Mantan Mendag Gita Wirjawan Usulkan BI Cetak Uang Rp 4.000 T, Gubernur BI Singgung Kasus BLBI

TRIBUNKALTIM.CO - Mantan Menteri Perdagangan Gita Wirjawan Usulkan BI cetak uang Rp 4.000 T, Gubernur Bank Indonesia ( BI ) singgung kasus BLBI.

Usulan Mantan Menteri Perdagangan Gita Wirjawan ini untuk mengusulkan kepada Bank Indonesia (BI) untuk mencetak uang sebanyak Rp 4.000 triliun.

Tujuannya, untuk mengatasi persoalan ekonomi karena dampak pandemi virus Corona ( covid-19 ).

Menurut Gita Wirjawan, dengan mencetak uang sebanyak itu tidak akan menimbulkan inflasi.

Sebab, uang yang dicetak langsung disalurkan ke masyarakat hanya untuk menjamin kebutuhan dasar, bukan untuk meningkatkan gaya hidup.

"Uang tersebut tidak hanya digunakan untuk memberi stimulus pada mereka yang kehilangan pendapatan, tapi juga untuk restrukturisasi penyelamatan sektor riil dan UMKM," ujarnya melalui keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Jumat (1/5/2020).

• Pengetatan Sosial Berdampak Bagi Ekonomi Balikpapan, BI Mitigasi Dampak Pandemi Covid-19

• Wabah Virus Corona Berdampak Perekonomian Global, Pengusaha Indonesia Ini Kehilangan Rp 196 Triliun

• Balikpapan Akan Terapkan PSBB, BI: Skenario Terburuk Pertumbuhan Ekonomi 0,3 Persen

• IMF Perkirakan Ekonomi Asia Tidak Akan Mengalami Pertumbuhan Sama Sekali Pada Tahun Ini

Hal tersebut disampaikan Gita dalam diskusi bertema "Menyelamatkan Sektor Rill dan UMKM dari Pandemi" bersama Yayasan Rekat Anak Bangsa. Jumat.

Dia juga berpendapat, BI tak perlu khawatir soal melemahnya rupiah di hadapan mata uang negara lain.

Pasalnya, banyak negara kini mencetak uang untuk mencukupi kebutuhan ekonomi dalam negerinya.

Gita Wirjawan juga menepis kekhawatiran banyak pihak adanya moral hazard dalam pencetakan uang.

Menurutnya kunci penting penyaluran uang tersebut ke masyarakat yakni dengan memperketat koordinasi pusat dan daerah dalam menentukan kanalisasi penyaluran bantuan.

Gita Wirjawan yang kini menjabat sebagai Wakil Ketua Pertimbangan Kamar Dagang dan Industri ( Kadin ) ini juga mengapresiasi langkah pemerintah untuk penyelamatan ekonomi yang terdampak covid-19, meski stimulus yang diberikan dinilai masih kurang.

Dia meyakinkan BI bahwa kebijakan pencetakan uang dianggap sebagai satu-satunya alternatif untuk mencapai likuiditas yang dibutuhkan negara saat ini.

"Harus ada kebijakan tidak biasa yang harus diambil pemerintah, yakni pencetakan uang. Meski diakui bertentangan dengan apa yang diajarkan selama ini," ujarnya.

Singgung kasus BLBI

Sementara itu, Bank Indonesia (BI) memberi indikasi tak akan mencetak uang tambahan utuk menambah dana atau likuiditas perbankan maupun untuk menambal defisit anggaran pemerintah.

Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan, salah satu pertimbangannya, bank sentral tidak ingin mengulang kasus mengulang kasus Bantuan Likuditas Bank Indonesia (BLBI) saat 1998.

Hal ini menyebabkan inflasi tinggi hingga 67 persen.

"Waktu BLBI dulu, salah satunya BLBI-nya kan bank sentral mengedarkan uang, penggantinya dikasih surat utang pemerintah, surat utang pemerintahnya tidak kredibel, tidak kredibel karena suku bunganya mendekati nol, kemudian inflasinya naik, bank sentral tidak menyerap surat utang pemerintah, likuiditas,

Di tahun 98-99 inflasinya 67 persen, itu yang disebut pencetakan uang," jelas Perry ketika memberikan penjelasan kepada anggota Komisi XI DPR RI secara virtual, Kamis (30/4/2020).

Sebagai informasi, metode pencetakan uang berlebih oleh bank sentral disebut dengan Modern Monetary Theory (MMT).

Saat ini, bank sentral AS atau The Fed juga didorong untuk melakukan MMT demi menambal defisit fiskal.

Perry pun mengatakan, BI lebih memilih melakukan kebijakan moneter lainnya demi menambah likuiditas.

Seperti menurunkan giro wajib minimum (GWM) hingga membeli Surat Berharga Negara ( SBN ) di pasar sekunder.

"Esensinya beda dengan pencetakan uang. Kalau pencetakan uang, bank sentral menambah uang beredar, tapi tidak mampu menyerap kalau nanti kelebihan likuditas," ujar Perry.

Selain itu, BI kini mengambil langkah perluasan operasi moneter demi menambah likuiditas.

Selama Januari hingga April 2020, BI telah menggelontorkan Rp 503,8 triliun melalui langkah quantitative easing guna mencukupi ketersediaan likuiditas perbankan di tengah pelamahan ekonomi akibat pandemi covid-19.

"Beda dengan yang kita lakukan sekarang, operasi moneter dalam mengelola likuiditas di perbankan supaya cukup. Itu yang kami sebut dengan quantitative easing," kata Perry.

Saat ini, Perry melanjutkan, pembiaayaan melalui SBN juga dilakukan secara hati-hati atau prudent.

Imbal hasil SBN juga tak boleh lebih rendah dari biaya operasi moneter.

"Yield SBN enggak boleh lebih rendah dari biaya operasi moneter dan harus kredibel sekarang perlu digelontorkan.

Tahun depan kelebihan kami juga harus menyerap. Itu adalah kaidah-kaidah yang prudent, masalah beda cetak uang dengan quantitative easing," kata dia.

• Nasib Tragis Kawanan Begal Sadis, Target Dincar Sekalinya Kebal Sajam, Dikira Wanita Karena Gondrong

• Kabar Mengejutkan Datang dari China, Daftar Terbaru 10 Negara dengan Kasus Corona Terbanyak di Dunia

• Dua Kementrian di Pemerintah Jokowi Ini Kompak Bela Masuknya 500 TKA China, Alasannya Mengejutkan

• Jenderal Bintang 2 Ini Tegas Soal PSBB Surabaya, Ratusan Warga di Wilayah Risma Terjaring Jam Malam

(*)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "BI Ogah Cetak Uang Tambahan untuk Suntik Likuiditas, Ini Alasannya", https://money.kompas.com/read/2020/04/30/160700426/bi-ogah-cetak-uang-tambahan-untuk-suntik-likuiditas-ini-alasannya.
Penulis : Mutia Fauzia
Editor : Erlangga Djumena

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Eks Mendag Gita Wirjawan Usulkan BI Cetak Uang Rp 4.000 Triliun, untuk Apa?", https://money.kompas.com/read/2020/05/02/080100426/eks-mendag-gita-wirjawan-usulkan-bi-cetak-uang-rp-4.000-triliun-untuk-apa-.
Penulis : Ade Miranti Karunia
Editor : Yoga Sukmana