Breaking News:

Berita Pemkab Kutai Barat

Pemkab Kubar Ikuti Kampanye Gerakan Nasional Netralitas ASN

daerah dihimbau untuk membentuk satgas, yang melakukan fungsi pencegahan pelanggaran netralitas ASN

HUMASKAB KUBAR
ASN Netral - Plt Asisten III H Achmad Sofyan Didampingi Kabid Kompetensi Dan Penilaian Kinerja Aparatur, Kasubid Disiplin Dan Penghargaan Pada BKPPD Dan Menandatangani Ikrar Dukungan ASN Di Kubar Netral Dalam Pemilukada Tahun 2020. 

SENDAWAR - Dalam rangka upaya pencegahan atas pelanggaran netralitas ASN pada Pilkada Serentak Tahun 2020.

Pemkab Kubar ikuti kegiatan Kampanye Virtual Gerakan Nasional Netralitas ASN dengan tema ASN Netral, Birokrasi Kuat dan Mandiri. Diselenggarakan oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) melalui media Zoom Meeting di ruang Diklat kantor Bupati lantai III, Rabu (7/10).

Plt Asisten III Ir H Achmad Sofyan MM didampingi Kepala Bidang Kompetensi dan Penilaian Kinerja Aparatur Efriza Ramadhani S STP dan Kepala Sub Bidang disiplin dan Penghargaan pada BKPPD menjelaskan berdasarkan SKB (Surat Keputusan Bersama) yang dalam hal ini adalah SKB Pengawasan Netralitas ASN dalam penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2020 yang ditandatangani oleh Menteri Pendayagunaan ASN dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Abhan, Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana dan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Agus Pramusinto. ASN harus melaksanakan ikrar netralitas. Dimana semua aktivitas kita dipantau langsung oleh Kementerian.

Dalam kegiatan tersebut daerah dihimbau untuk membentuk satgas, yang melakukan fungsi pencegahan pelanggaran netralitas ASN dan apel ikrar bersama seluruh pegawai ASN. Hal ini tentu menjadi persoalan dimana dimasa pandemi kita harus tetap mentaati protokol kesehatan,oleh sebab itu kita akan berkonsultasi dulu dengan sekretaris Daerah bagaimana rencana melaksanakan ikrar, apakah dengan virtual, selain itu pula kita melakukan sosialisasi dan kampanye publik kepada ASN.

Kita tentu berharap dengan adanya ketegasan dari pemerintah pusat yang berlaku tidak hanya kepada ASN tetapi juga kepada tenaga Honorer/TKK dan PTT juga berlaku. Selain itu juga para petinggi merupakan bagian dari aparatur pemerintah oleh sebab itu netralitas sangat penting, dengan demikian mari kita mengendalikan diri masing-masing, karena dengan pengawasan langsung oleh bawaslu.

“Kita harus bijak menyikapi dalam penggunaan media sosial, karena netralitas itu sendiri terpantau dari media online/sosial,” terang Achmad Sofyan.

Ketika membuka kegiatan tersebut Wakil Presiden Maruf Amin menyebut netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) akan diuji dalam pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 yang mulai memasuki masa kampanye. Pelaksanaan Pilkada menurutnya menjadi momentum peneguhan kembali reformasi birokrasi yang sudah berjalan selama ini. (hms10/ NAW)

Editor: Achmad Bintoro
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved