Kecewa Partai Dukung UU Omnibus Law, Ketua PAN Jabar Mundur Sebagai Pengurus dan Kader
Mereka yang mundur antara lain Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) PAN Kota Bandung Uum Syarif Usman dan Wakil Ketua DPW PAN Jawa Barat Asep Hendra Maul
lihat foto
TRIBUNKALTIM.CO-Keputusan DPP Partai Amanat Nasional (PAN) untuk menyetujui UU Omnibus Law membuat sejumlah kader kecewa.
Bahkan mereka menyatakan mundur dari pengurus PAN bahkan sebagai kader partai.
Seperti yang dilakukan dua tokoh Partai Amanat Nasional (PAN) di Jawa Barat mundur karena partai mendukung Omnibus Law.
Mereka yang mundur antara lain Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) PAN Kota Bandung Uum Syarif Usman dan Wakil Ketua DPW PAN Jawa Barat Asep Hendra Maulana.
Baca Juga: Akses Jalan Ditutup, Perwakilan Garda Sempat Adu Mulut dengan Massa Aksi Tolak Omnibus Law
Baca Juga: Wakil Ketua DPRD Tarakan Bakal Akomodir 2 Tuntutan dari Massa Aksi Tolak Omnibus Law
Baca Juga: Mengungkap Muslihat Pasal‑pasal Pangan dalam UU Omnibuslaw Cipta Kerja
Selain mundur dari jabatannya, Uum juga mundur dari keanggotaan PAN.
Padahal Uum adalah salah satu tokoh pendiri DPW PAN Jawa Barat.
"Iya, benar, terhitung sejak hari ini saya mundur dari PAN karena tidak sejalan dengan keputusan DPP PAN yang mendukung UU Cipta Kerja," kata Uum saat ditemui di Jalan Gatot Subroto, Kota Bandung, Rabu (7/9/2020).
Ia mengatakan DPP PAN banyak mendapatkan masukan dari para kader internal PAN dan pihak Muhammadiyah yang menolak RUU Cipta Kerja karena dianggap bermasalah.
"Secara historis PAN berdiri berdasarkan adressing dari Muhammadiyah. Saya merasa harus mengambil sikap politik pribadi sebagai respons terhasap sikap DPP PAN yang mendukung Omnibus Law. Secara moralitas politik, kami merasa dibenturkan dengan massa basis kita," ungkapnya.
Ia mengatakan Fraksi PAN di DPR RI seharusnya menolak pengesahan UU tersebut karena banyak poin yang tidak sesuai dengan platform PAN.
Salah satu platform PAN adalah menghendaki pembangunan ekonomi yang ditujukan untuk mewujudkan kesejahteran sosial lewat kemakmuran yang berkeadilan, dengan berlandaskan moralitas serta menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, terutama buruh, pekerja dan kaum miskin.
“Jadi yang benar seharusnya Fraksi PAN menolak dengan tegas, bukan mendukungnya” ucapnya.
