Jokowi Sindir Ada PSBB Kebablasan di Daerah, Dukung Relaksasi Mahfud MD? Presiden: Harus Dievaluasi

TRIBUNKALTIM.CO - Jokowi sindir Ada PSBB kebablasan di daerah, dukung relaksasi Mahfud MD? Presiden: Harus dievaluasi.

Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB demi mencegah Virus Corona, dievaluasi.

Jokowi juga meminta daerah yang melaksanakan PSBB secara berlebihan untuk dievaluasi.

Sebelumnya, Menkopolhukam Mahfud MD membeberkan Pemerintah Jokowi akan melonggarkan atau merelaksasi penerapan PSBB.

Presiden Joko Widodo meminta penerapan pembatasan sosial berskala besar ( PSBB), yang dilakukan untuk mengatasi penyebaran covid-19, dievaluasi.

• Kabar Gembira! Waktu covid-19 Hilang dari Indonesia Mengerucut Juni, Tapi Ada Syarat Harus Dipenuhi

• Terungkap Siapa Sebenarnya Sosok Nenek dalam Video Viral Parodi Teh THR, Simak 5 Faktanya

• Grebek Istri Sedang Berselingkuh di Kos-kosan, Suami Malah Minta Keduanya Menikah

Ia meminta penerapan PSBB tidak berlebihan.

Tetapi juga tidak terlalu longgar penegakan aturannya.

"Ini perlu evaluasi, mana yang penerapannya terlalu over, terlalu kebablasan, dan mana yang masih kendur," kata Jokowi dalam rapat terbatas melalui video conference, Senin (4/5/2020).

Jokowi mengatakan, evaluasi tersebut penting dilakukan mengingat sudah ada empat provinsi dan 22 kabupaten kota yang menerapkan PSBB.

Presiden menambahkan, evaluasi tersebut akan menguatkan PSBB di daerah-daerah tersebut yang rata-rata akan memasuki tahap kedua.

"Saya ingin memastikan ini betul-betul diterapkan secara ketat dan efektif.

Dan saya melihat beberapa kabupaten dan kota sudah melewati tahap pertama dan akan masuk ke tahap kedua," kata Jokowi.

"Evaluasi ini penting sehingga kita bisa melakukan perbaikan-perbaikan di kota atau kabupaten yang melakukan PSBB," ujar dia.

Untuk diketahui, PSBB merupakan strategi yang dipilih pemerintah untuk memutus mata rantai penularan covid-19.

Pemerintah Indonesia memilih PSBB daripada karantina wilayah.

• Beber Warga Stres, Tak Bisa Belanja, Mahfud MD Disorot Ketua MPR, Wawali Bogor: Kok Gak Ngerti Gitu

• WHO Beber Kriteria Negara Bisa Bebas Virus Corona, Belum Ada yang Berhasil, Indonesia Masih Jauh

Dasar hukum PSBB termaktub dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020.

DKI Jakarta menjadi daerah pertama yang menerapkan PSBB.

Langkah itu diikuti pula oleh Jawa Barat dengan menerapkan PSBB di wilayah Kota dan Kabupaten Bogor, Kota Depok, serta Kota dan Kabupaten Bekasi.

Relaksasi PSBB ala Mahfud MD

Menkopolhukam Mahfud MD mengatakan pemerintah tengah memikirkan relaksasi Pembatasan Sosial Berskala Besar ( PSBB) di tengah pandemi covid-19 akibat infeksi Virus Corona.

Relaksasi yang dimaksud Mahfud adalah melonggarkan aktivitas masyarakat di tengah penerapan PSBB.

• Kabar Gembira! Waktu covid-19 Hilang dari Indonesia Mengerucut Juni, Tapi Ada Syarat Harus Dipenuhi

• Terungkap Siapa Sebenarnya Sosok Nenek dalam Video Viral Parodi Teh THR, Simak 5 Faktanya

• Grebek Istri Sedang Berselingkuh di Kos-kosan, Suami Malah Minta Keduanya Menikah

Namun dalam praktiknya tetap mempertimbangkan aspek keselamatan.

Sejumlah pertimbangan terkait relaksasi PSBB yang disebut Mahfud MD antara lain keluhan masyarakat yang kesulitan mencari nafkah dan belanja.

Sebab mobilitas masyarakat dibatasi.

"Kami tahu ada keluhan ini sulit keluar, sulit berbelanja dan sebagainya.

Sulit mencari nafkah dan sebagainya," kata Mahfud MD dalam tayangan televisi swasta pada Sabtu (2/5/2020) lalu.

Oleh karena itu, Mahfud menuturkan pemerintah tengah memikirkan kebijakan agar masyarakat tetap dapat mencari nafkah namun ada protokol yang harus diikuti.

Ia menyebutnya sebagai relaksasi PSBB.

Menurut Mahfud MD, pemerintah tengah merancang pedoman soal relaksasi yang mengatur kembali kegiatan apa yang bisa dilakukan warga.

"Misalnya rumah makan boleh buka dengan protokol begini, kemudian orang boleh berbelanja dengan protokol begini dan seterusnya.

Ini sedang dipikirkan karena kami tahu kalau terlalu dikekang juga akan stress," ucap dia.

Mahfud MD tidak menampik dampak dari penerapan PSBB membuat masyarakat merasa stres dan terkekang.

Kondisi itu, imbuhnya, berpengaruh pada menurunnya imunitas seseorang.

”Kalau stres itu imunitas orang itu akan melemah juga menurun,” katanya.

Meski demikian, ia mengajak masyarakat untuk bersabar dan menjalani PSBB bersama-sama.

Menurut dia yang diperlukan sekarang kebersamaan antara masyarakat.

• WHO Beber Kriteria Negara Bisa Bebas Virus Corona, Belum Ada yang Berhasil, Indonesia Masih Jauh

Bersama di sini, ia menjelaskan saling menjaga agar tidak tertular Virus Corona ( SARS- CoV-2) dan menularkan covid-19.

"Kita harus saling sama-sama menjaga jangan biarkan ditulari orang lain jangan juga menulari orang lain.

Nah itulah sekarang protokol yang diatur oleh pemerintah," kata Mahfud.

Pemerintah diketahui telah menerapkan PSBB sebagai upaya memutus mata rantai penularan corona di Indonesia.

Provinsi DKI Jakarta menjadi wilayah pertama yang menerapkan kebijakan tersebut, yang dimulai sejak 10 April 2020 selama dua pekan, kemudian diperpanjang hingga 22 Mei.

Selain Provinsi DKI Jakarta dan Jawa Barat, kota-kota lain di Indonesia juga sudah menerapkan kebijakan serupa.

IKUTI >> Update Virus Corona

(*)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Jokowi Minta Penerapan PSBB Tak Berlebihan", https://nasional.kompas.com/read/2020/05/04/10251851/jokowi-minta-penerapan-psbb-tak-berlebihan.