Ditelepon Jokowi, Luhut Pandjaitan Beber Jadwal Vaksinasi Virus Corona Mundur, Patuh Aturan BPOM

TRIBUNKALTIM.CO - Ditelepon Jokowi, Luhut Binsar Pandjaitan beber jadwal Vaksinasi Virus Corona mundur, patuh aturan BPOM.

Diketahui, semula jadwal pemberian vaksin covid-19 di Indonesia bakal dimulai pertengahan November ini.

Namun, Presiden Joko Widodo atau Jokowi tiba-tiba menelepon Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan.

Akhirnya, kemungkinan jadwal pemberian vaksin tersebut kemungkinan besar diundur.

Rencana pemerintah mulai melakukan Vaksinasi atau penyuntikan vaksin covid-19 pada minggu kedua November 2020 terancam molor.

Hal ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan saat bicara dalam acara Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas).

Baca juga: Lengkap, Refly Harun Bongkar Kejanggalan UU Cipta Kerja Diubah Setneg, Meski Sudah Diresmikan DPR

Baca juga: Jangan Isi Data di siapbersamaumkm.com, Kemekop UKM Umumkan Cara Resmi Daftar BLT UMKM Rp 2,4 Juta

Baca juga: Sudah Akhir Oktober, Login prakerja.go.id, Jadwal Pendaftaran Kartu Prakerja Gelombang 11, Cek Kuota

Baca juga: Update Jadwal Pencairan BLT BPJS Ketenagakerjaan Gelombang II, Bukan Oktober, Ada Bocoran Menaker

"Tadi Presiden menelpon saya, tadinya rencana minggu kedua November (Vaksinasi covid-19), bisa saja tidak kecapaian minggu kedua November," ujarnya, Jumat (23/10/2020).

Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, kemungkinan Vaksinasi covid-19 molor dari rencana pemerintah disebabkan tidak adanya surat otorisasi penggunaan darurat ( emergency use authorization) yang menjadi wewenang Badan Pengawas Obat dan Makanan ( BPOM).

"Bukan karena barangnya, barangnya sudah siap.

Tetapi karena emergency use authorization belum bisa dikeluarkan oleh BPOM karena ada aturan atau step-step yang harus dipatuhi," ujarnya.

Kendati begitu, Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan Presiden Jokowi tetap akan mematuhi prosedur sembari menantikan surat otorisasi penggunaan darurat tersebut.

"Presiden saya lihat tidak mau lari dari situ.

Beliau mengatakan keamanan nomor satu.

Jadi kita lihat sampai kapan. Saya kira pemerintah menghornati aturan itu," ucapnya.