71 Hari jadi Pjs Bupati Tana Tidung, Datu Iqro Bisa Bagi Tugas, Ingat Atensi Mendagri Tito Karnavian

TRIBUNKALTIM.CO, TANJUNG SELOR - Datu Iqro Ramadhan mulai bertugas selaku Penjabat Sementara atau Pjs Bupati Tana Tidung, Kalimantan Utara (Kaltara).

Ia dikukuhkan menjadi Pjs Bupati Tana Tidung, oleh Pjs Gubernur Kaltara, Teguh Setyabudi, pada Sabtu (26/9/2020) sore kemarin.

Pria yang juga menjabat Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pemprov Kaltara itu, akan menjabat Pjs Bupati Tana Tidung sekira 71 hari.

Terhitung sejak Bupati dan Wabup Tana Tidung, Undunsyah-Markus, cuti berkampanye selaku kontestan di pilkada serentak, mulai 26 September sampai 5 Desember 2020.

"Sore ini InsyaAllah saya berencana ke Kabupaten Tana Tidung, untuk mengkonsolidasikan tugas saya selaku Pjs Bupati Tana Tidung," kata Datu Iqro Ramadhan, kepada TribunKaltara.com, Minggu (27/9/2020) siang.

Datu Iqro Ramadhan yakin, ia bisa membagi tugas antara Pjs Bupati Tana Tidung dan Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pemprov Kaltara

Selaku Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pemrov Kaltara kata dia, tidak mesti berada di Tanjung Selor.

Baca Juga: Percobaan Vaksin Covid-19 Sinovac, Diklaim Aman Digunakan oleh Kalangan Lansia

Baca Juga: 16 Kasus Baru Covid-19 di Yogyakarta, Berasal dari Klaster Warung Solo Sudah Meluas

Tugas Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pemrov Kaltara, mengkoordinir bupati dan wali kota, khususnya bidang pemerintahan dan kesra di Kaltara.

"Tugas Asisten itu membantu Sekprov. Selama saya jadi Pjs Bupati Tana Tidung, bisa saja yang di bawah kordinasi saya langsung ke Sekprov," ujarnya.

Tugas Pjs Bupati Tana Tidung

Datu Iqro menambahkan, sebagai Pjs Bupati Tana Tidung tugasnya memastikan roda pemerintahan tetap berjalan lancar.

Selain itu, berupaya mengendalikan covid-19 atau virus Corona, di tengah tahapan pilkada serentak 2020.

Hal itu kata dia, juga menjadi atensi Menteri Dalam Negeri ( Mendagri ) Tito Karnavian, termasuk Pjs Gubernur Kaltara Teguh Setyabudi.

"Selain memastikan pilkada berjalan lancar, juga harus mematuhi protokol kesehatan, agar terbebas dari covid-19," tambahnya.

Selain itu kata Datu Iqro, tugasnya selaku Pjs juga memastikan penyusunan APBD dan APBD Perubahan Tana Tidung Tahun 2020 berjalan lancar.

"Intinya saya selaku Pjs Bupati Tana Tidung akmal berupaya menjalankan tugas sesuai aturan saja.

Memastikan tugas dan roda pemerintahan di Tana Tidung berjalan lancar,'' tutupnya.

Sekadar diketahui, Kabupaten Tana Tidung dipimpin Pjs, karena Bupati dan Wabup Tana Tidung, Undunsyah-Markus, cuti demi berkampanye di Pilkada 2020.

Undunsyah bertarung di pemilihan gubernur atau Pilgub Kaltara, sebagai calon wakil gubernur.

Ia mendampingi Udin Hianggio, yang maju sebagai calon Gubernur Kaltara.

Sedangkan Markus, bertarung di Pilkada Tana Tidung sebagai calon bupati, berpasangan dengan Hamzah.

Undunsyah-Markus sudah cuti, terhitung mulai Sabtu 26 September, hingga 5 Desember 2020 mendatang.

Undunsyah-Markus bakal aktif lagi sebagai Bupati dan Wakil Bupati Tana Tidung, pada 6 Desember 2020.

Momen Melawan Corona

Mendagri Tito Karnavian sebut Pilkada Serentak 2020 bisa jadi stimulus pertumbuhan ekonomi juga menjadi momen melawan virus Corona atau covid-19.

Komisi II DPR RI bersama pemerintah dan penyelenggara pemilu telah sepakat pelaksanaan Pilkada 2020 tetap digelar pada 9 Desember.

Meski digelar saat pandemi, Menteri Dalam Negeri ( Mendagri ) Tito Karnavian mengatakan, Pilkada 2020 justru merupakan momentum melawan covid-19 secara total.

Menurut Tito, apabila tidak ada kerumunan dalam setiap tahapan, maka Pilkada tidak akan menjadi penyebaran Corona atau covid-19.

Baca Juga: Bangun Ibu Kota Negara di Kalimantan Timur Ditunda, Garap Masterplan dan Infrastruktur Dasar Saja

Sehingga, Pilkada 2020 tetap aman digelar meski dalam situasi pandemi Corona atau covid-19.

"Insya Allah kalau kampanye kerumunan sosial tidak terjadi, maka ini tidak akan menjadi media penyebaran covid-19," kata Tito, dalam siaran pers, yang dikutip Tribunnews.com dari kemendagri.go.id.

Oleh karena itu, Tito meminta aparat keamanan untuk mengawasi setiap jalannya tahapan Pilkada 2020, agar pelaksanaannya tetap memperhatikan protokol kesehatan.

"Untuk itu, mohon bantuan dan terimakasih mohon bantuan kepada jajaran Polri dan TNI."

"Mohon betul, karena ini kekuatan-kekuatan inilah yang sebetulnya menjadi kunci, selain KPU, Bawaslu dan Satpol PP," terangnya.

Selain itu, Tito juga mendorong para pasangan calon untuk menyosialisasikan 3M, yakni memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak.

Baca Juga: BERITA FOTO Prosesi Pemakaman Bupati Berau Muharram di TPU Km 15 Balikpapan

Baca Juga: BERITA FOTO Prosesi Pelepasan Sampai Penguburan Almarhum Bupati Berau Muharram di Balikpapan

Untuk itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah membuat aturan bagi 741 paslon yang akan berkontestasi agar alat peraga yang dibagikan dapat mengutamakan alat-alat pelindung covid-19.

Seperti masker, hand sanitizer, sabun, pelindung wajah, tempat cuci tangan dan satung tangan dengan mencantumkan gambar, nama atau nomor urut paslon.

Menurut Tito, keterlibatan semua pihak diperlukan agar pelaksanaan Pilkada 2020 tidak menjadi klaster penularan covid-19.

"Mohon dukungan semua pihak, itulah media kampanye mereka yang kita harapkan."

"Kalau ini terjadi maka akan mendapatkan simpati publik tentang Pilkada ini sekaligus juga akan menjadi gerakan masif yang luar biasa untuk menekan covid-19,” jelas Tito.

Bisa jadi stimulus pertumbuhan ekonomi

Tito juga mengatakan, bahwa pelaksaan Pilkada 2020 dapat menjadi stimulus pertumbuhan ekonomi Indonesia di tengah pandemi.

"Pilkada juga merupakan program padat karya yang dapat menjadi stimulus untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia," ujar Tito Karnavian.

Berdasarkan data dari Kemendagri, dari total anggaran Rp 15 triliun, sudah terserap sebagian oleh pihak-pihak terkait Pilkada.

Di antaranya, KPU hampir menyerap 99 persen, Bawaslu sudah mencapai 98 persen, dan Aparat Keamanan menyerap 61,90 persen.

"Sebagian besar 60 persen anggaran itu digunakan untuk para penyelenggara, artinya program padat karya terjadi."

"Sebanyak 20 persen itu untuk alat Pilkada. Kemudian 20 persennya untuk pelindung dari covid-19."

"Itu untuk para petugas penyelenggara, pengamanan, maupun untuk para pemilih di TPS nanti, jadi ini sebetulnya bisa membangkitkan ekonomi," papar Tito.

Tito mengimbau agar daerah segera mempercepat transfer Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Tak hanya itu, ia juga sudah melakukan rapat evaluasi dan menegur daerah-daerah yang transfer APBD-nya masih di bawah rata-rata nasional 53,18 persen.

Terutama kepada empat daerah, yakni Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Aceh, dan Papua.

"Kami sudah melakukan 3 kali rapat untuk mempercepat selama bulan Agustus dan September."

"Kami evaluasi dan kami baca-bacakan semua yang bagus maupun yang merah."

"Sehingga yang merah menjadi iklim kompetitif antara wilayah."

"Jadi sudah terjadi peningkatan yang lumayan bagus untuk belanja pendapatan maupun belanja di daerah," jelasnya.

(TribunKalim.co/Amiruddin)