Pjs Bupati Berau Minta Diterapkan Protokol Kesehatan dan Antisipasi La Nina Saat Pilkada

TRIBUNKALTIM.CO, TANJUNG REDEB - Pelaksanaan tahapan Pilkada Kabupaten Berau harus dilaksanakan sesuai tahapan dengan tetap memperhatikan protokol covid-19 dengan ketat.

Hal itu ditegaskan pelaksana tugas (Pjs) Bupati Berau Muhammad Ramadhan usai menggelar rapat koordinasi dengan KPU, Bawaslu, dan TNI Polri dan stakeholder di ruang rapat Sangalaki, Sekretariat Pemkab Berau, Selasa (20/10/2020).

Selain penerapan protokol kesehatan, Muhammad Ramadhan juga mengingatkan agar penyelenggara yakni KPU dapat memastikan distribusi logistik dapat dilaksanakan dengan baik di tengah ancaman bencana hidrometeorologi akibat fenomena alam La Nina.

Baca Juga: Beasiswa Jadi Program Unggulan Paslon Edi-Rendi di Pilkada Kukar

Baca Juga: Pilkades Disebut Ganggu Tahapan Pilkada Bulungan, Bawaslu Kaltara Diminta Surati Kemendagri

Baca Juga: Tahapan Pilkades Beririsan dengan Pilkada Bulungan, KPU Sebut Ganggu Persiapan

"Harus kita garis bawahi terkait logistik yang harus diantisipasi distribusinya karena perubahan iklim yang sudah mulai kelihatan akibatnya di Berau seperti ada kenaikan muka air dan cuaca," tuturnya

"Ini bisa menghambat pengiriman logistik wilayah terluar seperti Kecamatan Pulua Derawan atau Maratua jadi harus di persiapkan opsi agar distribusi logistik tidak terhabat," pungkasnya.

Selain itu, Pjs Bupati Berau itu meminta agar sekda Berau segara menyelesaika terkait ada anggara jika ada yang masih tertunda agar hal itu tidak dijadikan alasan atau kendala dalam pelaksanaan Pilkada Berau.

"Kemudian terkait pengamanan yang dilakukan oleh TNI Polri harus paham tugas masing-masing termasuk menjaga netralitas termasuk para ASN harus dijaga," tuturnya.

Baca Juga: Rakor Tim Desk Pilkada, Pjs Bupat Mahulu: Jika Temukan Indikasi Permasalahan, Segera Tindaklanjuti

Baca Juga: Partai Nasdem Gelar Roadshow Promosikan Calon yang Diusung Untuk Menangkan Pilkada di Kaltim

Baca Juga: Anggaran Pilkada Sudah Cair 99 Persen, Pemprov Kaltara Alokasikan Rp 139 Miliar

Muhammad Ramadhan menegaskan tidak segan memberi sanksi jika ada ASN terbukti melakukan pelanggaran Pilkada, sanksinya baik secara tertulis maupun sanksi disiplin sesuai UU. Sehingga Bawaslu diminta mulai bekerja maksimal.

Tidak kalah penting kami menghimbau kepada masyarakat untuk berpartisipasi penuh dan diharapkan tidak ada golput agar Pilkada berjalan dengan berkualitas.

Ia menambahkan agar KPU Berau segera menyiapkan alat pelindung diri atau APD kepada setiap penyelenggara mengingat pelaksanaan Pilkada yang semakin dekat.

(TribunKaltim.Co/Ikbal Nurkarim)