertimbangkan faktor lain.

Faktor ekonomi dan faktor lain yang harus tetap berfungsi dan berjalan," kata dia.

Adapun pemerintah mengeluarkan kebijakan PSBB dalam penanganan covid-19 dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2020 dan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 11 Tahun 2020.

Saat ini sudah ada beberapa daerah yang menerapkan PSBB di wilayahnya dengan membatasi berbagai aktivitas masyarakat.

• Refly Harun Bongkar Pemerintah Jokowi Selundupkan Aturan Karantina Wilayah di PSBB, Begini Tujuannya

• Kabar Terbaru, Mahfud MD Beber Masa Berlaku Larangan Mudik Lebaran Bukan Sampai Juni, Akhir 2020

Mulai dari sekolah, bekerja, dan beribadah yang dilakukan di rumah serta melarang masyarakat berkerumun.

Daerah-daerah tersebut antara lain Provinsi DKI Jakarta dan Jawa Barat yang meliputi Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, Kota Depok.

Sementara itu, data terbaru menunjukkan hingga Minggu (26/4/2020), total jumlah kasus covid-19 yang terkonfirmasi positif adalah 8.882 pasien.

Dari jumlah tersebut, pasien sembuh terdapat 1.107 orang dan yang meninggal 743 orang.

Penjelasan Jokowi ke Najwa Shihab

Di sisi lain, sebelumnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) membantah tudingan yang menyebut keterbatasan dana menjadi alasan pemerintah enggan menerapkan lockdown untuk atasi Virus Corona.

Dilansir TribunWow.com, Jokowi mengatakan ada sejumlah pertimbangan yang membuatnya justru lebih memilih cara pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

Menurut Jokowi, pemerintah belajar dari pengalaman negara lain yang menerapkan lockdown untuk menyelesaikan masalah Virus Corona.

Hal itu disampaikan Jokowi melalui tayangan Mata Najwa, Rabu (22/4/2020).

Pada kesempatan itu, Jokowi menyebut lockdown tak beda jauh dengan istilah karantina wilayah.

Saat lockdown maupun karantina wilayah, semua warga diminta beraktivitas di dalam rumah dan dilarang menggunakan transportasi umum.

"Kalau yang namanya karantina wilayah itu kan sama dengan lockdown," ucap Jokowi.

"Artinya apa? Masyarakat harus hanya di rumah, berhenti keluar, taksi berhenti, ojek berhenti, pesawat berhenti, kereta api berhenti, MRT berhenti, KRL semuanya berhenti."

Terkait hal itu, Jokowi pun mengungkap jumlah kebtuhan masyarakat Jakarta per harinya.

Ia menyebut angka ratusan miliar yang dibutuhkan seluruh warga Jakarta untuk tetap bertahan hidup setiap harinya.

"Hanya di rumah, untuk Jakarta saja pernah kami itung-itungan per hari membutuhkan 550 miliar, hanya Jakarta saja," terang Jokowi.

"Kalau Jabodetabek 3 kali lipat, itu per hari."

Pernyataan Jokowi itu pun langsung ditanggapi oleh Presenter Najwa Shihab.

Ia menyinggung soal tudingan yang menyebut pemerintah kekurangan anggaran untuk menjamin kebutuhan warga jika lockdown dilakukan.

• Mahfud MD Sebut Penangkapan Ravio Patra akibat Pesan WhatsApp jadi Pelajaran Polisi dan Masyarakat

• Mengejutkan! Kim Jong Un yang Isunya Meninggal Tiba-tiba Muncul di TV, Tapi Situasi Terlihat Ganjil

"Jadi iya karena pertimbangan budget negara yang tidak mencukupi untuk menjamin, karenanya pilihan itu tidak diambil?," tanya Najwa Shihab.

Lantas, Jokowi membantah tudingan tersebut.

Menurut dia, lockdown bukanlah jaminan keberhasilan memusnahkan penyebaran Virus Corona.

"Bukan karena masalah budget, kita kan juga belajar dari negara-negara lain," ucap Jokowi.

"Apakah lockdown itu berhasil menyelesaikan masalah? Kan tidak."

Jokowi bahkan menantang Najwa Shihab menyebutkan negara yang menerapkan lockdown dan berhasil memutus rantai penyebaran Virus Corona.

"Coba tunjukkan negara mana yang berhasil melakukan lockdown dan bisa melakukan ini?

Enggak ada untuk saat ini," tuturnya.

IKUTI >> Update Virus Corona

(*)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Kebijakan Presiden Terkait Penanganan Covid-19 Disebut Bisa Berubah", https://nasional.kompas.com/read/2020/04/26/19130971/kebijakan-presiden-terkait-penanganan-covid-19-disebut-bisa-berubah.