Wacana Perubahan Status PDAM jadi Perumda, DPRD Balikpapan Bakal Kupas Habis di Bapem Perda

Menurut Syukri, dari keuntungan 100 persen, harusnya 51 persen diserahkan ke KAS daerah. Sebesar 20 persen untuk investasi kepegawaian dan 14 persen untuk investasi jaringan.

Ia pun berujar dalam draft yang ia terima, tidak ada membahas soal dana CSR. Padahal dalam Perda nomor tiga, tertera 10 persen.

"Tapi kenapa di Perda yang sekarang mereka hapus. Itu yang saya protes,” ucapnya.

Baca Juga: UPDATE Virus Corona di Kutim, Pelaku Perjalanan Menambah Jumlah Pasien Positif Covid-19

Baca Juga: UPDATE Virus Corona di Balikpapan, 9 Pasien Dinyatakan Sembuh, Positif Baru Meluas ke Sektor ESDM

Masih ada lagi, ternyata Bab Khusus hak dan kewajiban konsumen, juga belum ada. Syukri juga menyoroti siapa nantinya yang akan atau bisa mengaudit PDAM.

Ia berujar harusnya ada bab komite audit dan komite lainnya. Ini dapat dibentuk dewan pengawas untuk menunjang.

Syukri pun mewanti-mentu jangan sampai tidak ada yang kontrol.

"Komite nanti yang diharap bisa mengaudit rencana bisnis dan rencana anggaran. Nah, itu enggak ada di sini,” sebutnya.

Saat ini, setiap tahunnya PDAM memiliki keuntungan dari Rp 11 Triliun yang diserahkan ke KAS daerah. Namun karena terikat dengan Rp 1 triliun. Kas daerah pun harus dikembalikan lagi.

Baca Juga: Diguyur Hujan, Jalanan di Pesona Bukit Batuah Balikpapan Licin, Warga Inisiatif Beri Bebatuan

Baca Juga: Siswa di Kukar Belum Aktif Belajar, 13 Juli 2020 Jadwal Masuk Sekolah, Masih Perkenalan via Daring

Dengan adanya pengembalian itu kemudian masyarakat dimintai lagi untuk biaya pemasangan pipa induk.
Padahal di dalam Perda yang baru nanti, sudah menyebutkan bahwa 14 persen dari keuntungan wajib diperuntukkan investasi jaringan.

• Jadwal Puasa Tarwiyah Rabu 29 Juli 2020 Jelang Idul Adha, Simak Keistimewaan dan Bacaan Niatnya

“Nanti kita akan bahas di Bapem Perda. Kebetulan saya ketua. Kita akan bongkar habis. Karena ini bukan revisi tapi mengganti,” pungkasnya.

( TribunKaltim.co )