Refly Harun Beber Sulitnya Moeldoko dan Gatot Nurmantyo Nyapres 2024, Cek Hitung-Hitungan Politiknya

Refly Harun beber sulitnya Moeldoko dan Gatot Nurmantyo nyapres (Nyalon Presiden) 2024, cek hitung-hitungan politiknya.

Kolase Tribunkaltim.co/Kompas.com
Pakar hukum tata negara, Refly Harun tak sungkan menyebut 2 jenderal TNI masuk bursa presiden pada Pilpres 2024. Mereka adalah Jenderal (Purn) TNI Moeldoko dan mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo 

TRIBUNKALTIM.CO - Refly Harun beber sulitnya Moeldoko dan Gatot Nurmantyo nyapres (Nyalon Presiden) 2024, cek hitung-hitungan politiknya.

Pakar hukum tata negara, Refly Harun tak sungkan menyebut 2 jenderal TNI masuk bursa presiden pada Pilpres 2024.

Mereka adalah Jenderal (Purn) TNI Moeldoko dan mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo

Kendati Pemilihan Presiden (Pilpres) dilaksanakan pada tahun 2024, namun sejumlah calon yang diprediksi akan meramaikan hajatan tersebut mulai banyak diperbincangkan.

Di antara beberapa nama, kedua jenderal TNI tersebut digadang bakal turut meramaikan bursa calon presiden Pilpres 2024.

Pakar hukum tata negara, Refly Harun membahas hal tersebut di kanal YouTube Refly Harun.

LINK Live Streaming ILC TV One, Karni Ilyas Ulas Kematian Pasien Covid-19, Tengok Tudingan Moeldoko

Alasan Relawan Jokowi akan Laporkan Najwa Shihab ke Polisi Terkait Wawancara Kursi Kosong Terawan

Dianggap Hanya Sebagai Batu Loncatan, Gaethje Pastikan Khabib Nurmagomedov Pensiun di Tangannya

Dilansir TribunWow.com dalam tayangan di kanal YouTube Refly Harun, yang diunggah Senin (5/10/2020).

Diketahui, Moeldoko sempat menyinggung Koalisi Aksi Masyarakat Indonesia (KAMI) yang dideklarasikan Gatot Nurmantyo.

Menurut Refly, KAMI yang dibentuk Gatot tersebut bukan 'kendaraan politik' yang bertujuan menargetkan Pilpres 2024.

Di sisi lain muncul isu Moeldoko juga akan maju sebagai calon presiden dalam pemilihan mendatang.

"Kalau dikatakan mereka 'kebelet' pilpres atau nyapres, saya tidak ingin berkomentar," terang Refly Harun.

"Tapi yang ingin saya ketahui apakah mereka bisa mendapatkan perahu untuk candidacy," tambahnya.

Tahukah Anda, Inilah 5 Destinasi yang Paling Jarang Dikunjungi di Dunia, Salah Satunya Vanuatu

Sebelum Membeli, Ini Perbandingan Harga dan Spesifikasi Lengkapnya Oppo A93 Vs Oppo A92, Pilih Mana?

Ia menyinggung sulit bagi kedua tokoh tentara itu untuk mencalonkan diri.

Pasalnya baik Moeldoko maupun Gatot Nurmantyo sama-sama tidak bernaung di partai politik.

Meskipun begitu, keduanya sudah dikenal masyarakat dengan bidang area yang berbeda.

"Kita tahu dalam sistem pemilu atau pilpres kita hanya partai politik yang bisa mengajukan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden," jelas Refly.

"Mereka berdua, dua-duanya bukan pemilik partai politik, tidak bergabung dengan partai politik. Mereka hanyalah orang yang berpengaruh di makomnya masing-masing," singgungnya.

"Moeldoko di lingkar Istana, Nurmantyo di KAMI dan civil society," kata pakar hukum tersebut.

Meskipun sulit karena ada ambang batas pilpres (presidential threshold), Refly mengaku tetap ingin melihat Moeldoko dan Gatot Nurmantyo maju sebagai calon.

BREAKING NEWS Diduga Diterkam Buaya, Kakek 70 Tahun di Berau Dilaporkan Hilang Saat Memancing

Kasus Kekerasan Anak di Kukar Masih Tinggi, Hingga Agustus Ini Sudah Ada 62 Kasus Anak

"Saya pribadi menginginkan mereka bisa menjadi calon, dua-duanya. Bila perlu calon presiden itu 10 atau 15 sesuai dengan jumlah partai yang ikut dalam pilpres atau ikut dalam pemilu," komentarnya.

Refly menegaskan, hal itu dapat terwujud jika ambang batas pilpres sudah dihapuskan.

Tidak hanya kedua sosok ini, banyak kepala daerah maupun tokoh politik lainnya dapat mengajukan diri sebagai calon presiden.

"Kalau presidential treshold dihapus, seperti yang sering saya singgung selama ini, maka sesungguhnya orang seperti Moeldoko bisa nyalon, Nurmantyo bisa nyalon, Anies bisa nyalon, Ganjar bisa nyalon, Ridwan Kamil bisa nyalon, Prabowo bisa nyalon, bahkan Puan Maharani," ungkapnya.

Gatot Nurmantyo Pernah Tolak Jabatan Panglima, sampai Robek Surat dari Jokowi

Mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo mengaku pernah meminta agar surat penunjukan dirinya agar dirobek.

Pakar hukum tata negara Refly Harun lalu membahas hal tersebut.

Tahukah Anda, Inilah 5 Destinasi yang Paling Jarang Dikunjungi di Dunia, Salah Satunya Vanuatu

Telkomsel Raih Penghargaan The Most Innovative Telecom Service dari The International Finance Award

Dilansir TribunWow.com, hal itu ia sampaikan dalam tayangan di kanal YouTube Refly Harun, diunggah Minggu (27/9/2020).

Refly Harun menanggapi pengakuan Gatot tersebut yang mengaku meminta Ketua DPR Setya Novanto merobek surat tersebut.

"Jadi diangkat sebagai panglima TNI, malah menolak. Ini menarik," komentar Refly Harun.

"Kita tidak tahu kebenarannya, itu adalah versi dan pengakuan dari Gatot Nurmantyo sendiri," lanjut dia.

Refly lalu menyinggung penunjukkan Gatot Nurmantyo memang melanggar giliran angkatan TNI dalam menduduki jabatan panglima.

"Tapi kalau kita lihat sesungguhnya memang ada konvensi, ketetapan tidak tertulis, bahwa yang namanya panglima TNI digilirkan di antara tiga angkatan," paparnya.

Menurut dia, hal itu sebenarnya sudah dimufakatkan sejak era kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

"Ketika Moeldoko menjabat, harusnya yang menggantikan berasal dari Angkatan Udara," jelas Refly.

"Entah kenapa yang diajukan adalah KSAD Gatot Nurmantyo. Artinya tradisi pergiliran angkatan itu tidak terjadi," tambah pengamat politik itu.

LINK Daftar Beasiswa LPDP 2020, Dibuka Hari Ini, Syarat Umum dan Khusus Beasiswa Pendidik dan PTUD

Anda Merencanakan Kehamilan, Ini Makanan yang Konsumsi Setiap Hari untuk Meningkatkan Kesuburan

Sebelumnya Refly Harun membacakan kutipan berita dari Kompas.tv.

Menurut Gatot, ia dihubungi Ketua DPR yang menjabat saat itu, Setya Novanto (Setnov).

Saat itu Setya Novanto menyebutkan Jokowi telah berkirim surat kepada DPR untuk mengajukan Gatot Nurmantyo menjadi calon tunggal Panglima TNI.

"Setelah membacakan surat rekomendasi dari Jokowi, kata Gatot, Setnov kemudian bertanya kepada dirinya terkait tindak lanjut dari surat Jokowi tersebut," ucap Refly Harun membacakan kutipan berita.

"Kemudian beliau tanya, ‘surat ini harus saya apakan?’" ujar Gatot."

"Gatot pun kemudian memberikan dua pilihan kepada Setnov. Pertama, tanpa diduga Gatot menyarankan kepada Setnov untuk merobek surat dari Jokowi tersebut."

"Tak hanya dirobek, kata Gatot, dirinya juga menyampaikan untuk membuang surat tersebut ke tong sampah setelah dirobek. Kedua, Gatot menyerahkan kepada Setnov untuk diapakan surat tersebut."

Dari sikap Gatot tersebut, Refly menduga mantan KSAD itu hendak menolak tawaran jabatan sebagai panglima. (*)

Artikel ini telah tayang di tribunmanado.co.id dengan judul Ingin Lihat Moeldoko dan Gatot Nurmantyo Jadi Capres, Refly Harun: Terwujud Jika Hapus Ambang Batas, https://manado.tribunnews.com/2020/10/06/ingin-lihat-moeldoko-dan-gatot-nurmantyo-jadi-capres-refly-harun-terwujud-jika-hapus-ambang-batas?page=all.

Sumber: Tribun Manado
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved