Wakil Walikota Balikpapan Rahmad Masud Sebut Gaji Guru Honorer tak Boleh di Bawah Rp 5 Juta

TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN- Tribun on Focus bersama Smart FM Balikpapan kali ini membahas Problematika Dunia Pendidikan di Balikpapan dan Solusinya dengan Narasumber Wakil Walikota Balikpapan Rahmad Masud dan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Balikpapan, Muhaimin dipandu host Manager Produksi Sumarsono, Senin (10/7/2020).

Seperti diketahui dalam rangka memberi solusi pembelajaran daring, Dinas Pendidikan Kota Balikpapan tengah berupaya mengajak semua masyarakat mendonasikan gawai layak pakai, diusung dalam program peduli pendidikan 1.708.

Ini juga sebagai gerakan memperingati semangat Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 2020.

Bagi warga Balikpapan dan sekitarnya yang ingin mengetahui perkembangan program peduli pendidikan di Balikpapan bisa menyaksikan di channel Youtube Tribun Kaltim Official dan Medsos Tribun Kaltim, dengan Link Youtube https://youtu.be/Z0jIGJvr22g

Rahmad Masud mengatakan, untuk kebijakan sarana dan fasilitas bagaimana Pemerintah Kota Balikpapan akan memfasilitasi handphone dan laptop, artinya Pemerintah Kota memudahkan siswa untuk belajar jarak jauh.

"Permasalahannya kalau di perbatasan yang orang tuanya awam dan tidak paham serta wawasan keilumuannya soal pendidikan kurang itu jadi dilema juga," ucapnya.

Rahmad Masud mengatakan, bagaimana diberikan inovasi bahwa pendidikan itu penting untuk anak-anak, sehingga harus ada improvisasi dalam pendidikan.

Menurut Rahmad Masud, prasarana dan sarana infrastruktur sekolah harus disiapkan, karena dari tahun ke tahun jumlah siswa terus bertambah, bahwa untuk membangun sekolah itu tidak harus, hari ini diminta, hari ini juga dibangun.

"Apalagi untuk Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), sekarang wewenang dipegang Provinsi, yang diperlukan adalah komunikasi politik, bagaimana SMK itu cepat terealisasi, kemarin sudah deal SMKN 7 di Barat, tetapi regulasi berubah. Insya Allah tahun depan mewakili Dapil DPR dari Balikpapan akan terealisasi," tuturnya.

Namun, kata Rahmad Masud, jika menyiapkan fasilitas sekolah, ada kendala lagi jika sekolah bertambah, yakni tenaga pengajarnya, mungkin banyak warga yang tidak tahu.

Sementara Muhaimin menjelaskan, sampai hari ini kekurangan guru SD ASN sebanyak 116 orang, dan tahun ini guru SD yang purna tugas ada 20 orang, dan tahun 2021 guru purna tugas 23 orang, dan tahun 2022 guru purna tugas lagi sebanyak 43 orang.

"Artinya jika kita ajukan ke Pemerintah Pusat sebanyak 100 orang yang disepakati hanya 10 orang, hanya sepersekian, kami tetap berupaya untuk pendidikan anak-anak kita. Kami siasati dengan mengambil guru honor, dan menunggu penerimaan ASN pendidikan," ujarnya.

Baca juga: Fadli Zon dan Fahri Hamzah Bakal Dapat Penghargaan Tanda Jasa dari Jokowi di HUT Proklamasi RI ke 75

Baca juga: BREAKING NEWS Tabung Sabun Meledak di Tempat Pencucian Kendaraan, Tangan Korban Terlepas dari Tubuh

Rahmad Masud menambahkan, pemerintah harus hadir di setiap kecamatan.