Neta S Pane Beber Sikap Jokowi ke TKA China Bisa Picu Konflik, Diskriminatif, Ngawur, Membingungkan

Akibatnya menimbulkan kerumunan massa yang bertentangan dengan prinsi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Terlebih, penyaluran bantuan di jalanan tersebut tidak ditegur ataupun dibubarkan oleh aparat Kepolisian.

"Padahal, jika masyarakat yang melakukan, polisi dengan cepat membubarkannya.

Panitianya langsung mendapat teguran dan diminta meneken surat pernyataan agar tak mengulangi kegiatan serupa," jelas Neta S Pane.

"Seharusnya Polri juga menegur dan meminta Jokowi membuat surat pernyataan agar tidak mengulang kegiatan serupa," tambahnya.

Akan tetapi, lanjutnya, hal tersebut tidak dilakukan aparat Kepolisian.

Kepolisian, katanya, hanya berani pada rakyat kecil.

Padahal, lanjutnya, Jokowi sebagai Presiden tidak memberikan contoh yang baik bagi masyarakat.

Sebagai presiden, Jokowi katanya cuma bisa meminta agar rakyat menjaga jarak dan tidak melakukan kegiatan yang bisa mengumpulkan massa.

"Tapi dia sendiri melanggar apa yang diucapkannya," tegas Neta S Pane.

Merujuk hal tersebut, IPW menilai Jokowi dapat memicu konflik baru.

• Dulu Getol Minta Lockdown Tapi Kini Bungkam, Serunya ILC Tadi Malam, Mahfud MD Beri Sindiran Tajam

Dirinya pun meminta agar Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia untuk menegur Jokowi.

"IPW melihat sikap ngawur pemerintah di tengah pademi covid-19 ini bisa menimbulkan masalah baru.

Untuk itu DPR perlu menegur Jokowi agar tidak lagi membagi bagi beras di jalanan," jelas NEta S Pane.

"Selain itu DPR perlu memanggil Menaker untuk mencari tahu siapa yang menjadi biang kerok atas rencana kedatangan 500 TKA China itu.