Tak Ada Pekerjaan, Ketakutan Masyarakat Bergeser, dari Takut Virus Corona Jadi Takut Kelaparan

Saat ini yang butuhkan adalah pemenuhan kebutuhan bagi yang terdampak covid-19.

Dalam kesempatan yang sama, Benedictus Danang Setianto, salah satu dosen di FHK Unika Soegijapranata memaparkan bahwa secara infrakstruktur Indonesia memang belum mampu untuk memenuhi kebutuhan setiap masyarakatnya.

Dalam kondisi normal, tidak terjadi pandemi saja sudah memiliki masalah sosial yang cukup sulit apalagi di tengah pandemi covid-19.

“Problem utama dari covid-19 bukan pada tingkat kematian, tetapi pada penyebarannya.

Kalau mau cepat terlepas dari pandemi ya memang pergerakan manusia dibatasi.

Tetapi perlu diingat tadi ada tuntutan untuk memberikan kebutuhan pangan,” ucapnya dalam diskusi yang dilakukan secara Live melalui aplikasi Instagram.

Kebijakan Pemerintah memang terlihat berubah-ubah, karena mengikuti dengan kondisi sekarang yang juga tidak bisa diprediksi.

Sehingga tidak bisa memakai dan menerapkan kebijakan yang sama.

Yang di mana kebijakan yang diterapkan harusnya tidak melanggar hukum HAM denngan klasifikasi Non-Derogable Rights.

Hak-hak yang bersifat absolut yang tidak boleh dikurangi pemenuhannya oleh negara.

Sepanjang Pemerintah mematuhi hukum tersebut bisa dilakukan.

• PSBB Surabaya Hari ke-10, Wilayah Risma Paling Disorot, Kasus Covid-19 Terus Bertambah

• Presiden Jokowi Bagikan Paket Sembako, Bisa Bantu Warga yang Terdampak Covid-19

• Hasil Penelitian Ini Beda Jauh dengan Prediksi Jokowi Soal Kapan Virus Corona Berakhir di Indonesia

• Anies Baswedan Ulang Tahun ke-51 Kamis 7 Mei 2020, Gubernur Jakarta Justru Dikecam Anak Buah Jokowi

“Kemudian dalam masalah suprasturktur. Berbeda dengan Vietnam yang ketika jendral memberi perintah seluruh kopralnya ikut.

Taiwan yang nasionalismenya kuat, tetapi tidak ada perdebatan alot antara pusat dan daerah.

Sedangkan Indonesia, ketika gubernur memberikan perintah pada bupati di daerah saja sulit.

Yang partainya sama saja sulit apalagi yang berbeda partai.