Di ILC, Refly Harun Pertanyakan Menko PMK, yang Sering Muncul Mahfud MD & Luhut, Reaksi Ali Ngabalin

TRIBUNKALTIM.CO - Di acara Indonesia Lawyers Club ( ILC ), Refly Harun mempertanyakan keberadaan Menko PMK, yang sering muncul Mahfud MD dan Luhut, begini reaksi Ali Ngabalin 

Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun mempertanyakan keberadaan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan ( Menko PMK ) Muhadjir Effendy selama masa penanganan covid-19.

Menurut Refly Harun seharusnya Menko PMK yang bertugas membawahi Kementerian Kesehatan ( Kemenkes ), tetapi yang sering muncul Mahfud MD dan Luhut, begini reaksi Ali Ngabalin

Dilansir TribunWow.com dari channel YouTube Indonesia Lawyers Club ( ILC ) pada Selasa (29/4/2020), Refly Harun mulanya mengatakan dirinya sebenarnya mendukung pemerintah dalam penanganan virus Corona.

Ia hanya ingin mengoreksi kelemahan-kelemahan kebijakan yang diambil.

"Seperti kita semua kan sebenarnya mendukung bagaimana covid-19 ini bisa diberantas sama-sama."

• Viral Live Instagram Jerinx dan dr Tirta soal Corona, Sinyal Hilang saat Bahas Teori Konspirasi

• Soal Lockdown, Rocky Gerung Sebut Pemerintah Pusat Pelit, Singgung Anies Baswedan dan Ridwan Kamil

• Vaksin Virus Corona Buatan China Hampir Siap, Segera Produksi 100 Juta Dosis

• Soal Perlambatan Virus Corona di Jakarta, pada Bos ILC, Anies Baswedan Sebut tak Buat Pengumuman Itu

"Tapi kita kan tentu meng-underline kelemahan-kelemahan pemerintah, salah satunya adalah hal koordinasi," kata Refly.

Lalu, Refly menyinggung Menko PMK yang seharusnya menjadi kepala masalah penanganan virus Corona ini.

"Saya tanya misalnya kalau kita bicara soal Menteri Koordinator leading sectornya siapa, kan mustinya Menko PMK bukan? Bukankan begitu Pak Ngabalin?"

"Karena dia yang membawahi Kementerian Kesehatan yang akan bertugas untuk pemberantasan covid-19," ujar dia.

Ia bertanya mengapa yang bicara masalah virus Corona adalah Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD yang hadir di acara ILC tersebut.

Menurut dia hal itu kurang sesuai.

"Tapi kadang-kadang kita jarang mendengarkan leading sectornya itu Kemenko, di kabinet bukan Gugus Tugasnya yang bicara tadi malah Menkopolhukam."

"Kalau Menkopolhukam kan pendekatannya sudah politik, hukum dan keamanan jadi bukan lagi pendekatan mau memberantas virus, tapi sudah pendekatan politik, keamanan," ucapnya.

Lalu, Refly menyinggung Menko Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan yang terkadang juga bicara mengenai penanganan virus Corona.

"Kadang-kadang juga Menko Maritim karena dia acting sebagai Menteri Perhubungan," lanjtunya.

Lalu, Refly Harun membahas soal perbedaan kebijakan ojek online boleh mengangkut penumpang atau tidak.

Diketahui sempat ada perbedaan aturan antara Kementerian Perhubungan dan Kesehatan terkait masalah tersebut.

"Tapi jangan lupa ada kebijakan yang berbeda bahkan antara pemerintah pusat sendiri."

"Misalnya dalam kasus ojek online misalnya, Kementerian Perhubungan membolehkan, Kementerian Kesehatan tidak membolehkan," ujar dia.

Namun, pakar berusia 50 tahun ini menjawab bahwa ketika masalah virus Corona terjadi, keputusan Kementerian Kesehatan yang harusnya didahulukan.

"Saya ditanya wartawan begini kita harus bedakan dalam kondisi normal dengan kondisi yang tidak normal."

"Dalam kondisi normal hal-hal seperti itu diatur di Kementerian Perhubungan, itu dalam kondisi yang normal."

"Tapi dalam kondisi yang darurat seperti ini kalau misalnya statementnya darurat kesehatan masyarakat, maka yang terdepan adalah Menteri Kesehatan," cerita Refly Harun.

Selain itu ia juga bingung pemerintah akhirnya memutuskan masalah virus Corona menjadi bencana nasional.

"Ketika kemudian ini dihandle oleh dijadikan status bencana nasional maka leading sectornya adalah BNPB nah saya tidak tahu perspectif pendekatan kita ini bencana atau darurat kesehatan, karena itu beda sekali perlakuannya," kritiknya.

Lihat videonya mulai menit ke-12:53:

Ali Mochtar Ngabalin hanya tertunduk

Refly Harun kembali melontarkan kritik tajam kepada Pemerintah Jokowi terkait penanganan virus Corona atau covid-19.

Kali ini, Refly Harun membeber penyebab utama Pemerintah Jokowi tak memilih opsi lockdown, melainkan PSBB atau Pembatasan Sosial Berskala Besar.

Penjelasan Refly Harun tersebut membuat Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden atau KSP, Ali Mochtar Ngabalin hanya bisa tertunduk.

Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun blak-blakan menyatakan keraguannya terhadap kemampuan pemerintah penuhi kebutuhan warga.

Refly Harun menyebut hal itu merupakan satu di antara alasan pemerintah hingga kini tak menerapkan lockdown untuk mengendalikan virus Corona.

Ia bahkan menyinggung peluang terjadinya kerusuhan akibat pemerintah tidak mampu memenuhi kebutuhan masyarakat di tengah pandemi.

Hal itu disampaikan Refly Harun melalui tayangan Indonesia Lawyers Club (ILC), Selasa (28/4/2020).

Pada kesempatan itu, mulanya Refly Harun secara gamblang menyebut pemerintah tidak mampu menerapkan lockdown.

Padahal, menurut dia masyarakat akan menuruti apapun kebijakan pemerintah.

"Jadi kita tidak boleh membenturkan terminologi isolasi, lockdown dan PSBB (pembatasan sosial berskala besar)," kata Refly Harun.

"Kenapa?

Pemerintah tidak mampu melakukan lockdown bukan karena masyarakatnya yang tidak mau, saya pikir.

Karena pemerintahnya tidak mampu melakukan itu."

Refly Harun mengatakan, masyarakat bahkan akan suka rela menaati aturan lockdown jika pemerintah sanggup memenuhi kebutuhan mereka.

Namun, yang terjadi menurut Refly pemerintah tidak mampu melakukan itu.

"Coba kalau pemerintahnya mampu menjami semua orang bisa makan ya orang dengan suka rela," jelas Refly.

"Lalu kemudian mungkin ada masalah-masalah yang kita hadapi kalau dia huniannya terlalu tidak layak misalnya."

Pada saat itu, terlihat Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin tertunduk saat mendengar pernyataan Refly Harun.

Melanjutkan penjelasannya, Refly Harun juga menyoroti kemampuan pemerintah menyediakan hunian sementara yang layak untuk warga selama pandemi virus Corona berlangsung.

Namun, sekali lagi Refly Harun menyebut pemerintah tak memiliki kemampuan untuk menyediakan hunian layak bagi warga.

"Pemerintah bisa mengatasinya untuk menyediakan tempat-tempat lain untuk sementara ketika lockdown dilakukan," jelas Refly Harun.

"Tapi kan kita paham, masalahnya adalah pemerintah tidak mampu, pemerintah tidak mau melakukan hal yang agak radikal karena dia berhitung dampak sosial ekonominya."

Lebih lanjut, menurut Refly Harun kemampuan pemerintah memenuhi kebutuhan warga pantas untuk dilakukan.

Terkait hal itu, ia pun menyinggung peluang terjadinya kerusuhan.

"Kemampuan pemerintah untuk deploying bahan pokok patut kita ragukan juga," ujar Refly Harun.

"Sehingga yang terjadi dikhawatirkan ada kerusuhan dan lain sebagainya. Jadi bukan karena lockdown pilihan yang buruk, kok terkesan seperti dimusuhi," tukasnya.

IKUTI >> Update virus Corona

(*)