Tak Tinggal Diam, Anies Baswedan Bantah Sri Mulyani Sebut Jakarta Tak Punya Uang, Beber Fakta Ini

TRIBUNKALTIM.CO - Tak tinggal diam, Anies Baswedan bantah Sri Mulyani sebut Jakarta tak punya uang, beber fakta ini.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan membeberkan fakta yang membuktikan Pemprov DKI memiliki APBD yang cukup untuk memberi bansos ke warganya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut Anies Baswedan angkat tangan memberi bansos ke warganya.

Informasi ini didapat Sri Mulyani dari Menko PMK Muhadjir Effendy.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menanggapi pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang mengatakan Pemprov DKI Jakarta tak lagi mempunyai anggaran untuk memberikan bantuan sosial (bansos) kepada warga terdampak virus corona (Covid-19).

Menurut Anies, Pemprov DKI telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 5,032 triliun untuk pelaksanaan bansos.

• Setelah Luhut, Kini Jajaran Anies Baswedan Lawan Aturan Budi Karya, Larang Angkutan Umum Ini Operasi

• Beredar Timeline Pemerintah Jokowi, Mall dan Sekolah Buka di Bulan Ini, Respon Anggota Airlangga

• Viral Video Detik-detik Ferdian Paleka Ditangkap di Jalan Tol, Dulu Cekikan Kini Memelas & Tertunduk

Anggaran ini dimasukkan dalam pos Belanja Tidak Terduga (BTT) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta tahun 2020.

"Pemprov DKI Jakarta telah menyediakan anggaran dalam bentuk Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp 5,032 Triliun dalam rangka penanganan Covid-19," kata Anies Baswedan dalam keterangan pers pada Kamis (7/5/2020) malam.

Anggaran tersebut dialokasikan untuk penanganan tiga sektor.

Yakni penanganan kesehatan, penanganan dampak ekonomi, dan penanganan jaring pengaman sosial (termasuk bansos).
Karena masuk dalam BTT, maka anggaran itu bisa digunakan jika dibutuhkan termasuk saat pandemi seperti ini.

"Dapat digunakan sewaktu-waktu dan apabila dibutuhkan jumlahnya dapat juga ditambahkan," kata dia.

Untuk pendistribusian bansos tahap pertama diberikan kepasa 1.194.633 Kepala Keluarga (KK) di DKI Jakarta.

Berisi kebutuhan pokok untuk digunakan selama 1 minggu.

Ia menambahkan, Pemprov DKI Jakarta saat ini sedang dalam proses pendataan untuk distribusi bansos tahap dua.

"Pendataan itu dengan mendapatkan usulan dan masukan unsur RT atau RW.