Virus Corona
Setelah Dapat Ultimatum dari Presiden Jokowi, Ini Upaya Risma Hadapi Virus Corona di Surabaya
Setelah dapat ultimatum dari Presiden Jokowi, ini upaya Tri Rismaharini alias Risma hadapi Virus Corona di Surabaya
lihat foto
TRIBUNKALTIM.CO - Setelah dapat ultimatum dari Presiden Jokowi, ini upaya Tri Rismaharini alias Risma hadapi Virus Corona di Surabaya.
Kasus Virus Corona alias covid-19 di Surabaya dan Jawa Timur mendapat perhatian khusus dari Presiden Joko Widodo ( Jokowi ).
Bahkan Jokowi memberikan ultimatum kepada Jawa Timur dan Surabaya agar mampu menurunkan kasus Virus Corona dalam waktu 2 pekan.
• Awas! Ini 3 Tempat Berpotensi Jadi Titik Penularan Virus Corona saat New Normal dan Cara Mencegahnya
• Jokowi Beri Waktu 2 Minggu untuk Turunkan Angka Covid-19 Jatim, Risma: Surabaya, Sudah Mulai Turun
• Jokowi Soroti Wilayah Risma dan 2 Kabupaten Ini, Khofifah Diminta tak Buru-buru Terapkan New Normal
Wali kota Surabaya, Tri Rismaharini alias Risma menyadari ultimatum penting dari Jokowi tersebut.
Oleh sebab itu jajaran Risma bakal melakukan berbagai upaya guna menurunkan kasus covid-19 di Surabaya.
Salah satu yang menjadi fokus Risma adalah memutus mata rantai sebaran covid-19 di lingkungan keluarga.
Sebab, saat ini banyak kasus penularan virus corona di Surabaya, justru terjadi di lingkungan keluarga.
"Sekarang yang kita lakukan adalah menghentikan itu," kata Risma saat ditemui usai acara Pengarahan Menkopolhukam selaku Wakil Ketua Pengarah Gugus Tugas Covid-19 Kepada Gugus Tugas Covid-19 sekitar Surabaya Raya, yang berlokasi di salah satu hotel di Surabaya, Jumat (26/6/2020).
Wali kota Risma menjelaskan, pihaknya saat ini mendapati banyak temuan kasus yang terjadi di lingkungan keluarga.
Artinya, bila satu orang ditemukan terkonfirmasi positif, dia bisa menulari anggota keluarganya yang lain.
Sehingga untuk ke depan, Risma mengaku bakal memfokuskan agar ketika didapati temuan seperti itu, pihaknya harus memotong laju penularan di lingkungan keluarganya agar tidak semakin meluas.
Pihaknya harus mengevakuasi yang positif agar tidak menulari anggota keluarga yang lain yang sehat.
Ada yang memang harus dirawat di rumah sakit, ada juga yang harus dirawat di Asrama Haji.
Cara itu diyakini bisa memotong laju penularan covid-19.
• Andai New Normal Diterapkan di Surabaya, Epidemiolog Sebut Wilayah Risma Bakal Hadapi Risiko Besar
Wali kota Risma mengaku pihaknya sudah memiliki data semacam itu.
"Saya mohon maaf dengan warga kita harus potong karena kalau ndak bisa nulari, bayangkan kalau di rumah itu ada 7 orang semua kena.
Karena sulit sekali untuk mencegah penularan itu.
Dari data yang saya sampaikan itu rata-rata menular ke satu keluarga," terang Risma.
Untuk diketahui, dalam acara tersebut dilakukan rapat tertutup.
Selain Menkopolhukam Mahfud MD yang hadir, ada juga Mendagri Tito Karnavian.
Kemudian juga dihadiri Forkopimda Jatim dan Kepala Daerah di Surabaya Raya.
• Risma Sambut New Normal di Surabaya, Epidemiolog Beda Sikap, Ada Ancaman Bahaya Jika Diterapkan
Penyebab tingginya kasus covid-19 di Surabaya Raya
Presiden Joko Widodo ( Jokowi ) membeberkan penyebab covid-19 di Surabaya Raya tinggi saat rapat melalui teleconference di hadapan para Gugus Tugas se-Jatim.
Preisden Jokowi memimpin rapat dari Gedung Negara Grahadi didampingi Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Kamis (25/6/2020).
Ada tiga penyebab covid-19 di Surabaya Raya tinggi menurut Jokowi seperti yang dilaporkan Gugus Tugas Pemprov Jatim.
Tiga penyebab itu harus diselesaikan bersama-sama masyarakat, karena vaksin corona saat ini adalah kedisiplinan menjalankan protokol kesehatan.
Mendengar laporan tingginya covid-19 di Surabaya tinggi, Jokowi pun terlihat.
Karena melihat tingkat kepatuhan warga Kota Surabaya dalam menjalankan protokol kesehatan masih rendah .
Terutama masih banyak masyarakat yang tidak patuh mengenakan masker dan menjalankan physical distancing. Padahal saat ini vaksin terbaik dalam mencegah penularan covid-19 adalah disiplin menjalankan protokol kesehatan.
“Tadi saya dengar disampaikan Gugus Tugas, masih 70 persen warga yang tidak memakai masker. Ini sangat banyak.
Oleh karena itu saya minta Gugus Tugas Nasional, Menteri Kesehatan, kirim masker sebanyak-banyaknya, sebanyak-banyaknya, ke Surabaya, ke Jawa Timur,” tegas Presiden Joko Widodo dalam rakor virtual dengan gugus tugas covid-19 se Jatim di Gedung Negara Grahadi, Kamis (25/6/2020).
Ia secara khusus juga meminta agar semua mengajak masyarakat dan tokoh agama, tokoh masyarakat menyosialisasikan protokol kesehatan.
Tentang pentingnya menggunakan masker, menjaga jarak dan cuci tangan berulang ulang.
Ia mengaku kaget dengan dara yang dipaparkan oleh Gubernur Jawa Timur tentang kepatuhan warga Surabaya Raya yang disurvei secara saintifik banyak yang tidak patuh protokol kesehatan.
Berdasarkan data per 23 Juni 2020, masyarakat di tempat ibadah sebanyak 70 persen tidak menggunakan masker, dan 86 persen tidak physical distancing.
• Temukan Akar Masalah Tingginya Penyebaran Covid-19 di Jatim, Jokowi akan Beri Ini ke Warga Khofifah
Kemudian di pasar tradisional 84,1 persen tidak patuh menggunakan masker dan 89,3 persen tidak menjaga jarak.
Begitu juga masyarakat di tempat cangkrukan seperti warkop, cafe dan sejenisnya yang tidak mengenakan masker ada sebanyak 88,2 persen, dan 89 persen tidak physical distancing.
“Yang pertama saya ingin mengingatkan kepada kita semuanya agar kita haus memiliki sebuah perasaan yang sama bahwa kita ini sedang menghadapi krisis kesehatan dan ekonomi.
Perasaan harus sama jangan sampai ada yang masih memiliki perasaan kita normal-normal saja.
Ini sangat berbahaya dan ini tidak hanya negara kita di Indonesia tapi juga di 215 negara dunia yang lain juga mengalami hal yang sama,” tegas Presiden Joko Widodo.
Jadi ia mengajak masyarakat juga memiliki perasaan yang sama bahwa kita masih memiliki sebuah masalah yaitu urusan covid-19.
“Jangan sampai ada masyarakat yang memiliki perasaan yang normal saja sehingga kemana-mana tidak memakai masker lupa setelah berkegiatan tidak cuci tangan, masih berkerumun yang tidak perlu, ini yang terus harus kita ingatkan,” kata Presiden.
(*)
