Heboh Aplikasi Kitab Suci Aceh di Playstore yang Resahkan Warga, Pemerintah Aceh Surati Google

TRIBUNKALTIM.CO - Belum lama ini di media sosial ( medsos ), heboh aplikasi Kitab Suci Aceh di PlayStore yang meresahkan warga, Pemerintah Aceh bersurat ke Google, minta segera ditutup permanen.

Meski mengambil nama Kitab Suci Aceh dan menggunakan bahasa Aceh, namun isinya terjemahan kitab Taurat, Zabur, dan Injil.

Adanya Kitab Suci Aceh ini menimbulkan keresahan warga dan protes keras Pemerintah Aceh hingga muncul petisi terhadap Google dan Presiden Joko Widodo ( Jokowi ).

Diketahui, aplikasi kontroversial yang dinamakan Kitab Suci Aceh dirilis oleh Faith Comes By Hearing di Google PlayStore  sejak 7 Agustus 2019 dengan updating terakhir pada 18 September 2019.

Meskipun begitu, aplikasi ini baru diketahui dan langsung geger sebulan belakangan ini.

Dalam penjelasaannya aplikasi itu memberikan dijelaskan jika aplikasi tersebut adalah Kitab Suci Nusantara (Taurat, Zabur, dan Injil) terjemahan bahasa Aceh.

• Wajib Hati-hati Unduh di Google PlayStore Ada Aplikasi Update dari Samsung, tak Resmi Abal-abal

• Menyentuh, Ternyata Inilah Cerita di Balik Doodle Thank You Coronavirus Helpers di Google Hari Ini

• Polres Langsa Amankan 7 Perempuan Atas Tuduhan Prostitusi Online di Aceh, Alasan Ekonomi

• Ingin Dapatkan Kantong Darah, Warga Tarakan Tinggal Instal Aplikasi PMI dari Playstore

Tak ayal, seluruh tulisan teks ada dalam aplikasi tersebut menggunakan bahasa Aceh.

Aplikasi ini mempunyai besaran 23,50 MB.

Aplikasi ini bukan hanya sekadar dirancang untuk dibaca, namun juga didengar. 

Oleh sebab itu, aplikasi ini juga dilengkapi dengan audio.

Namun siapa sebenarnya yang ada dibalik Faith Comes By Hearing yang merilis aplikasi tersebut?

Dilansir Tribunnewswiki dari Wikipedia, Faith Comes By Hearing merupakan organisasi nirlaba 501 internasional yang merekam dan menyediakan alkitab dalam bahasa-bahasa di dunia.

Dalam Google PlayStore, tercatat ada 126 aplikasi yang dirilis oleh organisasi anggota Forum Agensi Alkitab Internasional dan Aliansi Global Wycliffe ini.

Keberadaan aplikasi ini sontak mengundang reaksi dari publik Aceh.

Pemerintah Aceh bahkan melayangkan surat resmi kepada Google Indonesia.

Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, lewat suratnya bertanggal 30 Mei 2020, menyampaikan keberatan dan protes kepada Managing Director PT Google, di Jakarta.

"Sehubungan dengan munculnya aplikasi ‘Kitab Suci Aceh’ di Google PlayStore yang dipelopori oleh Organisasi Kitab Suci Nusantara (kitabsucinusantara.org), kami berpendapat bahwa Google telah keliru dalam menerapkan prinsip General Code of Conduct-nya yaitu ‘Don’t Be Evil’ dan aturan-aturan yang tertuang dalam Developer Distribution Agreement-nya yang sangat menjunjung tinggi local law (hukum local)," kata Nova dalam suratnya.

"Karena itu, kami atas nama Pemerintah dan masyarakat Aceh menyatakan keberatan dan protes keras terhadap aplikasi tersebut," imbuh Nova.

Terdapat poin-poin keberatan yang disampaikan Nova, yakni mengenai penamaan aplikasi yang tidak lazim secara bahasa.

Hal ini disebabkan nama Kitab Suci Aceh menunjukkan jika kitab suci tersebut hanya milik rakyat Aceh.

Pada umumnya sebuah kitab suci merupakan milik umat beragama tanpa batas teritorial, jadi nama aplikasi seolah-olah menggambarkan jika mayoritas masyarakat Aceh merupakan penganut kitab suci yang ada dalam aplikasi itu.

"Padahal kitab suci mayoritas masyarakat Aceh adalah Al Quran," ujar Nova.

Berikutnya, peluncuran aplikasi itu dinilai sangat provokatif sebab seluruh penutur bahasa Aceh di Aceh beragama Islam.

Oleh sebab itu aplikasi Kitab Suci Aceh pada Google Play Store bisa dipahami sebagai upaya mendiskreditkan Aceh, pendangkalan aqidah dan penyebaran agama selain Islam kepada masyarakat Aceh.

Hal tersebut, kata Nova, bertentangan dengan Pasal 28E Ayat (1) dan (2) UUD 1945, Pasal 45A Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 21 Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Tempat Ibadah, serta Pasal 3 dan 6 Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pembinaan dan Perlindungan Aqidah.

Bukan hanya itu saja, aplikasi yang menghebohkan ini juga sudah keresahan di tengah masyarakat Aceh.

Hal ini berdampak pada kekacauan dalam kehidupan sosial kemasyarakatan dan bisa menimbulkan konflik horizontal (chaos).

"Munculnya aplikasi ini telah menuai berbagai bentuk protes di kalangan masyarakat dan media sosial, baik secara pribadi maupun kelembagaan yang dapat mengancam kerukunan umat beragama (a threat to religious harmony) di Aceh dan Negara Kesatuan Republik Indonesia," bunyi surat Nova.

Terkait keberadaan aplikasi tersebut, Nova Iriansyah atas nama pemerintah dan masyarakat Aceh meminta kepada pihak Google untuk segera menutup aplikasi tersebut secara permanen.

Surat itu pun ditembusi kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia; Menteri Agama Republik Indonesia di Jakarta; Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia;

Wali Nanggroe Aceh; Ketua DPR Aceh; Pangdam Iskandar Muda;

Kapolda Aceh; Kajati Aceh dan Ketua MPU Aceh.

Mengenai perlu tidaknya mengeluarkan fatwa khusus yang mengharamkan penyebaran ataupun pengunduhan aplikasi tersebut, Lem Faisal mengklaim butuh pengkajian lanjutan.

Dosen Hadist Ahkam IAIN Langsa yang juga mantan Ketua MPU Kota Langsa, Tgk Dr H Zulkarnain MA, menduga aplikasi kontroversial itu merupakan bagian dari upaya pendangkalan terhadap aqidah umat Islam.

Atau bisa juga bagian dari strategi pembentukan keyakinan yang sinkrites, yaitu penyatuan ajaran-ajaran agama dengan berbagai bentuk kepercayaan.

Karena itu ia berpesan kepada seluruh masyarakat Aceh agar selalu mewaspadai segala macam bentuk pendangkalan aqidah dan pengembangan sinkritesme yang dapat merusak iman.

Pendapat yang hampir sama juga disampaikan Kepala Dinas Syariat Islam Aceh, Alidar.

Dia meminta masyarakat Aceh supaya tidak menginstal aplikasi ‘Kitab Suci Aceh’.

"Aplikasi itu sepertinya memang ditargetkan untuk orang Aceh lantaran menggunakan bahasa Aceh. Tetapi tentu saja kita tidak perlu membukanya, apalagi menginstalnya di android," kata Alidar.

Sedangkan, Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Aceh, Muhammad Iswanto, mengajak masyarakat untuk menyikapi keberadaan aplikasi tersebut dengan sikap tenang.

Jalur protes protes yang ditempuh Pemerintah Aceh kepada Google diyakini akan membuahkan hasil sehingga aplikasi tersebut akan dicabut.

"Kita tidak boleh menyikapinya dengan emosi berlebihan, karena  itulah yang diharapkan para pembuat aplikasi itu. Kita harus tetap bersatu menjaga kerukunan," ujarnya menambahi.

Di samping itu, di media sosial kemarin pun muncul petisi yang ditujukan kepada Presiden Jokowi dan Google yang isinya meminta agar aplikasi tersebut dihapus.

Petisi tersebut muncul di laman daring Change.org, yang diajukan oleh akun atas nama RAKYAT ACEH yang diposting Jumat (29/5/2020).

Pantauan Serambi hingga tadi malam, petisi itu telah mendapat 891 pendukung dan dikomentari sebanyak 64 kali.

(TRIBUNNEWSWIKI.COM/Kaka, masrizal/zubir/zaki mubarak)

Sebagian artikel ini telah tayang di SerambiNews dengan judul, "Dari Protes Keras Pemerintah Aceh, Imbauan MPU, hingga Petisi"