OTT Bupati Kutim Ismunandar, Daftar Kantor di Kutai Timur yang Digeledah KPK Hari Ini, Ada Lagi?

TRIBUNKALTIM.CO - Masih terkait dengan OTT Bupati Kutai Timur, Ismunandar, berikut daftar kantor di Kabupaten Kutim yang digeledah KPK hari ini, Rabu 8 Juli 2020

Pasca penetapan Bupati Kutai Timur, Ismunandar dan istrinya, Encek UR Firgasih yang menjabat Ketua DPRD Kutim, Tim dari Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) kembali datangi Kabupaten Kutai Timur hari ini, Rabu 8 Juli 2020.

Di Kutim, KPK kembali menggeledah sejumlah kantor, mulai dari kantor bupati hingga sejumlah kantor dinas, berikut ini daftar lengkapnya.

Hari ini, Rabu 8 Juli 2020, KPK kembali mendatangi Kabupaten Kutai Timur.

Seperti diketahui, dalam Operasi Tangkap Tangan ( OTT ) di Jakarta dan Sangatta pekan lalu, Kamis 2 Juli 2020, KPK mengamankan belasan orang dalam kasus dugaan suap proyek infrastruktur di Kabupaten Kutim. 

Selanjutnya, KPK menetapkan tujuh orang sebagai tersangka.

• Kasus OTT Bupati Kutim, Kantor Dinas Sosial dan Dinas Pendidikan Ikut Digeledah KPK

• BREAKING NEWS, Tim KPK Geruduk Kantor Bupati Kutai Timur, Bawa 10 Koper

• Gantikan 3 Kadis yang Dicokok KPK, Wabup Kutim Kasmidi Bulang Tunjuk Tiga Pelaksana Harian

• Setelah Bupati Kutim Ismunandar Ditangkap KPK, Ruangan Masih Disegel, Sekda Hanya Isi Daftar Hadir

- Tersangka penerima suap

1. Bupati Kutai Timur, Ismunandar

2. Ketua DPRD Kutai Timur, Encek Ur Firgasih

3. Kepala BPKAD Kutai Timur, Suriansyah

4. Kepala Bapenda Kutai Timur, Musyaffa

5.  Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kutai Timur, Aswandini

- Tersangka pemberi suap

6. Kontraktor, Aditya Maharani

7.  Rekanan, Deky Aryanto

Sejak pukul 10.00 pagi tadi, KPK RI melakukan pemeriksaan di seputar kawasan pemerintahan Bukit Pelangi, Rabu (8/7/2020).

• Berita Terbaru Gaji 13 PNS Pensiunan TNI Polri, Sri Mulyani Akhirnya Beri Kepastian, Cek Besarannya

• Kemenkeu Pastikan Gaji Ke-13 PNS akan Cair, Kini ASN Keluhkan Tabungan Rumah yang tak Bisa Cair

Di kantor Bupati, pemeriksaan dilakukan di ruang kerja Bupati Ismunandar dan Sekda Irawansyah yang sudah disegela sejak Kamis (2/7/2020) malam.

Tak ketinggalan, KPK RI juga sempat meminta kunci ruang kerja Wabup Kasmidi Bulang, untuk melihat kondisi di dalam ruang kerja tersebut.

Sementara sebagian memeriksa di kantor Bupati, tim lainnya menyebar ke beberapa dinas dan badan.

Tak hanya dinas dan badan yang sudah disegel, tapi juga yang belum disegel.

Hal ini diduga dalam upaya pengembangannya kasus Operasi Tangkap Tangan ( OTT ) Bupati Ismunandar dan istri yang Ketua DPRD Kutim Encek UR Firgasih, serta tiga Kepala Kantor, yakni Kepala BPKAD, Bapenda dan Dinas PU Kutim.

Ada tujuh badan dan dinas yang menjadi tempat penggeledahan KPK, yakni, kantor Bupati Kutim, Bapenda, BPKAD, PU, Dinas Pendidikan, dan dinas lain yang diduga pengembangan kasus, yakni, Dinas Sosial, Bappeda dan BPBD Kutim.

Di Dinas Sosial, tim KPK RI membawa berkas Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

Hal ini diungkapkan Kadinsos Kutim, Jamiatulkhair Daik.

"Masih terus berlanjut. Tadi hanya mengumpulkan pejabat dan PPTK di sini ( Dinsos ) dan mengumpulkan DPA.

Untuk melihat anggaran proyek penunjukan langsung (PL) yang ada di dinas kami," ungkap Jami.

Ia pun membantah kalau hadirnya KPK di dinasnya terkait penggunaan dana bantuan covid 19.

"Oh... Nggak ada. Hanya seputar anggaran titipan dan PL saja," ujarnya.

 Sementara di Bappeda, Kepala Bappeda Dr Edward Azran mengatakan KPK hanya mengambil berkas usulan musrenbang yang menjadi program Pemkab Kutim di tahun anggaran 2019-2020.

Dari ketujuh OPD tersebut, tim KPK kembali berkumpul di gedung Kantor Bupati Kutim, di ruang Kapur, lantai II.

Di Kantor Bupati, Tim KPK juga meminta keterangan Kepala Dinas Pendidikan Dr Roma Malau, terkait pekerjaan senilai Rp 40 miliar yang diperoleh Deky Aryanto di dinas tersebut.

Ditemui di teras Kantor Bupati Kutim, Roma masih enggan berbicara terkait keterangannya pada tim KPK RI.

"No komen.

Saya punya hak untuk tidak bicara," ujarnya sambil menutup wajah dengan tangan.

• BREAKING NEWS, Tim KPK Geruduk Kantor Bupati Kutai Timur, Bawa 10 Koper

• Ibu di Batam Lolos Percobaan Pemerkosaan Gara-gara Ucap Kalimat Singkat Ini, Sederhana Tapi Dahsyat!

Dari Kantor Bupati Kutim, sekitar pukul 16.30 Wita tadi, tim KPK meluncur ke rumah jabatan Bupati Kutim yang hingga kini masih disegel.

Namun hingga berita ini diturunkan tim KPK belum mau memberi keterangan tentang aksi mereka di kawasan Bukit Pelangi, Sangatta.

Hanya saja, ruang kerja Bupati dan Sekda yang sebelumnya disegel, sudah tidak terlihat segelnya.

Kantor yang digeledah KPK RI :

1. Kantor Bupati Kutim

– Ruang kerja bupati

– Ruang kerja sekda

– Ruang kerja wakil bupati (baru)

2. Kantor BPKAD Kutim

– Ruang kerja kepala BPKAD

– Ruang kabid perbendaharaan

3. Kantor Bapenda Kutim

– Ruang kerja kepala Bapenda

– Ruang kerja Kasubbag Umum dan Kepegawaian

4. Kantor Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kutim

– Ruang kerja Cipta Karya

– Ruang kerja Bina Marga

– Ruang kerja Sumber Daya Air

5. Kantor Dinas Pendidikan Kutim (baru)

– Ruang kerja kepala Disdik

6. Kantor Dinas Sosial Kutim (baru)

– Ruang kerja kepala Dinsos

– Sejumlah PPTK

7. Kantor Bappeda Kutim (baru)

– Ruang kerja kepala Bappeda

8. Kantor BPBD Kutim (baru)

• Ramalan Zodiak Terbaru Kamis 9 Juli 2020 Cancer Didukung Orang Tersayang, Taurus Ada Perubahan Besar

• Sule Didatangi Wanita Hamil Minta Pertanggungjawaban, Lihat Ulah Ayah Rizky Febian Prank Pegawainya

Wabup Kutim Kasmidi Bulang Tunjuk Tiga Pelaksana Harian

Tiga kepala dinas di lingkungan Kabupaten Kutai Timur terseret dalam kasus dugaan suap proyek infrastruktur Bupati Kutai TImur, Ismunandar, dan istrinya, Encek UR Firgasih, Ketua DPRD Kutim.

Tiga kepala dinas tersebut adalah Suriansyah, Kepala BPKAD Kutai Timur; Musyaffa, Kepala Bapenda; dan Aswandini, Kepala Dinas Pekerjaan Umum. 

Agar roda pemerintahan tetap berjalan dengan lancar, Wakil Bupati Kutim, Kasmidi Bulang menunjuk tiga pejabat sebagai Pelaksana Harian ( Plh ) Kepala Kantor BPKAD, Bapenda dan Dinas PU.

Penunjukan ini sesuai hasil pembicaraannya dengan Sekretaris Daerah Kutim, Irawansyah dan Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kutim, Zainuddin Aspan.

“Setelah saya bertemu dengan para pegawai di tiga kantor tersebut, akhirnya diputuskan untuk memilih seorang pelaksana harian, demi lancarnya roda pemerintahan juga pelayanan di dinas atau badan yang sedang tidak ada pemimpinnya,” kata Kasmidi Bulang.

Untuk Bapenda, Plh yang ditunjuk adalah Andi Nurhadi Putra, Kabid Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan di Bapenda.

BPKAD sementara dipegang oleh Asisten III Bidang Administrasi Setkab Kutim, Yulianti dan Dinas PU oleh Sekretaris Dinas PU, Witono.

“Saya berharap, ketiganya bisa menjalankan amanah yang diberi.

Melaksanakan program-program prioritas yang sudah ditetapkan sebelumnya, serta melaksanakan kewajiban-kewajiban pemerintah, seperti pembayaran utang, insentif pegawai dan gaji Tenaga Kerja Kontrak Daerah (TK2D), serta kewajiban lainnya,” kata Kasmidi Bulang.

Ikuti >>>> Update OTT KPK di Kutim

• Detik-detik Suami Lindungi dan Peluk Istri yang Hamil 7 Bulan Saat Ditodong Begal dengan Senjata Api

• 1,6 Juta PNS yang tak Produktif Terancam Diberhentikan, Penjelasan Tjahjo Kumolo dan Peraturan BKN

• Jelang Deadline Jokowi, Jenderal Anak Buah Idham Aziz di Jatim Siapkan Plan A, B, C, D, Apa Saja?

• Kini Resmi Ditahan, Deretan Kontroversi Vicky Prasetyo, Batal Nikahi Zaskia Gotik hingga Vickynisasi

(*)