Lantaran Sakit, Haris Ganti Riri Saswita Diano Jadi Ketua Komisi II DPRD Balikpapan

TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN-Riri Saswita Diano tak lagi menjabat sebagai Ketua Komisi II DPRD Kota Balikpapan, Kalimantan Timur.

Jabatan Ketua Komisi yang membawahi bidang Ekonomi, Keuangan, Anggaran, Pariwisata dan Perdagangan itu kini diduduki Haris.

Proses pergantian posisi itu dibahas dalam rapat Paripurna DPRD Balikpapan, Senin (3/8/20). Haris menggantikan Riri yang dalam kondisi tidak sehat.

"Alhamdulillah, sudah resmi,” ujar Riri.

Legislator PDI Perjuangan itu memang didiagnosa mengidap penyakit yang cukup berat. Diagnosa dokter menyebut, Riri menderita kanker usus.

Baca Juga:Wacana Perubahan Status PDAM jadi Perumda, DPRD Balikpapan Bakal Kupas Habis di Bapem Perda

Baca Juga:Pertanyakan Aturan di PDAM, DPRD Balikpapan Usul Biaya Pipa Induk tak Dibebankan ke Pelanggan

Sejak awal tahun 2020, Riri pun sudah jarang terlihat, postur tubuhnya juga berubah jadi lebih kurus. Bahkan Riri mengaku kondisi kesehatannya sempat memburuk.

Setiap dua minggu, ia harus bolak-balik ke rumah sakit untuk berobat. Karena kondisinya itu, Riri mengaku kesulitan menjalankan perannya sebagai anggota legislatif Kota Balikpapan.

“Hampir dua bulan memburuk. Jangankan makan, minum saja nggak bisa saya. Dan saya merasa ketua komisi itu tanggungjawabnya besar," jelasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Haris yang saat ini dipercaya sebagai pimpinan Komisi II itu pun berujar akan melanjutkan program perbaikan ekonomi.

Khususnya fokus pada peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) yang anjlok akibat pandemi covid-19 sejak Maret 2020 lalu.

Pasalnya hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan dispenda sebelumnya, realisasi PAD sampai bulan Juli, masih berada diposisi angka sekira Rp 185 miliar. Padahal PAD tahun ini ditarget diangka Rp 350 Miliar.

"Kami akan melanjutkan apa yang ada dibawah Komisi II, terutama salah satunya dengan keadaan adanya covid-19, kita akan perkuat PAD Balikpapan,” sebutnya.

Untuk itu salah satu yang akan digenjot adalah memastikan seluruh tempat yang memiliki potensi PAD akan dipasangi alat perekam transaksi atau tapping box.

Ini untuk mendukung transparasi pembayaran pajak oleh wajib pajak (WP).
Dia juga akan meminta Pemerintah Kota Balikpapan untuk mendesak wajib pajak yang menunggak.

"Kita akan membuat tapping box yang akan kita tambahkan di tempat hiburan. Bagi penunggak pajak dalam kondisi covid-19 juga bisa segera diselesaikan," tandasnya. (*)

Baca Juga:Ketua DPRD Balikpapan Maklumi Penurunan PAD Karena Jumlah Wajib Pajak Berkurang

Baca Juga: Soal Perubahan Status PDAM Jadi Perumda, Komisi II DPRD Balikpapan Akan Bongkar Habis di Bapem Perda