Pilkada Kaltara
Pilkada Serentak 2020, Mendagri Tito Karnavian Sebut Baru Kaltara Saja, Anggaran Sudah 100 Persen
Menteri Dalam Negeri ( Mendagri ) Republik Indonesia, Tito Karnavian, melakukan kunjungan kerja ke Kalimantan Utara
Penulis: Risnawati | Editor: Budi Susilo
lihat foto
TRIBUNKALTIM.CO, TARAKAN - Menteri Dalam Negeri ( Mendagri ) Republik Indonesia, Tito Karnavian, melakukan kunjungan kerja ke Kalimantan Utara, berkunjung ke Hotel Tarakan Plaza, Kota Tarakan, Jumat sore (17/7/2020).
Pengamatan TribunKaltim.co, dalam kunjungan kerja kali ini adalah terkait kesiapan Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada Serentak 2020.
Dalam agenda tersebut, dihadiri pula oleh Gubernur Kalimantan Utara, Irianto Lambrie, para Bupati Walikota yang ada di wilayah Kaltara, serta jajaran pejabat lainnya.
Dalam konferensi persnya yang dilakukan usai pemaparan laporan kesiapan Pilkada Serentak 2020 di Kalimantan Utara.
Baca Juga: Terima 18 Hasil Swab, Skrining Satu Pedagang Pasar Pandasari Balikpapan Positif Covid-19
Baca Juga: Hasil Swab Pedagang di Pandansari Positif Covid-19, Walikota Balikpapan Bimbang Tutup Pasar
Serta dia memberikan pengarahan Gugus Tugas Covid-19 di Kaltara, mantan Kapolri ini mengatakan dari kesiapan Pilkada ini yang paling utama adalah kesiapan anggaran untuk KPU dan Bawaslu supaya mereka bisa bekerja baik.
"Baik anggaran dari APBD maupun dari APBN karena nanti ada penambahan TPS dan alat perlindungan covid-19 untuk penyelenggara, KPU, Bawaslu, dan aparat keamanan serta untuk pemilih nantinya," ujar dia.
Dari lebih dari 10 Provinsi yang telah Ia datangi, jujur Ia katakan bahwa satu-satunya Provinsi yang sudah memberikan 100 persen anggaran untuk KPU dan Bawaslu di daerah itu hanya Kalimantan Utara.
Baca Juga: Diguyur Hujan, Jalanan di Pesona Bukit Batuah Balikpapan Licin, Warga Inisiatif Beri Bebatuan
Baca Juga: Siswa di Kukar Belum Aktif Belajar, 13 Juli 2020 Jadwal Masuk Sekolah, Masih Perkenalan via Daring
"Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada rekan-rekan Kepala Daerah di Kalimantan Utara sehingga ini tidak ada alasan bagi teman-teman KPU-Bawaslu untuk tidak bekerja karena anggaran sudah ada.
"Anggaran dari APBN tahap pertama juga sudah diberikan, saya sudah cek semua sudah terima," ungkapnya.
"Nanti ada anggaran tambahan dari APBN tahap kedua dan ketiga, tinggal kita kelola jangan sampai terjadi konflik. Apalagi konflik dengan kekerasan," sebutnya lagi.
Lebih lanjut ia sampaikan, agar pilkada ini tidak menjadi media penularan Corona atau covid-19.
Caranya, dibuat aturan-aturan oleh KPU yang berdasarkan dari protokol untuk penanganan covid-19, seperti tidak ada arak-arakan, tidak ada konvoi-konvoi kampanye.
Baca Juga: Ikuti Kebijakan Pusat, Pemkot Balikpapan Hanya Terima Pasien Covid-19 dengan Kondisi Berat
Baca Juga: UPDATE Virus Corona di Berau, Tidak Ada Tambahan Kasus PDP, ODP, 9 Pasien Masih Dirawat
"kemudian juga diatur rapat terbatas, misalnya 50 orang sehingga Bawaslu bisa semprit berikan sanksi. Kemudian juga diatur waktu pemungutan suara, jam-jamnya diatur.
Kemudian juga wajib untuk memakai masker dan perlindungan lainnya bagi para petugas dan termasuk nanti dipersiapkan untuk para pemilih termasuk pakaian lengkap perlindungan untuk calon pemilih yang positif, ini juga penting," jelasnya.
Menurutnya, hal ini perlu dijaga. Untuk itu maka tema yang perlu diangkat ramai-ramai, katanya, tema harus dikaitkan oleh Pilkada ini dengan tema covid-19.
Jadi itu peran Kepala Daerah dalam penanganan covid-19 dan dampak sosial ekonominya. Ini membuat Pilkada ini adu gagasan untuk berbuat menangani covid dari sosial ekonominya.
Sehingga akan membuat pergerakan secara masif di semua daerah untuk menekan laju menangani mengendalikan covid-19 jadi bukan bagian yang terpisahkan dari Pilkada. "Dia menjadi tema utama malah," lanjutnya.
Ia menuturkan, petugas-petugas penyelenggara dan kontestan harus menjadi agen-agen untuk menekan dan mengendalikan covid-19 melalui seperti alat peraga, salah satunya masker, hand sanitizer dan sebagainya.
itu saya minta kepada KPU supaya diatur sehingga terjadi gerakan masiv pakai masker dan menggunakan cuci tangan hand sanitizer. Ini otomatis Pilkada ini akan menjadi momentum akan bisa menekan laju covid-19," tuturnya.
Baca Juga: BREAKING NEWS Miliki Komorbid Jantung, Satu Pasien Covid-19 di Balikpapan Meninggal Dunia
Kemudian, kata dia, Pilkada ini juga menjamin stimulus ekonomi, kenapa? Karena nanti APBD itu ada yang keluar untuk 60 persen buat penyelenggara, kemudian nantinya juga didukung oleh APBN.
"Nanti kontestan pun pasti keluar anggaran itu untuk alat peraga, tim sukses, kemudian kampanye dan lain-lain, bayangkan kalau ada 270 daerah kali 2 saja calon berarti 540 kalau dia 10 miliar keluar, berati minimal 5,4 Triliun uang yang mengalir ke masyarakat. Sehingga ini bisa membangkitkan ekonomi di tingkat bawah," terangnya.
"Sekali lagi saya memberikan apresiasi dan rasa optimis saya bahwa Pilkada di Kalimantan Utara ini Insya Allah akan berjalan lancar, anggaran sudah ada, komitmen kita kuat. Kita sama-sama buat pilkda ini menjadi satu paket untuk penanganan menekan penyebaran covid-19," tutup dia.
( TribunKaltim.co )
