Plt Bupati Kutim Kasmidi Bulang Pastikan Anggaran Pilkada Kutai Timur Selesai Hari Ini

TRIBUNKALTIM.CO, SANGATTA - Menindaklanjuti sorotan Mendagri Tito Karnavian, Sabtu (18/7/2020) lalu, Plt Bupati Kutai Timur H Kasmidi Bulang langsung menggelar rapat internal bersama Sekda Drs H Irawansyah,

Hadir juga Plh BPKAD Yulianti, Plh Kepala Bapenda, Andi Nurhadi, termasuk Ketua KPU Kutim Ulfa Jamiatul Farida dan Ketua Bawaslu Andi Mappasereng, Senin (20/7/2020).

Mereka membahas masalah penyaluran anggaran Pilkada yang sempat menjadi sorotan Mendagri. Dimana, progres pencairan dana Pilkada di Kutim baru sekitar 42,2 persen untuk KPU, 41,78 persen untuk Bawaslu, dan dana keamanan baru 4,67 persen. Padahal seharusnya Juli ini sudah 100 persen.

Kepada awak media, Kasmidi menyatakan segera menganggarkan kekurangan anggaran yang harus dialokasikan untuk KPU, Bawaslu maupun tim pengamanan, sebanyak 100 persen.

Baca juga; Plt Bupati Kutai Timur Kasmidi Bulang Pastikan Penyaluran Dana Pilkada tak Ganggu Gaji dan Insentif

Baca juga; Dapat Peringatan Keras, Mendagri Ancam Batalkan Pelantikan Plt Bupati Kutai Timur

“Untuk KPU Kutim, dari total anggaran sebanyak Rp 49 miliar, masih ada kekurangan penyaluran sekitar Rp 28,3 miliar, kekurangan Bawaslu Rp 9,8 miliar dari total sekitar Rp 16,7 miliar. Begitu juga anggaran pengamanan sekitar Rp 6 miliar yang baru terbayar sekitar 4,67 persen. Semua kita selesaikan hari ini, kita anggarkan hari ini kekurangannya, 100 persen,” ungkap Kasmidi.

Penyaluran anggaran, kata Kasmidi, bukan karena Pemkab Kutim tidak mau menganggarkan. Tapi, karena prosesnya masih berlangsung dan anggaran yang ada saat dirinya diangkat menjadi Plt Bupati Kutim, belum memadai. Selain, usulan dari KPU, Bawaslu dan tim pengamanan yang belum masuk ke Pemkab Kutim.

“Seperti diketahui, kas daerah Pemkab Kutim saat saya mendapat SK Plt Bupati Kutai Timur, hanya sekitar Rp 18 miliar. Belum bisa digerakkan karena Kepala BPKAD masih dijabat seorang pelaksana harian. Jumat (17/7/2020), baru ada transfer masuk dari pemerintah pusat sebesar Rp 40 miliar. Itu pun sore hari. Tetap tidak bisa bergerak. Karena Bu Yulianti yang kami tunjuk sebagai Plh Kepala BPKAD belum mendapat SK sebagai Plt,” kata Kasmidi.

Baca juga; Mendagri Tito Karnavian Pertanyakan Dana Pilkada Kutai Timur, Minta Aparat Hukum Turun Selidiki

Baca juga; Terungkap, Penjual Obat Kuat Asal Samarinda Sudah 15 Tahun Beroperasi, Sebulan Dapat Rp,15 Juta

Hari ini, lanjut Kasmidi, Plh Kepala BPKAD, Yulianti, sudah mendapat surat penunjukan sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BPKAD Kutim. Sehingga proses penyaluran anggaran Pilkada Kutim bisa direalisasikan. “Ini juga salah satu bentuk komitmen Pemerintah terhadap penyelengaraan Pilkada di Kutim,” ujarnya.

Seperti diketahui, Kabupaten Kutai Timur mendapat sorotan tajam dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian soroti pencairan dana Pilkada, yang belum mencapai 100 persen. Dalam rapat koordinasi Pilkada serentak yang digelar di Balikpapan, Sabtu (18/7/2020), Tito membeberkan, progres pencairan dana Pilkada di Kutim, menjadi urutan yang sangat kecil se Kaltim.

Tak hanya itu, posisi kas daerah di Kutim juga sangat tidak masuk akal dibanding dengan total APBD Kutim yang nomor dua terbesar se Kaltim, di bawah Kutai Kartanegara. Sementara daerah lain sudah menyalurkan dana Pilkada hingga 100 persen dan kas daerah yang di atas Rp 200 miliar. Kutim dengan kas daerah Rp 58 miliar, dana Pilkada belum tersalur 100 persen.(sar)