Virus Corona
Anak Buah Jokowi Bersitegang dengan Anies Baswedan, Muhadjir Akui Tegur Keras Gubernur Jakarta
Anak buah Jokowi bersitegang dengan Anies Baswedan, Menko PMK Muhadjir Effendy akui tegur keras Gubernur Jakarta soal bansos
lihat foto
TRIBUNKALTIM.CO - Anak buah Jokowi bersitegang dengan Anies Baswedan, Menko PMK Muhadjir Effendy akui tegur keras Gubernur Jakarta soal bansos.
Penyaluran bantuan sosial alias bansos di wilayah Jakarta selama masa pandemi Virus Corona, tak berjalan mulus.
Tak sedikit penyaluran bansos di Jakarta justru salah sasaran.
• Jarang Terjadi Gubernur Kaltim Isran Noor Angkat Kardus Besar, Staf yang Membantunya Sempoyongan
• Kritik PSBB Dilonggarkan di ILC, Mardani Ali Bela Habis Anies Baswedan, Kejadian Masa Lalu Diungkit
• Presiden Jokowi Bakal Evaluasi PSBB, Anies Baswedan Lebih Dulu Beri Instruksi Jakarta Lakukan Ini
Bahkan antara Pemprov DKI Jakarta dan Pemerintah Pusat berbeda soal data penerima bansos.
Sampai-sampai kabar terbaru, ada ketegangan antara Anies Baswedan dengan Menteri PMK Muhadjir Effendy.
Dikabarkan anak buah Jokowi itu sempat memberikan teguran keras terhadap Anies Baswedan soal bansos di Jakarta.
Sebelumnya, Kepala Dinas Sosial DKI Jakarta Irmansyah mengungkapkan penyebab bantuan sosial (bansos) dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kerap salah sasaran.
Bansos yang dimaksud adalah bansos tahap satu yang diberikan kepada warga dengan ekonomi rentan pada 9 April hingga 24 April lalu.
Menurut dia, kesalahan pendistribusian karena banyak data yang dipakai.
Data yang dipakai di antaranya adalah Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), data penerima bantuan Kartu Kesejahteraan Sosial DKI Jakarta, hingga data UMP.
"Kesalahan penerima memang terjadi karena kita menggunakan data awal tadi kan, ada macem-macem.
Ada dari PPU (Pekerja Penerima Upah) yang dari Dinas Tenaga Kerja," ucap Irmansyah di Balai Kota, Rabu (6/5/2020).
Irmansyah juga beralasan, terkadang yang membutuhkan bantuan merupakan saudara dari pemegang kartu keluarga (KK).
• Momen Covid-19 Bikin Sandiaga Uno Merapat ke Pemerintah Jokowi? Ini Target Wakil Prabowo di Gerindra
"Karena kita pendekatannya KK, bisa jadi kepala keluarganya adalah orang-orang mampu dan dikenal.
Tapi kan anggota keluarganya, mungkin keponakannya gitu yang dari kampung di situ, dia yang dapet.
Tapi kan terpublikasi kepala keluarganya," jelasnya.
Ia pun berjanji pendistribusian bansos tahap dua bakal dilakukan dengan lebih teliti dan hati-hati.
"Prinsipnya adalah jika dia dapat tapi tidak sesuai dengan yang di lapangannya itu nanti dicoret dan tidak dimasukan dalam data di tahap kedua," tutur Irmansyah.
Diketahui, bansos tahap satu dari Pemprov DKI didistribusikan sejak 9 April hingga 24 April 2020 lalu.
Ketegangan anak buah Jokowi dan Anies Baswedan
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan ( Menko PMK ) Muhadjir Effendy rupanya sempat bersitegang dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
Penyebabnya adalah data bantuan sosial ( bansos ) bagi warga miskin terdampak covid-19 di Jakarta.
"Kami dengan DKI sekarang sedang tarik-menarik cocok-cocokan data (penerima bansos ).
Bahkan, kemarin saya dengan Gubernur agak tegang, agak saya tegur keras Pak Gubernur (DKI)," ujar Muhadjir Effendy dalam sebuah diskusi yang digelar secara virtual pada Rabu (6/5/2020).
Peristiwa itu berawal dari rapat kabinet terbatas virtual yang dipimpin Presiden Joko Widodo bersama sejumlah kepala daerah, beberapa waktu lalu.
Dalam rapat, Anies Baswedan melaporkan bahwa data warga miskin terbaru di DKI Jakarta mencapai 3,6 juta orang.
Gubernur DKI Anies Baswedan, kata Muhadjir Effendy, saat itu mengatakan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan mengurus bansos bagi 1,1 juta warga di wilayahnya.
Sementara 2,5 juta orang sisanya akan mendapatkan bansos dari Pemerintah Ppusat melalui Kementerian Sosial.
• Resmi Dilantik Jokowi Jabat Kepala BNPT, Rekam Jejak Jenderal Bintang Tiga Ini Mirip Tito Karnavian
Menko PMK Muhadjir Effendy pun telah berkomitmen dengan kesepakatan tersebut.
Kemensos sendiri telah mengecek 2,5 juta orang miskin di DKI Jakarta.
Setelah proses verifikasi, mereka terdiri dari 1,3 juta kepala keluarga (KK).
Setelah itu, bansos yang didistribusikan pertama adalah dari Pemprov DKI.
Pada momen inilah Muhadjir Effendy merasa ada yang tidak beres.
"Di lapangan, ternyata Pak Gubernur menyampaikan bahwa bantuan itu (bantuan dari DKI Jakarta ) sekadar untuk mengisi kekosongan sebelum Pemerintah Pusat mengisi," kata Muhadjir Effendy.
Padahal tidak demikian.
Berdasarkan kesepakatan dalam rapat kabinet terbatas, Kemensos dan Pemprov DKI memiliki target masing-masing, bukan salah satu mengisi kekosongan yang lainnya sebagaimana diungkapkan Anies Baswedan.
"Makanya kemarin saya ingatkan Pak Gubernur. 'Pak Gubernur, kan itu ada kesepakatan di rapat kabinet tidak begitu (bukannya mengisi kekosongan)'," ujar Muhadjir Effendy.
" DKI Jakarta sanggup (memberikan bansos ke) 1,1 juta, kami siapkan yang 2,5 juta.
Jadi jangan diubah itu, Kalau diubah, jadi kacau di lapangan," lanjut dia.
Persoalan belum berhenti di situ.
Rupanya, ada KK yang semestinya mendapatkan bansos dari Kemensos, namun juga mendapatkan bansos dari Pemprov DKI Jakarta alias mendapatkan double.
Karena karut marut itu pula, bahkan ada KK yang semestinya mendapatkan bansos, malah tidak mendapatkannya.
Selain itu, Kemensos juga meminta Pemprov DKI untuk mengerahkan RT/ RW mendata warga miskin terdampak covid-19 yang belum masuk.
• Tito Karnavian Bocorkan Kunci Sukses Wilayah Anies Baswedan Lawan Covid-19 Bukan PSBB Jakarta
Tujuannya, agar mereka tetap mendapatkan bansos. "Karena banyak orang miskin baru gara-gara covid-19.
Pengusaha UMKM juga banyak yang mata pencahariannya hilang dan itu tidak ada dalam data," ujar Muhadjir Effendy.
Namun, rupanya data calon penerima bansos itu juga tak kunjung diserahkan ke Kemensos.
Padahal di sisi lain masyarakat banyak yang berteriak karena tidak mendapatkan bansos.
"Jadi di lapangan kacau. Karena daftar (warga penerima bansos) yang diturunkan kepada Kemensos itu adalah yang (data) punya Gubernur.
Nah, sementara RT/ RW juga punya data sendiri yang itu mestinya dikirim ke Kemensos, tapi tidak dikirim," papar Muhadjir Effendy.
Menko PMK Muhadjir Effendy menegaskan, pemerintah hanya ingin semua KK miskin yang terdampak covid-19 mendapatkan bansos secara merata, tepat sasaran dan tidak ada yang tumpang tindih.
(*)
IKUTI >> Update Virus Corona
