Belum Dapat Bantuan Sembako/PKH? Jangan Khawatir Warga Miskin Belum Terdata akan Dimasukkan ke DTKS

TRIBUNKALTIM.CO  - Belum dapat bantuan sembako atau program PKH? Jangan khawatir karena warga miskin yang belum terdata akan dimasukkan ke DTKS.

Hal ini diungkapkan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan ( Menko PMK ) Muhadjir Effendy.

Muhadjir Effendy mengungkapkan masih ada warga miskin yang belum terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial ( DTKS ).

Warga yang sangat membutuhkan bantuan tersebut belum menerima bantuan sosial regular, seperti Program Keluarga Harapan ( PKH ) dan Program Sembako.

• Anjuran dari BPOM saat Membeli Makanan Jadi di Warung Untuk Menghindari Tertular Virus Corona

• Peserta SKB CPNS Sudah Bisa Siap-siap, BKN Beri Sinyal Sebentar Lagi Digelar, Simak Imbauan Terbaru

• Menolak Dikarantina, Ini Detik-detik Pasien Covid-19 Kejar dan Peluk Warga yang Rekam Penjemputan

• Episode Terakhir Drama Korea The World of The Married, Ending Episode 16? Beredar Spoiler di Medsos

Muhadjir Effendy mengatakan warga tersebut akan dimasukkan ke DTKS.

"Dengan didaftarkannya mereka yang benar-benar membutuhkan ke dalam DTKS, maka setelah covid-19 selesai, warga tersebut dapat memperoleh bantuan regular," ujar Muhadjir melalui keterangan tertulis, Sabtu (16/5/2020).

Sementara untuk warga yang tergolong sudah mampu tetapi masih terdata di DTKS, Muhadjir meminta mereka agar dikeluarkan.

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini menilai momen ini dapat dimanfaatkan untuk perbaikan data DTKS.

"Sebaliknya, untuk mereka yang sudah mampu, walaupun sudah ada di DTKS, sebaiknya dikeluarkan, diganti dengan yang sangat membutuhkan.

Jadi ini dijadikan sebagai momentum memperbaiki data sasaran perlindungan sosial," ucap Muhadjir Effendy.

Pemerintah membuat kebijakan data penerima bantuan akan dipasang di balai desa setempat atau ada uji publik. Langkah ini dilakukan untuk memastikan ketepatan sasaran program bantuan.

"Sehingga orang bisa menyaksikan ini pantas atau tidak menerima. Sehingga kalau ada Kepala Desa yang mau main-main tidak akan bisa," pungkas Muhadjir.

Awasi Distribusi Bantuan Sosial Dampak Covid-19, Polresta Balikpapan Kerahkan Tim Siber Pungli

Distribusi bantuan sosial kemanusiaan terkait dampak covid-19 saat ini di Kota Balikpapan Kalimantan Timur terus bergulir.

Bantuan tersebut tidak hanya bersumber dari pemerintah, tetapi juga dari kalangan masyarakat dan instansi terkait lainnya.

Untuk mengantisipasi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, Polresta Balikpapan menerjunkan tim Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) untuk melakukan pengawalan dan pengawasan terhadap distribusi bantuan sosial kepada masyarakat terdampak pandemi covid-19 di Balikpapan Kalimantan Timur.

Kapolresta Balikpapan Kombes Pol Turmudi mengatakan tim siber pungli tersebut dikerahkan lantaran Bansos dianggap rentan terjadi penyelewengan.

"Satgas Saber polri melakukan pengawasan bansos, jadi Saber pungli inikan fungsinya bukan hanya melakukan penindakan tapi kita juga lakukan pencegahan preemtif, preventif dan penindakan,

ketika terjadi situasi lebih mengedepankan preemtif artinya kita mencegah jangan sampai terjadi pungutan liar pada saat penyaluran bansos ini," ungkap Kapolresta Balikpapan Kombes Pol Turmudi saat dikonfirmasi Tribunkaltim.co, Jumat sore (15/5/2020).

Menurut Kombes Pol Turmidi bahwa dalam situasi saat ini Bansos banyak mengalir bukan saja dari pemerintah namun masyarakat sendiri maupun pihak swasta.

• PSBB Surabaya Hari ke-10, Wilayah Risma Paling Disorot, Kasus Covid-19 Terus Bertambah

• Presiden Jokowi Bagikan Paket Sembako, Bisa Bantu Warga yang Terdampak Covid-19

• Hasil Penelitian Ini Beda Jauh dengan Prediksi Jokowi Soal Kapan Virus Corona Berakhir di Indonesia

• Anies Baswedan Ulang Tahun ke-51 Kamis 7 Mei 2020, Gubernur Jakarta Justru Dikecam Anak Buah Jokowi

"Saya pikir situasi saat ini bantuan sosial banyak mengalir disetiap elemen masyarakat juga pemerintah ramai untuk membantu.

Saat ini dikelola satu pintu oleh masyarakat yang dikhawatirkan pada saat ada pungutan yang tidak seharusnya saber pungli inilah gunanya untuk mencegah agar tidak terjadi pungli," tegasnya.

Dia menambahkan bahwa dalam situasi pandemi covid-19 ini banyak masyarakat yang terdampak dan merubah pola sosial, politik maupun ekonomi di masyarakat.

"Tentu sangat berpengaruh di masyarakat apalagi ekonomi pasti menurun sehingga masyarakat perlu mendapat bantuan sesuai tepat sasaran," ujarnya.

IKUTI >> Update Virus Corona

(*) 

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Menko PMK: Warga Miskin Belum Terdata Akan Dimasukkan ke DTKS, https://www.tribunnews.com/corona/2020/05/16/menko-pmk-warga-miskin-belum-terdata-akan-dimasukkan-ke-dtks.
Penulis: Fahdi Fahlevi