Pilkada Kaltara
Pilkada Serentak 2020, Mendagri Tito Karnavian Sebut Baru Kaltara Saja, Anggaran Sudah 100 Persen
Menteri Dalam Negeri ( Mendagri ) Republik Indonesia, Tito Karnavian, melakukan kunjungan kerja ke Kalimantan Utara
Penulis: Risnawati | Editor: Budi Susilo
Caranya, dibuat aturan-aturan oleh KPU yang berdasarkan dari protokol untuk penanganan covid-19, seperti tidak ada arak-arakan, tidak ada konvoi-konvoi kampanye.
Baca Juga: Ikuti Kebijakan Pusat, Pemkot Balikpapan Hanya Terima Pasien Covid-19 dengan Kondisi Berat
Baca Juga: UPDATE Virus Corona di Berau, Tidak Ada Tambahan Kasus PDP, ODP, 9 Pasien Masih Dirawat
"kemudian juga diatur rapat terbatas, misalnya 50 orang sehingga Bawaslu bisa semprit berikan sanksi. Kemudian juga diatur waktu pemungutan suara, jam-jamnya diatur.
Kemudian juga wajib untuk memakai masker dan perlindungan lainnya bagi para petugas dan termasuk nanti dipersiapkan untuk para pemilih termasuk pakaian lengkap perlindungan untuk calon pemilih yang positif, ini juga penting," jelasnya.
Menurutnya, hal ini perlu dijaga. Untuk itu maka tema yang perlu diangkat ramai-ramai, katanya, tema harus dikaitkan oleh Pilkada ini dengan tema covid-19.
Jadi itu peran Kepala Daerah dalam penanganan covid-19 dan dampak sosial ekonominya. Ini membuat Pilkada ini adu gagasan untuk berbuat menangani covid dari sosial ekonominya.
Sehingga akan membuat pergerakan secara masif di semua daerah untuk menekan laju menangani mengendalikan covid-19 jadi bukan bagian yang terpisahkan dari Pilkada. "Dia menjadi tema utama malah," lanjutnya.
Ia menuturkan, petugas-petugas penyelenggara dan kontestan harus menjadi agen-agen untuk menekan dan mengendalikan covid-19 melalui seperti alat peraga, salah satunya masker, hand sanitizer dan sebagainya.
itu saya minta kepada KPU supaya diatur sehingga terjadi gerakan masiv pakai masker dan menggunakan cuci tangan hand sanitizer. Ini otomatis Pilkada ini akan menjadi momentum akan bisa menekan laju covid-19," tuturnya.
Baca Juga: BREAKING NEWS Miliki Komorbid Jantung, Satu Pasien Covid-19 di Balikpapan Meninggal Dunia
Kemudian, kata dia, Pilkada ini juga menjamin stimulus ekonomi, kenapa? Karena nanti APBD itu ada yang keluar untuk 60 persen buat penyelenggara, kemudian nantinya juga didukung oleh APBN.
"Nanti kontestan pun pasti keluar anggaran itu untuk alat peraga, tim sukses, kemudian kampanye dan lain-lain, bayangkan kalau ada 270 daerah kali 2 saja calon berarti 540 kalau dia 10 miliar keluar, berati minimal 5,4 Triliun uang yang mengalir ke masyarakat. Sehingga ini bisa membangkitkan ekonomi di tingkat bawah," terangnya.
"Sekali lagi saya memberikan apresiasi dan rasa optimis saya bahwa Pilkada di Kalimantan Utara ini Insya Allah akan berjalan lancar, anggaran sudah ada, komitmen kita kuat. Kita sama-sama buat pilkda ini menjadi satu paket untuk penanganan menekan penyebaran covid-19," tutup dia.
( TribunKaltim.co )