Menhan Dibela Pemerintah AS dalam Kunjungannya ke Pentagon, Prabowo Dinilai Sebagai Tokoh Kunci
Menteri Pertahanan (Menhan) Indonesia dibela Pemerintah Amerika Serikat dalam kunjungannya ke Pentagon, Prabowo Subianto dinilai sebagai tokoh kunci
lihat foto
TRIBUNKALTIM.CO - Menteri Pertahanan (Menhan) Indonesia dibela Pemerintah Amerika Serikat dalam kunjungannya ke Pentagon, Prabowo Subianto dinilai sebagai tokoh kunci.
Pemerintahan Presiden Donald Trump mengatakan akan menyambut Menteri Pertahanan Indonesia Prabowo Subianto ke Pentagon, markas militer Amerika Serikat.
Amerika Serikat telah mencabut larangan terhadap Prabowo untuk masuk ke negara itu terkait tuduhan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan militer, seperti di Timor Timur.
Namun sejak diangkat menjadi Menteri Pertahanan RI tahun lalu, Pemerintahan Trump telah menganggap Prabowo sebagai tokoh kunci untuk memperdalam hubungan pertahanan dengan Indonesia.
Apalagi setelah Washington memperhatikan jika militer Indonesia sedang dibujuk oleh Rusia dan China.
Seorang pejabat senior pertahanan AS sangat membela keputusan untuk menyambut Prabowo yang dijadwalkan juga bertemu dengan Menteri Pertahanan Mark Esper.
Baca juga: Prabowo Temui Menhan Amerika, Naksir Jet Tempur F-35 Namun Tak Terlalu Berharap, Cek Kecanggihannya!
Baca juga: Prabowo Bertolak ke Amerika Serikat, Dikecam Senator AS dan 7 Organisasi HAM, Pembelaan Pejabat AS
Baca juga: NEWS VIDEO Kamis Ini, Prabowo Temui Pejabat Tinggi AS di Pentagon
Baca juga: Presiden Diberi Laporan Tak Valid, Prabowo Ungkap Kondisi Lingkaran Jokowi, Ada yang Ikut Campur
"Prabowo adalah Menteri Pertahanan yang ditunjuk Presiden Indonesia, yang terpilih dua kali, dari negara demokrasi terbesar ketiga di dunia," kata pejabat yang tak mau disebut namanya.
"Dia adalah rekanan kami, kemitraan yang sangat penting, dan penting bagi kami untuk terlibat dengannya dan memperlakukannya sebagai mitra."
Prabowo akan menerima pengarahan resmi di tempat lain di wilayah Washington DC, setelah Jakarta mempertimbangkan pembelian jet tempur yang juga menarik minat dari Rusia.
Amnesty International dan pendukung hak asasi manusia lainnya mengecam keputusan Departemen Luar Negeri AS untuk memberinya visa.
Sudah hampir 20 tahun Amerika Serikat menolak memberikan visa untuk bisa ke negaranya, termasuk ketika putra Prabowo lulus dari Boston University.
