TNI-Polri Sinergi Jaga Ketahanan Pangan di Masa Pandemi

PERAN Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dan TNI di masa pandemi Covid-19 tidak hanya membantu pengamanan dan mengawasi kegiatan masyarakat selama pemberlakuan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar). 

Aparat TNI-Polri juga ikut aktif melakukan sosialisasi penting mengikuti protokol  kesehatan untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Memasuki tatanan kehidupan normal baru atau New Normal di tengah pandemi, TNI dan Polri tetap melakukan pengawasan dan pendisiplinan terhadap protokol kesehatan pada masyarakat. Pola edukasi dan sosialisasi dilakukan dengan mengedepankan pendekatan humanis dan persuasif.

Aksi sosial pun terus digelar jajaran Polri untuk membantu masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19, seperti membagikan paket sembako, masker dan penyemprotan disinfektan di sejumlah daerah melalui wilayah Polda masing-masing.

Termasuk, ikut membantu pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan selama masa pandemi. Tak dipungkiri pangan merupakan kebutuhan penting dan utama bagi masyarakat. Ada istilah, di saat perut kosong, orang bisa bertindak nekat untuk bisa memenuhi keinginannya. Dampaknya tentu stabilitas keamananan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) akan terganggu.

Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (FAO) telah mengingatkan negara di seluruh dunia tentang adanya potensi krisis pangan dunia akibat pandemi Covid-19. Lalu apakah kita akan hidup dalam kekurangan pangan di sepanjang pandemi?

David Septian Marpaung, STP, MSc, Dosen Prodi Teknik Biosistem ITERA seperti dikutip dari itera.ac.id , ketahanan pangan bukan berarti tahan tidak makan. Bukan pula menahan-nahan sumber makanan kita untuk beberapa periode waktu.

Menurut UU No 18/2012 tentang Pangan, ketahanan pangan merupakan kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tecermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.

Setidaknya, ada tiga pilar dalam ketahanan pangan, yaitu ketersediaan, keterjangkauan, dan stabilitas. Sebagai pilar pertama, ketersediaan pangan menggambarkan bagaimana suatu sistem pertanian dapat menyediakan kebutuhan pangan masyarakat.

Kementerian Pertanian menyebut amannya ketersediaan bahan pangan di Indonesia tiga sampai empat bulan ke depan. Ketersediaan bahan pangan sendiri dipengaruhi ketersediaan bahan baku, yang berarti bergantung pada produksi dari kegiatan pertanian.

Di masa pandemi ini, petani tetap terus bekerja di lahan menyesuaikan protokol produksi untuk menjamin kualitas dan kuantitas serta keamanan pangan di tengah pandemi.

Strategi Kementerian Pertanian dalam meningkatkan produksi pangan dan menjaga agar petani tetap berproduksi selama pandemi, di antaranya relaksasi kredit usaha rakyat (KUR) sektor pertanian dan mempercepat bantuan sarana dan prasarana pertanian.

Dari aspek sarana dan prasarana pertanian, Kementan fokus pada akselerasi perbaikan sarana irigasi, penyediaan alsintan, benih, bibit, pupuk, pakan ternak, obat hewan, vaksin, serta bantuan sarana produksi lain. Ketersediaan sarana dan prasarana memegang peran penting dalam percepatan pemenuhan ketersediaan bahan pangan di masyarakat.

Selain kedua strategi itu, warga juga diimbau untuk dapat melakukan kegiatan pertanian sendiri di pekarangan rumah ataupun melakukan sistem pertanian vertikal bagi yang tidak mempunyai lahan kosong di rumah. Hal tersebut akan membantu petani dalam menjaga ketersediaan pangan di tengah pandemi ini.

TNI dan Polri bersinergi turun langsung bersama masyarakat mewujudkan ketahanan pangan. Bagaimana caranya, yakni mewujudkan Kampung Tangguh yang secara mandiri mampu memenuhi kebutuhan pangan dan kebutuhan pokok lainnya.

Belum lama ini, Kapolri Jenderal Pol Idham Azis dan Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto meresmikan 7.024 lebih program Kampung Tangguh yang tersebar di seluruh Indonesia.