Virus Corona
Warga di Wilayah Anies Baswedan dan Risma Nekat Melanggar PSBB Jelang Lebaran, Bakal Kena sanksi?
warga di wilayah Anies Baswedan, Jakarta dan Risma di Surabaya nekat melanggar PSBB dengan memadati Mal dan Pasar jelang lebaran Idul Fitri, sanksi
lihat foto
TRIBUNKALTIM.CO - Warga di wilayah Anies Baswedan, Jakarta dan Risma di Surabaya nekat melanggar PSBB dengan memadati Mal dan Pasar jelang lebaran Idul Fitri, bakal kena sanksi ?
Jelang hari raya Idul Fitri, pusat perbelanjaan di sejumlah daerah dipadati masyarakat yang memburu persiapan untuk lebaran.
Seperti yang terjadi di Jakarta dan Surabaya, masyarakat ramai-ramai memadati Mal dan Pasar untuk mencari perlengkapan lebaran.
Padahal Jakarta dan Surabaya sama-sama masih menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar ( PSBB ).
Seakan tak mempeedulikan PSBB, warga di wilayah Anies Baswedan dan Risma nekat memadati keramaian.
Lantas apakah ada sanksi tegas dari Pemda setempat terkait pelanggaran PSBB ?
• Ultah, Putra Wishnutama Dapat Kejutan Romantis dari Awkarin, Diajak Keliling Jakarta, Selanjutnya?
• Pemudik yang Kembali ke Ibu Kota tak Akan Dimudahkan, Anies Baswedan: Tetaplah Tinggal di Jakarta
• Mal di Jakarta Dibuka 8 Juni, Hanya untuk Warga di Bawah 45 Tahun, Ini Peringatan Ahli Epidemiologi
Sejauh ini jajaran Anies Baswedan dan Risma masih mentoleransi keramaian di pusat perbelanjaan, baik mall maupun Pasar jelang lebaran.
Meskipun tak ada sanksi, Pemda Jakarta dan Surabaya bergerak melakukan penertiban keramaian.
Camat Tanah Abang, Yassin Passaribu mengatakan, ia bekerja sama dengan 60 petugas Satpol PP untuk melakukan penertiban kepada padagang kaki lima (PKL) dan pengunjung yang nekat berdagang dan berbelanja di Tanah Abang di tengah wabah penyakit infeksi pernapasan covid-19 ini.
Ia mengatakan, penertiban itu sejalan dengan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar ( PSBB ) yang diterapkan guna memutus mata rantai penyebaran covid-19.
Namun Yassin mengaku hanya mengumpulkan data pelanggaran dari pedagang dan pengunjung saja.
Pihaknya tidak memberikan sanksi kepada pedagang yang melakukan pelanggaran.
"Pengunjung dan pedagang kami (catat di) berita acara pemeriksaan (BAP) namun memang kalau perlawanan tidak ada, karena mereka (pedagang) sebenarnya sadar dan tahu (akan peraturan) tapi memang terpaksa berjualan begitu," kata Yassin, Senin (18/5/2020) mengutip Kompas.com.
Yassin mengemukakan, ia tidak tega memberi sanksi seperti melakukan penyitaan barang.
Berdasarkan pengakuan para pedagang, kata Yassin, mereka terpaksa berjualan untuk memenuhi kebutuhan hidup.
"Mereka butuh memang, jadi kami suruh tutup ya mereka tutup.
Tapi ketika kami pindah ke tempat yang lain, pedagang tadi malah buka lagi di tempat yang sama," tuturnya.
"Kami juga tidak melakukan penindakan yang sifatnya penyitaan karena bagaimanapun kami berusaha untuk menjaga agar mereka tidak terlalu rugi," imbuh Yassin.
Yassin mengaku kewalahan dalam melakukan penertiban di Tanah Abang.
Jumlah petugas Satpol PP sangat minim dan belum mampu untuk menjaga lapak-lapak pedagang yang mencapai ratusan jumlahnya.
Apalagi para para pedagang liar yang merupakan warga yang berasal dari pemukiman di sekitar Pasar Tanah Abang.
Para pedagang itu pun memanfaatkan rumah mereka sebagai tempat berjualan.
"Pertokoan di Blok A tutup, tapi di bawahnya menjamur para pedagang yang berjualan di pemukiman tersebut.
Kejadian serupa juga terjadi di Blok F dan G, banyak pedagang di trotoarnya," ujar Yassin.
• ASN Anak Buah Risma di Pemkot Surabaya, Reaktif Virus Corona, Langsung Gerak Cepat Lakukan Ini
Di Surabaya
Sebelumnya beredar di media sosial sejumlah video dan foto yang memperlihatkan keramaian Mal-Mal di Surabaya.
Padahal Surabaya masih memberlakukan PSBB ditambah angka kasus covid-19 di Surabaya masih terus naik.
Diketahui memang sejumlah Mal dan pusat perbelanjaan di Surabaya tetap buka di tengah kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar ( PSBB ).
Bahkan, banyak pengunjung yang mulai memadati pusat perbelanjaan menjelang Idul Fitri 1441 H.
Sekretaris Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Jawa Timur, Heru Tjahjono mengatakan, dalam suasana menjelang Idul Fitri, memang membutuhkan perhatian khusus dalam pemberlakuan PSBB.
Salah satu yang akan dilakukan Gugus Tugas adalah lebih gencar melakukan sosialisasi aturan PSBB serta protokol pencegahan penyebaran covid-19.
“Rame iya, karena akan mendekati lebaran,” kata Heru, Senin (18/5/2020).
"Termasuk di malang kami mendapat laporan sudah ada tempat perbelanjaan yang mulai penuh," lanjutnya.
Ke depan, Heru menjelaskan, pihaknya bakal melakukan operasi terhadap sejumlah Mal, khususnya di wilayah PSBB Surabaya Raya.
“Nanti (ditindaklanjuti), besok akan ada operasi. Nanti akan dilihat. Jadi ada aturan-aturan PSBB yang masuk di Perwali maupun di Perbupati,” imbuhnya.
Sementara itu, personil Pemkot Surabaya beberapa hari terakhir gencar memantau dan mengawasi pusat perbelanjaan di Kota Surabaya.
Hal itu untuk memastikan protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran covid-19 dijalankan dengan baik.
Apalagi, tersiar kabar Mal dan pusat perbelanjaan mulai dipadati pengunjung jelang lebaran.
Sebagai bentuk pengawasan, petugas Satpol PP dan BPB Linmas diterjunkan ke banyak lokasi di Kota Surabaya.
"Selain imbauan kita minta (warga) untuk kembali," kata Wakil Sekretaris Gugus Tugas Percepatan Penanganan covid-19 Surabaya, Eddy Christijanto.
Para petugas juga juga berada di pintu masuk menuju Mal.
Tujuannya untuk melakukan pembatasan warga yang akan masuk dan meninjau apakah protokol kesehatan telah dilakukan atau justru diabaikan.
• Blak-blakan, William Aditya PSI Bongkar Cara Janggal Anies Baswedan Potong APBD Atasi Virus Corona
Menurut Eddy, upaya demikian dilakukan agar tidak sampai terjadi warga yang berkerumun saat PSBB.
Harus tetap menjalankan aturan PSBB serta protokol kesehatan seperti memakai masker dan menjaga jarak aman untuk semakin menekan potensi penyebaran covid-19.
Kepala Satpol PP Surabaya Irvan Widyanto mengungkapkan, bila protokol kesehatan diabaikan pengelola Mal maupun warga maka sanksi bisa saja dilakukan.
Misalnya, untuk warga yang tetap bandel tak memperhatikan imbauan serta protokol kesehatan bisa saja disita KTP-nya oleh aparat penegak Perda untuk kemudian dilakukan proses lanjutan.
Sementara untuk pengelola Mal bisa diberikan peringatan tertulis atau tahapan terburuknya bisa rekomendasi untuk pencabutan izin.
Irvan mengungkapkan, pihaknya bakal terus melakukan pemantauan di lapangan apalagi ini kian mendekati lebaran Idul Fitri.
Ikuti >>> Update Virus Corona
(*)
![[FULL] Meski Koordinator Aksi Damai & Demo Jilid II Batal, Pakar: Sulit Warga Maafkan Bupati Pati](https://img.youtube.com/vi/0qdqol4f7aU/mqdefault.jpg)
