Jubir Satgas: Pilkada 2020 Mulai Berdampak Penambahan Kasus Covid-19, Formappi Sebut Sanksi Lemah

TRIBUNKALTIM.CO - Juru bicara Satgas Penanganan covid-19, pilkada 2020 mulai berdampak pada penambahan kasus covid-19, Formappi sebut sanksi lemah

Pemerintah, penyelenggara Pemilu dan DPR memutuskan untuk tetap menyelenggarakan Pilkada Serentak 2020, keputusan ini tampaknya mulai berdampak penambahan kasus covid-19.

Menurut Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19, Wiku Adisasmito, Pilkada 2020 merupakan salah satu faktor penyebab tingginya pertumbuhan kasus covid-19.

Dalam beberapa waktu terakhir angka pertumbuhan kasus positif baru selalu di atas 4.000 kasus.

Pada saat yang sama, Komisi Pemilihan Umum ( KPU) telah merevisi aturan penyelenggaraan kampanye pilkada.

KPU memasukkan sejumlah larangan dan sanksi yang ditujukan kepada pasangan calon dan tim pendukungnya yang terbukti melakukan pelanggaran protokol kesehatan saat kegiatan kampanye diadakan.

• BREAKING NEWS Cawali Pilkada Bontang 2020 Positif Covid-19, Basri Rase: Mohon Doa Biar Cepat Sembuh

• Mata Najwa Tampilkan Foto Kerumunan saat Proses Pilkada 2020, Luhut Binsar: Kamu Ngapain Provokasi?

• RESMI, KPU Melarang Konser Musik saat Kampanye Pilkada 2020, Daftar Bentuk Kampanye yang Dilarang

• Calon Petahana Muharram Meninggal Dunia Karena Covid-19, Bagaimana Kelanjutan Pilkada Berau?

Namun, sanksi yang diatur dinilai masih lemah.

Meski demikian, penegakan aturan secara ketat tetap perlu dilakukan untuk menekan pertumbuhan kasus yang kian masif.

Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito menerangkan, salah satu faktor penyebab tingginya pertumbuhan kasus baru Covid-19 disebabkan oleh penyelenggaraan Pilkada 2020.

"Kami masih melihat penambahan kasus positif yang cukup tinggi dan ini terkait dengan Pilkada," kata Wiku dalam konferensi pers dari Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (24/9/2020).