Sarankan Institusi Luhut Dibubarkan Lantaran Tak Penting, Ekonom Ini Takut Bernasib Mirip Said Didu

TRIBUNKALTIM.CO - Sarankan institusi Luhut Binsar Pandjaitan dibubarkan lantaran dinilai tak penting, Ekonom ini takut bernasib mirip Said Didu.

Indonesia memerlukan banyak anggaran untuk mengatasi pandemi Virus Corona, atau covid-19.

Pemerintah Jokowi pun sampai mengambil kebijakan meniadakan Tunjangan Hari Raya atau THR bagi pejabat golongan tertentu.

Ekonom Institute of Development on Economic dan Finance ( Indef) Bhima Yudistira Adhinegara mengambil contoh Pemerintah Jokowi bisa membubarkan lembaga yang dinilai tak terlalu penting.

Bhima Yudistira mengambil contoh Kemenko Marves yang dipimpin Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan, untuk dibubarkan.

Ekonom Institute of Development on Economic dan Finance (Indef) Bhima Yudistira Adhinegara mengatakan, dengan pemangkasan anggaran tunjangan serta gaji para pejabat di pemerintahan, mampu menambah dana stimulus untuk mengatasi dampak dari wabah Virus Corona ( covid-19).

• Sri Mulyani Bocorkan Anies Baswedan Nyerah Beri Bansos 1,1 Juta Warga Jakarta, Info Muhadjir Effendy

• Kabar Gembira Luhut Pandjaitan, Lihat Trend Virus Corona Indonesia, Bagai Oase di Tandusnya Sahara

• Virus Corona, Pemandu Wisata Indonesia Dapat Kekasih Bule Cantik Kirgizstan, Dibawa Pulang Kampung

Dia juga mencontohkan, kementerian atau lembaga yang dianggap tidak terlalu penting bisa dibubarkan maka dana stimulus bisa meningkat.

Salah satunya pembubaran Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.

"Jadi kalau itu ( Kemenko Marves) dibubarkan ada saving Rp 200 miliar.

Kita bahasnya secara akademik ya.

Saya enggak nyerang person, karena kalau nyerang person nanti kayak Said Didu," katanya dalam diskusi virtual Hipmi, Rabu (6/5/2020).

Begitu pula, bila dana tunjangan serta gaji para pejabat legislator dipangkas.

Kebijakan ini bisa menambah dana stimulus covid-19 tanpa harus meminta Bank Indonesia ( BI) untuk mencetak uang.

"Tapi ada penghematan kalau dihitung-hitung dari penghematan kementerian/lembaga, kemudian jabatan-jabatan, termasuk uang reses saya sarankan tunjangan Pak Misbakhun itu bisa dipangkas.

Entah itu 20, 30 atau 40 persen," ucap Bhima.