Sama dengan Pemkot, DPRD Juga tak Ingin Surabaya PSBB Lagi, Minta Jajaran Risma Beli Alat Ini

TRIBUNKALTIM.CO - Sama dengan Pemerintah Kota ( Pemkot ), DPRD juga tak ingin Surabaya PSBB lagi, daripada PSBB lagi, DPRD minta jajaran Risma beli alat ini dari anggaran covid-19.

Selain Pemkot Surabaya, DPRD juga menyuarakan penolakan Pembatasan Sosial Berskala Besar ( PSBB ) lagi di kota Surabaya.

Menurut DPRD, perlu penanganan covid-19 lain yang lebih tepat daripada harus PSBB lagi dan meminta jajaran Walikota Surabaya, Tri Rismaharini ( Risma ) membeli alat ini dari anggaran covid-19

Sebelumnya, Pemkot Surabaya yang berharap tidak ada lagi PSBB di Surabaya.

Potensi PSBB lagi di Kota Surabaya disampaikan Tim Gugus Tugas Covid-19 Pemprov Jatim karena tingkat serangan dan penuluran Covid-19 di Kota Surabaya kembali naik setelah PSBB diakhiri.

• Kota Risma Bisa PSBB Lagi, Terungkap Tak Semua Wilayah Surabaya Ada Kasus Virus Corona, Ini Buktinya

• Berpotensi Terapkan PSBB Lagi, Risma Keliling Rumah Sakit Surabaya, Lakukan Ini ke Tenaga Medis

• Beda Data Pasien Positif Covid-19 Surabaya, Ini Pernyataan Gugus Tugas Risma dan Anak Buah Khofifah

• Penularan Covid-19 di Surabaya Tertinggi di Indonesia, 4 Rekomendasi Gugus Tugas Jatim untuk Risma

Menurut Josiah, dari pada PSBB, Pemkot Surabaya bisa mencoba penanganan-penangan lain yang lebih tepat.

"Beberapa usulan kami mengenai micro lockdown telah dilakukan oleh pemkot dalam versi Kampung Tangguh Wani Jogo Suroboyo," kata Josiah, Kamis (18/6/2020).

Ketua DPD Partai Solidaritas Indonesia ( PSI ) Kota Surabaya ini juga menilai Pemkot Surabaya perlu menggenjot lagi tes PCR ( Polymerase Chain Reaction ) bukannya rapid test.

"Pakai swab test jangan rapid test, karena tingkat akurasinya beda.

Saya sudah usulkan untuk menambah minimal 3 mesin PCR atau kalau memang terlalu mahal, bisa menggunakan mesin modifikasi mesin test TBC yang lebih murah," lanjutnya.

Namun begitu melihat Pemkot Surabaya yang telah menganggarkan Rp 196 miliar untuk penanganan Covid-19 selama dua bulan, menurut Josiah bukan suatu hal yang berat untuk membeli mesin PCR dengan harga Rp 6 miliar per item.

Josiah menjelaskan, jumlah test PCR yang menjadi syarat minimal WHO adalah 1/1000 penduduk per minggu.

Jika jumlah penduduk Surabaya saat ini 3,1 juta artinya Surabaya harus bisa melakukan test PCR kepada 3.100 penduduknya selama satu pekan.

"Bisa lah Pemkot Surabaya kalau beli mesin 3 PCR seharga Rp 18 miliar," lanjutnya.

Selain menambah mesin PCR, Pemkot Surabaya lanjut Josiah juga harus masif melakukan sosialisasi terkait isolasi mandiri.