Breaking News:

Bupati Jember Faida tak Tinggal Diam Setelah Dimakzulkan DPRD, Apa Kata Mendagri Tito Karnavian?

Bupati Jember Faida tak tinggal diam setelah dirinya dimakzulkan DPRD Jember. Benarkah Faidah kini siapkan serangan balik?,

TRIBUNNEWS.COM/FX ISMANTO
Bupati Jember Faida saat mengunjungi Kantor Tribun Jakarta, Kamis (9/3/2017) di Jakarta. Kabar terbaru, Faida dimakzulkan DPRD Jember dari jabatannya sebagai Bupati Jember. Mendagri Tito Karnavian pun ikut bersuara terkait kasus tersebut. 

TRIBUNKALTIM.CO - Bupati Jember Faida tak tinggal diam setelah dirinya dimakzulkan DPRD Jember. Benarkah Faidah kini siapkan serangan balik?

Seperti diberitakan, DPRD Jember membuat keputusan politik memakzulkan Bupati Jember Faida dari jabatan bupati.

Keputusan tersebut diambil melalui pemakaian Hak Menyatakan Pendapat (HMP) yang digelar di rapat sidang paripurna DPRD Jember, Rabu (22/7/2020).

Lantas, apa sebenarnya penyebab Bupati Jember dimakzulkan DPRD?

DPRD Jember menilai bupati telah melanggar sumpah janji dan jabatan, serta peraturan perundang-undangan.

Anggota Dewan menilai bupati telah melakukan pelanggaran berat dalam hal tata pemerintahan.

Dimakzulkan DPRD, Bupati Jember Faida Bukan Orang Sembarangan, Dokter Berprestasi, Lihat Hartanya

3 Partai Pengusung Ini Juga Ikut Makzulkan Bupati Jember Faida, Penyebab Terkuak, 1 Soal CPNS & P3K

Jajaran Tito Karnavian di Kemendagri Nilai Pemakzulan Bupati Jember oleh DPRD Sah, Kunci Ada di MA

Profil, Biodata, dan Daftar Harta Kekayaan Bupati Jember, Faida yang Kini Dimakzulkan DPRD

Beberapa indikasi pelanggaran yang disebutkan oleh pengusul HMP antara lain;

Pertama, kebijakan Pemkab Jember sehingga tidak mendapatkan kuota formasi CPNS tahun 2019.

Kedua, kebijakan perihal ASN yang ditengarai tidak sesuai dengan UU ASN nomor 5 Tahun 2015.

Ketiga, kebijakan tentang penerbitan dan pengundangan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja (KSOTK) 30 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang diduga melanggar ketentuan Peraturan Pemerintah No 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Halaman
1234
Editor: Syaiful Syafar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved