Sarankan Institusi Luhut Dibubarkan Lantaran Tak Penting, Ekonom Ini Takut Bernasib Mirip Said Didu

Bahkan, gaji Presiden dan Wapres di negara lain, lanjutnya, hingga dua bulan rela dialokasikan untuk menambah stimulus penanganan covid-19.

"Jadi kalau Rp 500 triliun atau Rp 600 triliun ini harusnya bisa.

Dan terjawab melakukan efisiensi," katanya.

• Kabar Terbaru, Karyawan se-Indonesia Bisa Gigit Jari, Menteri Jokowi Terbitkan Edaran THR Tak Wajib?

• Tak Main-main, Anak Buah Prabowo Mau Bongkar Skandal Dugaan Najwa Shihab di Program Andalan Jokowi

• Bos ILC Karni Ilyas Blak-blakan Sindir Lucu Pelonggaran PSBB Mahfud MD, Beda dengan Anies Baswedan

Sebagai informasi, Pemerintah telah mengalokasikan tambahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk penanganan covid-19 sebesar Rp 405,1 triliun.

Tambahan anggaran belanja itu dialokasikan untuk bidang kesehatan termasuk insentif tenaga medis Rp 75 triliun, jaring pengamanan sosial (social safety net) kepada warga Rp 110 triliun, dukungan untuk sektor industri Rp 70,1 triliun, dan dukungan pembiayaan anggaran untuk covid-19 Rp 150 triliun.

Warganet sebut Luhut Binsar Pandjaitan Baper

Tim hukum Luhut Binsar Pandjaitan telah mempolisikan Said Didu atas dugaan ujaran kebencian akibat komentarnya di YouTube.

Kini Luhut seolah babak belur lantaran mendapat sindiran telal hingga viral di Twitter.

• Soroti Polemik Luhut dan Said Didu, Refly Harun Sebut Wilayah Abu-abu dan Masalah Bangsa yang Lain

• Bukan Orang Sembarangan, Ini Daftar Pengacara yang Disiapkan Said Didu Hadapi Luhut, 1 Letjen (Purn)

• Ahmad Lutfi, Jenderal Fenomenal yang Bukan dari Akpol, IPW: Sepertinya Disiapkan Jokowi jadi Kapolri

Muncul tagar #LuhutBaperParah di sosial media Twitter dan telah digaungkan oleh para warganet sebanyak 8.000 kali.

Menanggapi hal itu, Kuasa Hukum Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Riska Elita mengatakan, pihak yang telah menyerukan tagar tersebut serta menyebut Luhut Binsar Pandjaitan "baper" tidak merasakan pada posisi kliennya.

"Oleh karenanya pihak lain yang tidak tahu masalah dan tidak merasakan ada perbuatan orang lain yang dirinya dihina, dan orang tersebut membuat berita bohong atau hoaks tentu tidak merasakan masalah tersebut," katanya kepada Kompas.com, Selasa (5/5/2020).

"Lebih tepatnya agar orang tersebut tidak menjadi baper," lanjut Riska.

Bermula dari cuitan Aktivis HAM Natalius Pigai beberapa hari yang lalu yang mengecap Luhut sebagai orang "baper", karena pernyataan mantan Sekretaris Kementerian BUMN Muhammad Said Didu dalam video berjudul "Luhut: Uang, Uang dan Uang".

Dari cuitan Natalius ini, Riska pun enggan berkomentar.