Virus Corona
Anies Baswedan Ulang Tahun ke-51 Kamis 7 Mei 2020, Gubernur Jakarta Justru Dikecam Anak Buah Jokowi
kecaman dari anak buah Presiden Jokowi, Sri Mulyani dan Muhadjir Effendy jadi kado terburuk ulang tahun ke-51 Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan
lihat foto
TRIBUNKALTIM.CO - Dapat kecaman dari anak buah Presiden Jokowi, Sri Mulyani dan Muhadjir Effendy jadi kado terburuk ulang tahun ke-51 Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ?
Tepat hari ini, Kamis 7 Mei 2020, Anies Baswedan berulang tahun ke-51.
Di saat yang nyaris bersamaan, Gubernur DKI Jakarta itu juga mendapat sorotan di tengah pandemi Virus Corona.
Kali ini ramai-ramai anak buah Jokowi mengecam Anies Baswedan soal data bansos DKI Jakarta.
Lantas kecaman anak buah Jokowi itu jadi kado terburuk Anies Baswedan yang sedang merayakan ulang tahun ?
Nama Anies pun menjadi trending di Twitter.
• Sri Mulyani Bocorkan Anies Baswedan Nyerah Beri Bansos 1,1 Juta Warga Jakarta, Info Muhadjir Effendy
• Anak Buah Jokowi Bersitegang dengan Anies Baswedan, Muhadjir Akui Tegur Keras Gubernur Jakarta
• Kritik PSBB Dilonggarkan di ILC, Mardani Ali Bela Habis Anies Baswedan, Kejadian Masa Lalu Diungkit
Selain ucapan selamat ulang tahun kepada Anies Baswedan, tak sedikit pula muncul berita-berita miring tentang mantan Menteri Pendidikan itu.
Diketahui Anies Baswedan kini sedang berpolemik soal data Bansos DKI.
Berikut cuitan selamat ulang tahun untuk Anies Baswedan.
@aji_jajaul37
Buka puasa dengan yg manis
Apalagi sama orang tersayang
Selamat ulang tahun Pak Anies
Semoga jakarta makin enak di pandang
#51thnAniesBaswedan
@fxchandra03
Selamat Ulang Tahun Pak Anies.. Semangat terus pimpin Jakarta. Tuhan berkati, Pak
@Andpas2019
happy 51st birthday Anies Baswedan Guvernor of DKI Jakarta
You are the Best Leader,the best friend and candidate President Republic Indonesia 2024
@muhammadrwin
Selamat bertambah usia, pak anies.
You did your best.
Thanks!
@satuyangtakbisa
Barakallahu fikk Pak Anies
@aniesbaswedan Sehat selalu...semoga semua persiapan dimudahkan...
@sweetpeony15
Selamat Ulang Tahun, Gubernurku yang baik hati pak
@aniesbaswedan Semoga Allah SWT selalu memberkahi dan menjaga Pak AniesBouquet
Ketegangan anak buah Jokowi dan Anies Baswedan
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan ( Menko PMK ) Muhadjir Effendy rupanya sempat bersitegang dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
Penyebabnya adalah data bantuan sosial ( bansos ) bagi warga miskin terdampak covid-19 di Jakarta.
"Kami dengan DKI sekarang sedang tarik-menarik cocok-cocokan data (penerima bansos ).
Bahkan, kemarin saya dengan Gubernur agak tegang, agak saya tegur keras Pak Gubernur (DKI)," ujar Muhadjir Effendy dalam sebuah diskusi yang digelar secara virtual pada Rabu (6/5/2020).
Peristiwa itu berawal dari rapat kabinet terbatas virtual yang dipimpin Presiden Joko Widodo bersama sejumlah kepala daerah, beberapa waktu lalu.
Dalam rapat, Anies Baswedan melaporkan bahwa data warga miskin terbaru di DKI Jakarta mencapai 3,6 juta orang.
Gubernur DKI Anies Baswedan, kata Muhadjir Effendy, saat itu mengatakan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan mengurus bansos bagi 1,1 juta warga di wilayahnya.
Sementara 2,5 juta orang sisanya akan mendapatkan bansos dari Pemerintah Ppusat melalui Kementerian Sosial.
• Resmi Dilantik Jokowi Jabat Kepala BNPT, Rekam Jejak Jenderal Bintang Tiga Ini Mirip Tito Karnavian
Menko PMK Muhadjir Effendy pun telah berkomitmen dengan kesepakatan tersebut.
Kemensos sendiri telah mengecek 2,5 juta orang miskin di DKI Jakarta.
Setelah proses verifikasi, mereka terdiri dari 1,3 juta kepala keluarga (KK).
Setelah itu, bansos yang didistribusikan pertama adalah dari Pemprov DKI.
Pada momen inilah Muhadjir Effendy merasa ada yang tidak beres.
"Di lapangan, ternyata Pak Gubernur menyampaikan bahwa bantuan itu (bantuan dari DKI Jakarta ) sekadar untuk mengisi kekosongan sebelum Pemerintah Pusat mengisi," kata Muhadjir Effendy.
Padahal tidak demikian.
Berdasarkan kesepakatan dalam rapat kabinet terbatas, Kemensos dan Pemprov DKI memiliki target masing-masing, bukan salah satu mengisi kekosongan yang lainnya sebagaimana diungkapkan Anies Baswedan.
"Makanya kemarin saya ingatkan Pak Gubernur. 'Pak Gubernur, kan itu ada kesepakatan di rapat kabinet tidak begitu (bukannya mengisi kekosongan)'," ujar Muhadjir Effendy.
" DKI Jakarta sanggup (memberikan bansos ke) 1,1 juta, kami siapkan yang 2,5 juta.
Jadi jangan diubah itu, Kalau diubah, jadi kacau di lapangan," lanjut dia.
Persoalan belum berhenti di situ.
Rupanya, ada KK yang semestinya mendapatkan bansos dari Kemensos, namun juga mendapatkan bansos dari Pemprov DKI Jakarta alias mendapatkan double.
Karena karut marut itu pula, bahkan ada KK yang semestinya mendapatkan bansos, malah tidak mendapatkannya.
Selain itu, Kemensos juga meminta Pemprov DKI untuk mengerahkan RT/ RW mendata warga miskin terdampak covid-19 yang belum masuk.
• Tito Karnavian Bocorkan Kunci Sukses Wilayah Anies Baswedan Lawan covid-19 Bukan PSBB Jakarta
Tujuannya, agar mereka tetap mendapatkan bansos. "Karena banyak orang miskin baru gara-gara covid-19.
Pengusaha UMKM juga banyak yang mata pencahariannya hilang dan itu tidak ada dalam data," ujar Muhadjir Effendy.
Namun, rupanya data calon penerima bansos itu juga tak kunjung diserahkan ke Kemensos.
Padahal di sisi lain masyarakat banyak yang berteriak karena tidak mendapatkan bansos.
"Jadi di lapangan kacau. Karena daftar (warga penerima bansos) yang diturunkan kepada Kemensos itu adalah yang (data) punya Gubernur.
Nah, sementara RT/ RW juga punya data sendiri yang itu mestinya dikirim ke Kemensos, tapi tidak dikirim," papar Muhadjir Effendy.
Menko PMK Muhadjir Effendy menegaskan, pemerintah hanya ingin semua KK miskin yang terdampak covid-19 mendapatkan bansos secara merata, tepat sasaran dan tidak ada yang tumpang tindih.
Sri Mulyani turut berkomentar
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa Gubernur DKI Anies Baswedan tidak punya anggaran untuk menyalurkan bantuan sosial (bansos) bagi 1,1 juta keluarga penerima manfaat (PKM) di wilayahnya.
Padahal sebelumnya, Anies menyatakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta sanggup menyokong PKM di wilayah Jakarta.
“Dari Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), DKI Jakarta yang tadinya cover 1,1 juta warganya ternyata mereka tidak punya anggaran dan meminta pemerintah pusat yang cover terhadap 1,1 juta (PKM) DKI, dan sisanya 3,6 juta pemerintah pusat, sekarang semuanya diminta cover oleh pusat,” kata Sri Mulyani dalam Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR RI, Rabu (6/5/2020).
Untuk itu, Menkeu bilang pemerintah pusat harus meningkatkan alokasi anggaran bansos dengan tambahan limpahan KPM yang tadinya akan dipenuhi oleh Pemprov DKI Jakarta.
Padahal dengan postur anggaran pembiayaan untuk covid-19 pemerintah sudah menganggarkan Rp 110 triliun untuk jaring pengaman sosial.
“Realisasi bansos tersebut artinya sudah makin merata. Kalau benar dari DKI akan dicover pemerintah pusat, harus ada tambahan lagi untuk cover,” terang Sri Mulyani.
Menurutnya proses penyaluran bansos sampai dengan pekan ini kepada masyarakat terdampak pandemi corona di Jabodetabek sudah mencapai 80%.
"Alokasi di minggu pertama kurang dari 10 % karena persiapan dan logistik.
Namun, seiring dengan adanya data dari Kementerian Sosial, implementasi saat ini mendekati 80 %, artinya makin merata," ujar dia.
• Anies Baswedan dan Menteri Jokowi Bersitegang soal Data Bansos, Muhadjir Ingatkan Gubernur Jakarta
Sebagai informasi, terdapat 1,3 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di DKI Jakarta yang akan menerima bantuan yang disalurkan Kementerian Sosial (Kemsos) yang terkena efek covid-19.
Sementara itu untuk Bogor, Depok, Tanggerang, dan Bekasi terdapat 600.000 KPM akan mendapatkan bantuan yang sama.
Jabodetabek memang menjadi sasaran utama penyaluran bansos.
Sebab penyebaran covid-19 berpusat di wilayah ini.
Terlebih wilayah padat ini sedang menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang membuat roda ekonomi jadi tersendat.
(*)
IKUTI >> Update Virus Corona
